2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839,)
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 01 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM DUKUNGAN TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan mekanisme koordinasi antara instansi terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta dapat tersalurnya bantuan/subsidi pembangunan bagi usulan kegiatan partisipatif kelompok masyarakat desa lokal secara lebih transparan dan sederhana;
b.bahwa kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat lokal menjadi tumpuan bagi pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan proses penyiapan sosial yang memadai bagi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” dan “b” perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Dukungan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokal;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839,)
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 01 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM DUKUNGAN TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan mekanisme koordinasi antara instansi terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta dapat tersalurnya bantuan/subsidi pembangunan bagi usulan kegiatan partisipatif kelompok masyarakat desa lokal secara lebih transparan dan sederhana;
b.bahwa kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat lokal menjadi tumpuan bagi pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan proses penyiapan sosial yang memadai bagi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” dan “b” perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Dukungan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokal;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839,)
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 01 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM DUKUNGAN TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan mekanisme koordinasi antara instansi terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta dapat tersalurnya bantuan/subsidi pembangunan bagi usulan kegiatan partisipatif kelompok masyarakat desa lokal secara lebih transparan dan sederhana;
b.bahwa kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat lokal menjadi tumpuan bagi pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan proses penyiapan sosial yang memadai bagi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” dan “b” perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Dukungan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokal;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839,)
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Nomor 3373);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000,tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahn Lembaran Negara Nomor 4090);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Garis-Garis Besar Haluan Daerah (GBHD) Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2001, Nomor 01);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2001 tentan Organisasi Lembaran Teknis Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah 2001 Nomor 04);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Properda) Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44);
Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR