Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 243 Tahun 1961
- Nomor
- 243
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
menetapkan ketentuan-ketentuan Pokok mengenai pembentukan gabungan perusahaan sejenis sebagaimana dimaksudkan di dalam Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dengan memperhatikan pula ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS /1960 dan Nomor II/MRPS/1960 dan pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1961. Mengingat:
Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 4 Desember 1961: MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI GABUNGAN PERUSAHAAN SEJENIS. Ketentuan Umum. Pasal 1.
Pasal 2.
Pasal 3.
Pasal 4. Nama dan tempat kedudukan Gabungan Perusahaan Sejenis ditetapkan didalam Peraturan Pemerintah tentang pembentukannya. Tugas dan kewajiban. Pasal 5.
Pasal 6. Menteri dapat memberikan hak-hak tertentu kepada Gabungan Perusahaan Sejenis dan dapat mengatur hal-hal tertentu untuk kelancarannya. Keanggotaan. Pasal 7.
Pasal 8. Keanggotaan Gabungan Perusahaan Sejenis berakhir, bila perusahaan :
Hak, Wewenang dan Kewajiban Anggota. Pasal 9. Anggota biasa mempunyai hak suara.
Pimpinan.
Pasal 12. Antara anggota Dewan Pengurus tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Menteri. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Menteri. Pasal 13.
Pasal 14. Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengurus ditetapkan oleh Dewan Pengurus dengan persetujuan Menteri. Perwakilan Gabungan Perusahaan Sejenis. Pasal 15. Ditempat yang dianggap perlu Gabungan Perusahaan Sejenis dapat mendirikan cabang atau kesatuan organisasi lain untuk membantu tugas Gabungan Perusahaan Sejenis. Rapat anggota. Pasal 16.
Rapat Dewan Pengurus. Pasal 17.
Pembubaran. Pasal 18. Pembubaran Gabungan Perusahaan Sejenis ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan Penutup. Pasal 19.
Pasal 20. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Desember 1961 Presiden Republik Indonesia SOEKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 1961. Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1961/309
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)