DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 132

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan UU, Perusahaan Daerah, Perubahan UU, Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, OJK, PERDA, Perubahan Batas Wilayah & nama, Bank Pengkreditan Rakyat, Perubahan atas PP, Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat, Pembentukan Perusahaan Daerah, Urusan Pemerintahan Daerah,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Pengkreditan Rakyat sebagimana telah cabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3782);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 1983 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung;
16.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
17.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA BANDAR LAMPUNG Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2009 Tanggal 13 Januari 2009 diubah Sebagai Berikut : I. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 5

(1)PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung berkedudukan di Kota Bandar Lampung.
(2)PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di seluruh wilayah Propinsi Lampung, sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
(3)Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu atau Kantor Pelayanan Kas sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
(4)Pembukaan Kantor Cabang dapat dilaksanakan setelah Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mendapatkan Persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas dan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

2.Ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf d diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kegiatan usaha PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung meliputi :

a.Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, Deposito Berjangka dan Simpanan sejenis lainnya;
b.Memberikan Kredit;
c.Melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan Lainnya;
d.Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, Giro Deposito Berjangka ,Tabungan, dan / atau bentuk lainnya pada bank lain;
e.Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
f.Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
1. 3.Ketentuan pasal 7 ayat (1) diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

MODAL

(1)Modal Dasar PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah).
(2)Untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana pada ayat (1), Pemerintah Daerah setiap tahun berkewajiban menambah Modal Disetor yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
(3)Penambahan modal disetor minimal dengan mereinvestasi 50% dari pembagian laba PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung milik Pemerintah Daerah setiap tahunnya sepanjang Modal Dasar tersebut terpenuhi;
(4)Penyertaan Modal pihak ketiga pada PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung dimungkinkan dengan memperhatikan ketentuan bahwa mayoritas Modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Modal PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 4 . Ketentuan pasal 12 huruf c diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah :

a.Warga Negara Indonesia yang menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
i.Integritas; ii. Kompetensi; iii. Reputasi Keuangan; iv. Persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
b.Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di Wilayah Kota Bandar Lampung;
c.Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum diangkat dan menduduki jabatannya
1. 5.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Sebelum keputusan Walikota tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari pemimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat.
(2)Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
(3)Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
(4).Setiap pengangkatan anggota Dewan Pengawas, dilaporkan kepada Pemimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat.

6.Ketentuan Pasal 21 ditambah satu ayat yaitu ayat (3) selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas;
(2)Keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang dan tidak berasal dari Pegawai PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
(3). Pembiayaan yang terkait dengan sekretariat Dewan Pengawas menjadi beban PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

7.Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1)PD. Bank Pasar Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;
(2)Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
(3)Proses Pengangkatan Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
(4)Direksi diutamakan berasal dari PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
(5)Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung;
(6)Antar sesama anggota Direksi dan atau antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping.

8.Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1)Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama- lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir sepanjang usia pada waktu pengangkatan tidak melampaui 56 (lima puluh enam) tahun.
(2)Sebelum dikeluarkan Keputusan Walikota tentang pengangkatan Anggota Direksi terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Otoritas Jasa Keuangan setempat.
(3)Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(4)Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi

9.Ketentuan Pasal 38 ayat (4) diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(1)Direksi melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
(2)Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh anggota Direksi;
(3)Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 masing-masing direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan Direksi;
(4). Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat / berhalangan, Direksi menunjuk satu orang Pejabat Struktrural PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana Tugas Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

10.Ketentuan Pasal 46 ayat (4) diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks132PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 21

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 38

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 1983

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 21

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 38

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 1983

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008