Peraturan Presiden (PERPRES) No. 21 Tahun 2017
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Presiden tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9l6); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549fl; MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO. b. 2. 3. Menetapkan :
Pasal I Dengan Peraturan Presiden ini, membubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
Pendanaan untuk pelaksanaan pembubaran lembaga nonstruktural Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
i:,RESIDEN 11 ET-'LJBLII( INDONESII\
Dengan dibubarkannya Lumpur Sidoarjo ini: Badan Penanggulangan
Lapindo Brantas;
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2OO7 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2OL3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Presiden ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... 4- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2OLT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2OI7 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 39 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Deputi Bidang Hukum dan FIRESIDEN REPL'EILIK INDONESI,A LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO PetaArea Terdarnpak Tim Ha**onal P$L$ el liilrln399" ffi t *$6@iets iryMW& ** rt-t# E{'sr r*ryS*wtu i*rffi#S,M (Mfi#J&! PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan ti Bidang Hukum dan -undangan,
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)