DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, pemerintah daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perkebunan di daerah; 3

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkebunan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 4 Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856); 5
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) 6 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
6. 7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 7 Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah 8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
9. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. 11.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran 10 Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
11. 12.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. 13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 11
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 12
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelengggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 13 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
21. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
22. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
23. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 14 Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. 25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 4);
25. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024- 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 5); 15 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT Dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 16
3.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
4.Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
8.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9.Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
10.Unit Pengolahan Hasil Perkebunan selanjutnya disebut Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan 17 penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
11.Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
12.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13.Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14.Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
15.Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
16.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang 18 dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
17.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18.Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
19.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
20.Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
21.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku Usaha Perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar. 19
22.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
23.Kebun Masyarakat adalah kebun yang difasilitasi pembangunannya oleh pelaku usaha perkebunan melalui perjanjian kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan pekebun/masyarakat dalam satu siklus tanaman dan pelaksanaan dari kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun rakyat paling rendah seluas 20% (duapuluh persen) bagi Perusahaan Perkebunan pemiliki IUP-B dan/atau IUP.
24.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
25.Indonesian Sustainable Plam Oil Sertification System yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.
26.Perencanaan Pembangunan Perkebunan Daerah adalah rencana strategis pembangunan perkebunan Kabupaten Tanah Laut 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi yang ditetapkan oleh Bupati Tanah Laut.
27.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan 20 oleh Lembaga OSS setelah Pelaku usaha melakukan Pendaftaran.
28.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
29.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
30.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Penataan Ruang.
31.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfataan Ruang dengan RTR.
32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnyam badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasim dana pension, 21 persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politikm atau organisasi lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
35.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
36.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
37.Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP SERTA FUNGSI PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

Pasal 2

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.keberlanjutan;
e.keterpaduan;
f.kebersamaan;
g.keterbukaan;
h.efisiensi-berkeadilan; 22
i.kearifan lokal; dan
j.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perkebunan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaran perkebunan bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
2. b.meningkatkan pendapatan Daerah;
3. c.menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
4. d.meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar;
5. e.meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi bahan serta baku industri dalam nengeri;
6. f.memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
7. g.mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan 23
8. h.meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan dan penetapan;
b.peningkatan produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan;
c.jenis kegiatan Usaha Perkebunan, perizinan dan rekomendasi;
d.hak dan kewajiban Perusahaan Perkebunan;
e.sengketa lahan dan timpang tindih perizinan usaha;
f.penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
g.kerja sama dan kemitraan;
h.koordinasi;
i.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
j.insentif;
k.kontribusi Usaha Perkebunan untuk Daerah;
l.pembinaan dan pengawasan;
m.kewajiban dan larangan;
n.pendanaan;
o.sanksi administratif;
p.ketentuan penyidikan; dan
q.ketentuan pidana. 24

Pasal 5

Penyelenggaraan Perkebunan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan Daerah, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Daerah yang materi muatannya mengatur terkait dengan Penyelenggaraan Perkebunan di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

(1)Bupati menetapkan perencanaan penyelenggaraan Perkebunan Daerah, dalam:
1. a.Rencana induk pembangunan Perkebunan; dan
2. b.Rencana Penyelenggaraan Perkebunan.
(2)Perencanaan Penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan. 25
(3)Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

(1)Bupati berwenang menetapkan:
1. a.Kawasan Perkebunan;
2. b.Lahan Perkebunan berkelanjutan; dan
3. c.Komoditas unggulan Perkebunan di Daerah.
(2)Kawasan Perkebunan, lahan Perkebunan berkelanjutan dan komoditas unggulan Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1), dimuat dalam rencana induk pembangunan Perkebunan.
(3)Rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN 26

Pasal 8

(1)Bupati menyelenggarakan upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman Perkebunan.
(2)Pelaksanaan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan.
(3)Upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pengelolaan perbenihan tanaman Perkebunan;
2. b.penerapan budidaya perkebunan yang baik dan benar (good agriculture practice);
3. c.optimalisasi sarana dan prasarana perkebunan;
4. d.perlindungan tanaman perkebunan;
5. e.peningkatan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan Pekebun;
6. f.pengembangan lahan tanaman perkebunan;
7. g.pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian, inovasi dan teknologi; dan
8. h.peremajaan komoditas tanaman perkebunan.
(4)Pedoman teknis pelaksanaan upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. 27

BAB V

JENIS KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN, PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Pasal 9

(1)Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:
1. a.Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
2. b.Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
3. c.Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
(2)Kegiatan Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang luasan kepemilikannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar wajib didaftarkan dalam bentuk Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).
(3)Kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang kapasitas olah kurang dari 5 ton TBS/Jam untuk komoditas kelapa sawit di daftarkan dalam bentuk Surat Tanda Daftar Pengolahan (STD-P).
(4)Bupati mendelegasikan penerbitan STD-B dan STD- P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan. 28
(5)Tatacara penerbitan STD-B dan STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Bupati berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan bagi Pelaku Usaha Perkebunan di Daerah.
(2)Bupati mendelegasikan kewenangan menerbitkan perizinan berusaha bidang perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidang Perizinan Daerah.
(3)Penerbitan perizinan berusaha bidang perkebunan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, pemerintah daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perkebunan di daerah; 3

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkebunan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 4 Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856); 5
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) 6 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
6. 7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 7 Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah 8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
9. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 9 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. 11.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran 10 Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6856);
11. 12.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. 13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 11
14. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
15. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
16. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 12
17. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
18. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelengggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
19. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 13 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
21. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
22. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
23. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 14 Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. 25.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 4);
25. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024- 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 5); 15 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT Dan BUPATI TANAH LAUT MEMUTUSKAN: Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 16
3.Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
4.Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
8.Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9.Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
10.Unit Pengolahan Hasil Perkebunan selanjutnya disebut Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan 17 penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
11.Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
12.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13.Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14.Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
15.Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
16.Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang 18 dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
17.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18.Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
19.Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
20.Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
21.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku Usaha Perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar. 19
22.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun.
23.Kebun Masyarakat adalah kebun yang difasilitasi pembangunannya oleh pelaku usaha perkebunan melalui perjanjian kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan pekebun/masyarakat dalam satu siklus tanaman dan pelaksanaan dari kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun rakyat paling rendah seluas 20% (duapuluh persen) bagi Perusahaan Perkebunan pemiliki IUP-B dan/atau IUP.
24.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
25.Indonesian Sustainable Plam Oil Sertification System yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.
26.Perencanaan Pembangunan Perkebunan Daerah adalah rencana strategis pembangunan perkebunan Kabupaten Tanah Laut 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi yang ditetapkan oleh Bupati Tanah Laut.
27.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan 20 oleh Lembaga OSS setelah Pelaku usaha melakukan Pendaftaran.
28.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
29.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
30.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Penataan Ruang.
31.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfataan Ruang dengan RTR.
32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnyam badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasim dana pension, 21 persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politikm atau organisasi lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
35.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
36.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
37.Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP SERTA FUNGSI PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN

Pasal 2

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.keberlanjutan;
e.keterpaduan;
f.kebersamaan;
g.keterbukaan;
h.efisiensi-berkeadilan; 22
i.kearifan lokal; dan
j.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perkebunan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggaran perkebunan bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
2. b.meningkatkan pendapatan Daerah;
3. c.menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
4. d.meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar;
5. e.meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi bahan serta baku industri dalam nengeri;
6. f.memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
7. g.mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan 23
8. h.meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan dan penetapan;
b.peningkatan produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan;
c.jenis kegiatan Usaha Perkebunan, perizinan dan rekomendasi;
d.hak dan kewajiban Perusahaan Perkebunan;
e.sengketa lahan dan timpang tindih perizinan usaha;
f.penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
g.kerja sama dan kemitraan;
h.koordinasi;
i.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
j.insentif;
k.kontribusi Usaha Perkebunan untuk Daerah;
l.pembinaan dan pengawasan;
m.kewajiban dan larangan;
n.pendanaan;
o.sanksi administratif;
p.ketentuan penyidikan; dan
q.ketentuan pidana. 24

Pasal 5

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

(1)Bupati menetapkan perencanaan penyelenggaraan Perkebunan Daerah, dalam:
1. a.Rencana induk pembangunan Perkebunan; dan
2. b.Rencana Penyelenggaraan Perkebunan.
(2)Perencanaan Penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan. 25
(3)Dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

(1)Bupati berwenang menetapkan:
1. a.Kawasan Perkebunan;
2. b.Lahan Perkebunan berkelanjutan; dan
3. c.Komoditas unggulan Perkebunan di Daerah.
(2)Kawasan Perkebunan, lahan Perkebunan berkelanjutan dan komoditas unggulan Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1), dimuat dalam rencana induk pembangunan Perkebunan.
(3)Rencana induk pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN 26

Pasal 8

(1)Bupati menyelenggarakan upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman Perkebunan.
(2)Pelaksanaan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perkebunan.
(3)Upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pengelolaan perbenihan tanaman Perkebunan;
2. b.penerapan budidaya perkebunan yang baik dan benar (good agriculture practice);
3. c.optimalisasi sarana dan prasarana perkebunan;
4. d.perlindungan tanaman perkebunan;
5. e.peningkatan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan Pekebun;
6. f.pengembangan lahan tanaman perkebunan;
7. g.pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian, inovasi dan teknologi; dan
8. h.peremajaan komoditas tanaman perkebunan.
(4)Pedoman teknis pelaksanaan upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. 27

BAB V

JENIS KEGIATAN USAHA PERKEBUNAN, PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Pasal 9

(1)Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas:
1. a.Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
2. b.Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
3. c.Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
(2)Kegiatan Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang luasan kepemilikannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar wajib didaftarkan dalam bentuk Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).
(3)Kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang kapasitas olah kurang dari 5 ton TBS/Jam untuk komoditas kelapa sawit di daftarkan dalam bentuk Surat Tanda Daftar Pengolahan (STD-P).
(4)Bupati mendelegasikan penerbitan STD-B dan STD- P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan. 28
(5)Tatacara penerbitan STD-B dan STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Bupati berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan bagi Pelaku Usaha Perkebunan di Daerah.
(2)Bupati mendelegasikan kewenangan menerbitkan perizinan berusaha bidang perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidang Perizinan Daerah.
(3)Penerbitan perizinan berusaha bidang perkebunan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2021