DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2000

Nomor: 84
Tahun: 2000
Ditetapkan: 25 September 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan susunan organisasi perangkat Daerah dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
b.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
c.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepala Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
d.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di Daerah;
e.Etonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f.Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
g.Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
h.Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota;
i.Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
j.Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD;
k.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
l.Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
m.Eselonering …
m.Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural;
n.Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
o.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana operasional dinas di lapangan;
p.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota;
q.Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :
1. a.kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah;
2. b.karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
3. c.kemampuan keuangan Daerah;
4. d.ketersediaan sumber daya aparatur;
5. e.pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
(2)Organisasi Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat Daerah.
(4)Penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH PROPINSI

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah Propinsi merupakan unsur Staf Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2)Sekretariat …
(2)Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah Propinsi.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai fungsi :
1. a.pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi;
2. b.penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
3. c.pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Daerah Propinsi;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Dinas Propinsi merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Propinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Propinsi mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugassnya;
2. b.pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
3. c.pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
(4)Untuk melaksanakan kewenangan Propinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dapat dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(5)Untuk melaksanakan kewenangan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota kepada Propinsi, Propinsi dapat membentuk unit kerja pada Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya dapat terdiri dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
(6)Unti Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) merupakan bagian dari Perangkat Daerah Propinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara operasional dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 5

(1)Lembaga Terknis Daerah Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Lembaga Teknis Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Teknis Daerah Propinsi mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dapat berbentuk Badan dan atau Kantor.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 7

(1)Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
(2)Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, adminsitrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
1. a.pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
2. b.penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
3. c.pengelolaan …
4. c.pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
5. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 8

(1)Dinas Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugs desentralisasi.
(3)Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
3. c.pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.
(4)Pada Dinas Kabupaten/Kota dapat dibentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
(5)Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 9

(1)Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2)Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidangnya.
(3)Dalam …
(3)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 10

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dapat berbentuk Badan dan atau Kantor.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 11

(1)Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Propinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Propinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi.
(2)Sekretaris DPRD Propinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Propinsi.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD Propinsi mempunyai fungsi :
1. a.fasilitasi rapat anggota DPRD Propinsi;
2. b.pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD Propinsi;
3. c.pengelolaan tata usaha DPRD Propinsi.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan susunan organisasi perangkat Daerah dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
4.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
b.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
c.Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepala Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan
d.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di Daerah;
e.Etonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f.Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
g.Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
h.Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota;
i.Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
j.Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD;
k.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
l.Badan/Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
m.Eselonering …
m.Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural;
n.Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
o.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana operasional dinas di lapangan;
p.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota;
q.Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :
1. a.kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh Daerah;
2. b.karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
3. c.kemampuan keuangan Daerah;
4. d.ketersediaan sumber daya aparatur;
5. e.pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
(2)Organisasi Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat Daerah.
(4)Penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH PROPINSI

Pasal 3

(1)Sekretariat Daerah Propinsi merupakan unsur Staf Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2)Sekretariat …
(2)Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah Propinsi.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai fungsi :
1. a.pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi;
2. b.penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
3. c.pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Daerah Propinsi;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

(1)Dinas Propinsi merupakan unsur pelaksana pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Propinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Propinsi mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugassnya;
2. b.pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
3. c.pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
(4)Untuk melaksanakan kewenangan Propinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dapat dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(5)Untuk melaksanakan kewenangan yang diserahkan oleh Kabupaten/Kota kepada Propinsi, Propinsi dapat membentuk unit kerja pada Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya dapat terdiri dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
(6)Unti Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) merupakan bagian dari Perangkat Daerah Propinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara operasional dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 5

(1)Lembaga Terknis Daerah Propinsi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Lembaga Teknis Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Teknis Daerah Propinsi mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dapat berbentuk Badan dan atau Kantor.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 7

(1)Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
(2)Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, adminsitrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
1. a.pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
2. b.penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
3. c.pengelolaan …
4. c.pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
5. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 8

(1)Dinas Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2)Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugs desentralisasi.
(3)Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
3. c.pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.
(4)Pada Dinas Kabupaten/Kota dapat dibentuk Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
(5)Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 9

(1)Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(2)Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidangnya.
(3)Dalam …
(3)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. b.pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 10

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dapat berbentuk Badan dan atau Kantor.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 11

(1)Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Propinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Propinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi.
(2)Sekretaris DPRD Propinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Propinsi.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD Propinsi mempunyai fungsi :
1. a.fasilitasi rapat anggota DPRD Propinsi;
2. b.pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD Propinsi;
3. c.pengelolaan tata usaha DPRD Propinsi.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 31 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2019