Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018
- Nomor
- 50
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 48
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Mengingat
MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2OI3 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) diubah sebagai berikut:
Paragraf 4 Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, dan PPSPM
(2)Pembinaan... PRES I DEN (21 Pembinaan dan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
(21 Sebelum rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, Menteri Keuangan dapat memberitahukan kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk men5rusun DIPA masing-masing Kementerian Negar a I Lembaga.
(41 Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan selaku BUN paling lambat pada minggu pertama bulan Desember, guna memperoleh pengesahan.
(21 Dihapus.
DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) paling sedikit memuat:
c1. jenis belanja;
(2lRevisi... 3r ..r' PRES IDEN
(21 Penandatanganan. . . :1, (21 (2al
Perjanjian yang ditandatangani sebelum tahun anggaran dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif. Untuk keperluan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA memberitahukan kepada KPA rincian Kegiatan dan jumlah alokasi pagu setiap Satuan Kerja dalam lingkungan Kementerian Negara/Lembaga. Pendanaan untuk proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada tahun anggaran berjalan sepanjang dananya dialokasikan dalam DIPA.
(21 Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat
PRES IDEN
(41 Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari KPA apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
(21 SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti hak tagih kepada negara.
i'. ; r.. i.:. : : PRES IDEN
(41 SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPSPM untuk diuji.
PRES I DEN
(71 PPSPM menerbitkan SPM atas SPP yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
dan/atau
Bagian Kelima Waktu Penyelesaian Hak Tagihan Kepada Negara dan Kedaluwarsa Paragraf 1 Waktu Penyelesaian Hak Tagihan Kepada Negara Pasal 75... PRES IDEN _10_
Paragraf 2 Kedaluwarsa
(21 Hak tagih mengenai tagihan atas beban negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul pada saat telah terpenuhinya syarat penagihan kepada negara baik secara formal maupun material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)