DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2019

Nomor: 01
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Februari 2002
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

LANDASAN,AZAS,PRINSIP DAN TUJUAN BIDANG BIDANG KEGIATAN MASYARAKAT KRETERIA KELAYAKAN USULAN YANG DIDUKUN SASARAN PEMBERIAN DUKUNGAN BATASAN DUKUNGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MEKANISME PENGELOLAAN INSTANSI PENGARA LARANGAN KETENTUAN PIDANA KETENTUAN PENYIDIKAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat lokal menjadi tumpuan bagi pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan proses penyiapan sosial yang memadai bagi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” dan “b” perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Dukungan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokal; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839,)
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 01 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM DUKUNGAN TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan mekanisme koordinasi antara instansi terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta dapat tersalurnya bantuan/subsidi pembangunan bagi usulan kegiatan partisipatif kelompok masyarakat desa lokal secara lebih transparan dan sederhana;

b.bahwa kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat lokal menjadi tumpuan bagi pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan proses penyiapan sosial yang memadai bagi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” dan “b” perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Dukungan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokal; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
1. 2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
2. 3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839,)
3. 4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 01 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM DUKUNGAN TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan mekanisme koordinasi antara instansi terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta dapat tersalurnya bantuan/subsidi pembangunan bagi usulan kegiatan partisipatif kelompok masyarakat desa lokal secara lebih transparan dan sederhana;
b.bahwa kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat lokal menjadi tumpuan bagi pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan proses penyiapan sosial yang memadai bagi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” dan “b” perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Dukungan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokal; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
1. 2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
2. 3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839,)
3. 4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 01 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM DUKUNGAN TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan mekanisme koordinasi antara instansi terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta dapat tersalurnya bantuan/subsidi pembangunan bagi usulan kegiatan partisipatif kelompok masyarakat desa lokal secara lebih transparan dan sederhana;
b.bahwa kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat lokal menjadi tumpuan bagi pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan proses penyiapan sosial yang memadai bagi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” dan “b” perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Dukungan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokal; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
1. 2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
2. 3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839,)
3. 4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. 5.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Nomor 3373);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000,tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahn Lembaran Negara Nomor 4090);
8. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Garis-Garis Besar Haluan Daerah (GBHD) Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2001, Nomor 01);
9. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2001 tentan Organisasi Lembaran Teknis Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah 2001 Nomor 04);
10. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Properda) Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44); Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM DUKUNGAN MASYARAKAT DESA LOKAL TERPADU PEMBERDAYAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Takalar.
4.Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Daerah Kabupaten Takalar sebagai Daerah Otonomi untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai Peraturan yang berlaku.
5.Tata ruang daerah adalah peraturan pemanfaatan ruang (wilayah, kawasan) Kabupaten Takalar sebagai objek kegiatan pembangunan sesuai fungsi,bidang kegiatan dan prioritas pembangunannya.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan.
9.Sistem dukungan yang selanjutnya disebut SISDUK adalah sistim penyaluran sumber daya dan mekanisme penerimaan sumber daya.
10.Masyarakat desa lokal adalah kelompok atau gabungan kelompok masyarakat yang berada di daerah Kabupaten Takalar.
11.Pemberdayaan adalah upayah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah dan lembaga Non pemerintah melalui proses penyiapan sosial sehingga masyarakat menjadi tangguh dan mandiri dalam menjalankan usaha/kegiatan pembangunan.
12.Partipatoris masyarakat adalah keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan hasil pembangunan.

BAB II

LANDASAN,AZAS,PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Sistem dukungan ini berlandaskan pada Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah (GBHD) Kabupaten Takalar dan program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Takalar;
(2)Pembangunan masyarakat yang diusulkan kepada pemerintah kabupaten dilakukan sesuai azas kerja sama (abulosibatang), kerja keras (akkareso), yang memberikan manfaat jangka panjang;
(3)Prinsip SISDUK adalah mdah,jelas dan skala kecil;
(4)Menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan partisipasi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan fleksibel.

BAB III

BIDANG BIGANG KEGIATAN MASYARAKAT

Pasal 3

(1)Penyaluran dukungan Pemerintah Daerah kepada kebutuhan mastarakat meliputi bidang bidang antara lain; a) Bidang perekonomian; b) Bidang agama dan sosial budaya; c) Bidang sarana dan prasarana.
(2)Kecuali kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak seperti peristiwa alam yang menimbulkan korban, maka bidang bidang kebutuhan masyarakat disusun sebagai usulan rencana kegiatan dan diajukan kepada pemerintah sesuai kreteria dalam pasal 5 peraturan daerah ini.

Pasal 4

Bidang bidang kegitan masyarakat di identifiksi melalui bantuan pemerintah dan LSM yang terlebih dahulu telah menyepakati kerjasama untuk maksud tersebut.

BAB IV

KRETERIA KELAYAKAN USULAN YANG DIDUKUN

Pasal 5

(1)Usulan kegiatan masyarakat dinyatakan layak untuk didukung apabila
1. a.Diusulkan oleh kelompok masyarakat dalam bentuk tertulis;
2. b.Dapat memanfaatkan sumber daya setempat;
3. c.Mempunyai relevansi dengan pengembangan nilai/norma, penguatan organisasi masyarakat dan karakteristik sosial setempat;
4. d.Mempunyai tujuan yang bisa menggambarkan penerimaan hasil secara adil oleh anggota kelompok masyarakat;
5. e.Kegiatan tersebut dapat menciptakan kegiatan baru secara berkesinambungan.
(2)Dukungan pemerintah dan/atau pihak lain terhadap setiap usulan kegiatan masyarakat harus diartikan sebagai proses dan/atau cara dalam rangka meningkatkan pengetahuan menejerial kegiatan kelompok masyarakat;
(3)Arti dukungan pemerintah sebagai mana ayat (2) dimadsukan selain mempercepat proses perubahan sikap dan prilaku masyarakat melalui pelatihan /kursus dan sistem magang lainnya juga dapat menyediakan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi masyarakat sesuai usulan yang diajukan.

BAB V

SASARAN PEMBERIAN DUKUNGAN

Pasal 6

(1)Penyaluran dukungan Pemerintah/atau pihal lain diberikan kepada usulan kegiatan kelompok masyarakat di Kabupaten Takalar yang berdasarkan tata ruang kabupaten dikategorikan sebagai daerah dengan penduduk miskin;
(2)Dukungan pemerintah dan/atau pihak lain sebagaimana ayat (1) lebih diprioritaskan kepada :
1. a.Penduduk miskin yang mempunyai keterampilan dan cikal bakal usaha serta mempunyai prospek untuk dikembangkan;
2. b.Penduduk miskin yang mampu mengorganisir diri dalam kelompok berdasarkan nilai nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat lokal tersebut.
(3)Kategori penduduk miskin dalam rangka sistim dukungan ini lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Takalar.

BAB VI

BATASAN DUKUNGAN

Pasal 7

(1)Anggaran kegiatan kelompok masyarakat yang diajukan kepada pemerintah menampakkan bagian yang menjadi tanggung jawab dan/atau yang mampu disediakan dan yang tidak mampu disediakan oleh kelompok masyarakat berdasarkan sumberdaya kokal yang dimiliki;
(2)Total anggaran kegiatan suatu kelompok masyarakat diperhitungkan berdasarkan :
1. a.2/3 maximal dari keseluruhan anggaran kegiatan ditanggung oleh pemerintah dan /atau pihak lain;
2. b.1/3 minimal ditanggung oleh kelompok masyarakat.
(3)Presentase dukungan pemerintah daerah dan/atau pihak lain akan berkurang sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan masyarakat lokal.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pembinaan atas penyelenggaraan sistim dukungan dilakukan oleh pemerintah daerah.
(2)Pengawasan penyelenggaraan sistim SISDUK dilakukan melalui :
1. a.Pengawasan fungsional oleh badan pengawas daerah (Bawasda) Kabupaten Takalar;
2. b.Pengawasan legislatif, oleh DPRD Kabupaten Takalar;
3. c.Pengawasan masyarakat, oleh Badan Perwakilan Desa dan/atau masyarakat setempat.

BAB VIII

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 9

(1)Sebagi upaya dalam mengelola penyaluran dukungan kepada usulan kegiatan masyarakat, maka dibentuk Tim Pengelola (selanjutnya disebut Tim Sisduk), dan secara berjenjang terdiri dari :
1. a.Tingkat Kabupaten Takalar dibentuk Tim Koordinasi Kabupaten (TK) terdiri dari semua instansi terkait tingkat Kabupaten;
2. b.Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Asistensi Kecamatan (TA) terdiri dari semua instansi tingkat kecamatan;
3. c.Tingkat desa/kelurahan dibentuk penanggungjawab desa/kelurahan dimana kepala desa/kelurahan yang karena jabatannya ditunjuksebagai penanggung jawab desa/kelurahan.
(2)Untuk memperlancar pengajuan usulan kegiatan masyarakat, maka ditempatkan LSM sebagai fasilitator;
(3)Terhadap diktum ayat (2) di atas ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati Takalar atas usul kepala desa/lurah.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1993

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1993

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2001