DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat XIII Dan Pekan Paralympic Daerah Jawa Barat V Tahun 2018 dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Tujuan 3. Kebutuhan, Jumlah dan Sumber Dana 4. Penempatan dan Penatausahaan 5. Pelaporan 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembiayaan kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Jawa Barat XIII dan Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) Jawa Barat V Tahun 2018 dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan dialokasikan secara bertahap pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2015 Perubahan, Tahun Anggaran 2016, dan Tahun Anggaran 2017;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat XIII dan Pekan Paralympic Daerah Jawa Barat V Tahun 2018 dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018; Mengingat… SALINAN Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11.Undang-Undang…
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37). Dengan… Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA DAERAH JAWA BARAT XIII DAN PEKAN PARALYMPIC DAERAH JAWA BARAT V TAHUN 2018 DAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6.Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 10.Dana…
10.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai kebutuhan:
1. a.Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Jawa Barat XIII dan Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) Jawa Barat V Tahun 2018; dan
2. b.Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.
(2)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2015 Perubahan sampai dengan Tahun Anggaran 2017.
(3)Kegiatan Penyelenggaraan PORDA Jawa Barat XIII dan PEPARDA Jawa Barat V Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.Pembukaan PORDA Jawa Barat XIII dan PEPARDA Jawa Barat V Tahun 2018;
2. b.Pelaksanaan PORDA Jawa Barat XIII dan PEPARDA Jawa Barat V Tahun 2018; dan C. Penutupan PORDA Jawa Barat XIII dan PEPARDA Jawa Barat V Tahun 2018.
(4)Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.pendaftaran dan verifikasi bakal calon;
2. b.penetapan pasangan calon;
3. c.fasilitasi pelaksanaan kampanye;
4. d.pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
5. e.pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
6. f.penetapan hasil pemilihan.

Pasal 3

(1)Penanggungjawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, yang dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan instansi/lembaga yang tugas dan fungsinya terkait Penyelenggaraan PORDA Jawa Barat XIII dan PEPARDA Jawa Barat V Tahun 2018.
(2)Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

BAB III

KEBUTUHAN, JUMLAH DAN SUMBER DANA

Pasal 4

(1)Besaran dana cadangan ditetapkan dalam APBD sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah), yang dialokasikan secara bertahap, dengan perincian sebagai berikut:
1. a.dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
2. b.dalam APBD atau Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
3. c.dalam APBD atau Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah).
(2)Besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
1. a.Penyelenggaraan PORDA Jawa Barat XIII dan PEPARDA Jawa Barat V Tahun 2018 sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah); dan
2. b.Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 sebesar Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Pasal 5

Penambahan atas kekurangan dana kegiatan Penyelenggaraan PORDA Jawa Barat XIII, PEPARDA Jawa Barat V Tahun 2018 dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bogor sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENEMPATAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Pemerintah Daerah pada Bank Pemerintah. Pasal 8…

Pasal 8

(1)Jika Dana Cadangan belum digunakan sesuai peruntukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Dana Cadangan dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
(2)Hasil penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

Pasal 9

Pengelolaan Dana Cadangan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009