menetapkan Peraturan Presiden ten tang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 ten tang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; Menimbang PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANPRESJDEN REPUBLIKINDONESIA NOMOR33 TAHUN2013 TENTANG PERUBAHANKELIMAATASPERATURANPRESJDEN NOMOR 14 TAHUN2007 TENTANGBADANPENANGGULANGANLUMPURSIDOARJO
7.Peraturan ...
6.Peraturan Pernerintah Nornor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609);
4.Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan BeJanja Negara Tahun Anggaran 2012 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Nornor 5254), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor5303);
5.Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5361);
Pasa! ... PERATURANPRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANG- GULANGANLUMPURSIDOARJO. Menetapkan MEMUTUSKAN:
8.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 ten tang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo [Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 91).
7.Peraturan Pemerintah Nornor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nornor 105, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
PRESIOEN REPUSLIK INDONESIA
a.sebelah ...
(1)Wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A adalah di Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring, Kecarnatan.Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas meliputi:
"Pasal 15B Ketentuan Pasal 15B ayat (lc), ayat (2), ayat (3). ayat (4), ayat (5b),dan ayat
(7)diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5c) dan ayat (10), sehingga secara keseluruhan Pasal 15Bberbunyi sebagai berikut:
diubah sebagai berikut:
d.Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Prcsiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor91),
c.Nomor 68 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92);
dan
b.Nornor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
a.Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden: Pasal I yang ... tangguJ.4. sebelah barat
a.- RT01, RT02, RT03, dan RT04 di lingkup wilayah RW06;
- RT05, RT06, dan RT07 di lingkup wilayah RW07; serta - sehamparan sawah dengan batas-batas meliputi:
1.sebelah utara batas Desa Glagaharum;
2.sebelah timur sawah Desa Keboguyang, Kecamatan Jabon;
3.sebelah selatan Kali Porong;dan (lc) Termasuk wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil kajian Tim Terpadu, meliputi beberapa RT dan hamparan sawah eli Desa Besuki, Kelur-ahari Mindi, Desa Pamotan, Kelurahan Gedang, Desa Ketapang, Desa Gempolsari, Desa Wunut, Desa Kalitengah, Desa Glagaharum, dan Kelurahan Porongyang terdiri atas:
(lb) dihapus. (la) Termasuk wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Tcrdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beberapa Rukun Tctangga (RT)di Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi yang terdiri atas RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 12 di lingkup wilayah Rukun Warga (RW)12, Kelurahan Siring; RT 01 dan RT 02 di lingkup wilayah RW01, Kelurahan Jatirejo; serta RT 10, RT 13, dan RT 15 eli lingkup wilayah RW 02, Kelurahan Mindi yang terkena dampak semburan lumpur berupa amblesan, retakan maupun sernburan gas berbahaya sehingga menjadi tidak layak huni. tanggul batas Peta Area Terdampak; jalan tol ruas Porong- Gempol; Kali Pororig; dan batas Oesa Pejarakan dengan Kelurahan Mindi.
a.sebelah utara
b.sebelah timur
c.sebelah selatan
d.sebelah barat F'RESIDEN REF'UBLIK INDONESIA - RT ...
d.- RT 10 yang terletak di sebelah timur jalan karnpung dan batas sebelah timur sungai di lingkup wilayah RW03;
- RT 11 dan RT 12 di lingkup wilayah RW 04; serta yang terletak di Desa Parnotan, Kecamatan Porong, sebagaimana tergarnbar dalam peta pad a Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; batas Kelurahan Siring; pekarangan pabrik; dan batas wilayah tidak arnan.
2.sebelah tirnur
3.sebelah selatan
4.sebelah barat batas Desa Wunut dan jalan tol ruas MaJang-Surabaya;
c.- RT07 di lingkup wilayah RW 02;
- RT 08, RT 09, dan RT 10 eli lingkup wilayah RW 03; - RT 11, RT 12, RT 13, dan RT 14 di lingkup wilayah RW 04; dan - seharnparan tanah terletak di bagian utara Desa dengan batas- batas meliputi:
1.sebelah utara - RT 16, RT 17, RT 18, RT 19, RT 20, dan RT 21 di Iingkup wilayah RW03, yang terletak di Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong, sebagaimana tergambar dalarn peta pada Larnpiran II yang merupakan bagian yang Lidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
b.- RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, dan RT 07 eli lingkup wilayah RW01;
- RT 08, RT 09, RT 11, RT 12, dan RT 14 di lingkup wilayah RW 02; serta yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Jabon, sebagaimana tergambar dalarn peta pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; yang .. ,
f.- Sebagian RT 07 dan sebagian RT 08 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW 02;
sebagian RT 11, sebagian RT 12, dan sebagian RT 13 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW 03; serta sebagian RT 14 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten; sebagian RT 15 yang terletak di sebelah barat jalan kabupaten; dan sebagian RT 16 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW 04, yang terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden
e.- RT 02, RT 03, dan RT 04 di lingkup wilayah RW 01;
- RT 05, RT 06, dan RT 14 di lingkup RW 02; - RT 08, RT 09, RT 10, dan RT 11 di lingkup wilayah RW 03; - RT 12 dan RT 15 di lingkup wilayah RW 04; - sehamparan sawah di bagian utara, dengan batas sebelah timur, barat, utara, dan selatan berupajalan desa; serta - seharnparan sawah di bagian selatan, dengan batas sebelah timur, barat, dan utara berupa jalan desa, dan sebelah selatan berupa jalan tol ruas Surabaya-Malang, ini; - RT 15, RT 16, dan sebagian RT 17 dengan batas sebelah timur Jalan Arteri Porong, sebelah barat, utara, dan selatan jalan permukiman di lingkup wilayah RW 05, yang terletak di Kelurahan Gedang, Kecamatan Porong, sebagaimana tergam bar dalam peta pad a Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden
3.Sebelah ...
i.- Sehamparan sawah dengan batas-batas meliputi:
1.sebelah utara bekas rei Ion;
2.sebelah tirrrur Sungai Ketapang;
yang terletak di Desa Glagaharum, Kecamatan Porong,sebagaimana tergarnbar dalam peta pada Larnpiran VIIIyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
4.sebelah barat jalan kabupaten dan jalan desa;
jalan desa dan batas wilayah Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007; dan batas desa Renokenongo dan tanggul (wilayah Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007).
2.sebelah timur
3.sebelah selatan
h.Sehamparan sawah dengan batas-batas meliputi:
1.sebelah utara batas desa Gernpolsari, ini;
g.- sebagian RT05 yang terietak di sebelah selatan jalan desa di lingkup wilayah RW02; serta - sebagian RT02 yang terletak eli scbelah selatan jalan kabupaten dengan batas sebelah barat: jalan desa sesuai dengan batas wilayah tidak arnan, sebagian RT03, sebagian RT 04, RT05, dan RT 06, yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW03, yang terletak eli Desa Kalitengah, Kecarnatan Tanggulangin, sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;
yang terletak eli Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran VI yang rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden (3)Dalam ..,
(2)Peta batas wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdarnpak tanggal 22 Maret 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (la), dan ayat (lc) adalah sebagaimana tercanturn dalam Lampiran XJ yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. yang terletak di Kelurahan Porong,Kecamatan Porong,sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran X yang rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. batas Kelurahan Mindi.4. sebelah barat saluran irigasi;dan3. sebelah selatan batas Kelurahan Mindi;2. sebelah timur batas Kelurahan Mindi;1. sebelah utara J, Sebagian RT 02 di lingkup wilayah RW 01, dengan batas-batas meliputi: yang terletak di Desa Wunut, Kecamatan Porong, sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini; dan batas wilayah tidak aman.4. sebelah barat batas Desa Pamotan; dan3. sebelah selatan ruas jalan tol Malang-Surabaya;2. sebelah timur
1.sebelah utara - Sehamparan sawah berbentuk segitiga dengan batas-batas meliputi:
4, sebelah barat jalan relokasi arteri Porong;serta 3, sebelah selatan batas Desa Pamotan; dan
a.pembayaran ...
(Sb) Pernbayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan eli wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (Ic) dilakukan denga.n ketentuan: (Sa) Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (la) dilakukan seeara bertahap dengan skema:
a.sebesar 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2011; dan
b.sisanya dibayarkan lunas pada Tahun Anggaran 2012.
(5)Pembayaran penanganan masalah sosial kernasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan skema:
a.sebesar 20% (dua puluh persen) pada Tahun Anggaran 2008;
b.sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Tahun Anggaran 2009;
c.sebesar 20% (dua puluh persen] pada Tahun Anggaran 2010;
d.pada Tahun Anggaran 2011 dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan: dan
e.sisanya dibayarkan lunas pada Tahun Anggaran 2012.
(4)Jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat khusus, sehingga tidak berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nornor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pernbangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dan Peraturan Presiden Nornor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
(3)Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (La), dan ayat [Lc], dilakukan pembelian tanah danjatau bangunan berdasarkan aktajual beli yang rnencanrumkan luas tanah dan lokasi sesuai bukti kepemilikan tanah yang disahkan oleh Pemerintah.
(7)Tata ...
a.pernbayaran bantuan sosial dibayarkan pada Tahun Anggaran 2012;
b.pembayaran pembelian tanah dan bangunan dilakukan secara bertahap dengan skema:
1.sebesar 20% (dua puluh persen] pada Tahun Anggaran 2012;
dan
2.sisanya dibayarkan lunas pactaTahun Anggaran 2013.
c.pernbayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5c)Pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan untuk pcnyelesaianj'penuntaean pembayaran bantuan sosial, pembelian tanah darr/atau bangunan rnilik warga, serta pembayaran atas penukaran tanah dan /atau bangunan terkait fasilitas umumysosial/wakaf di wilayah sebagairnana dimaksud pada ayat (1), ayat (la), dan ayat (Ic), yang tidak dapat diselesaikan pada waktu yang ditentukan sebagairnana dirnaksud pada ayat (5), ayat (Sa), dan ayat (5b), dapat dilakukan pada tahun berikutnya sampai dengan pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan tersebut tuntas,
(6)Dana penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berupa bantuan sosial serta pembelian tanah dan bangunan diterirnakan kepada pemilik di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya dimusyawarahkan dengan mempertirobangkan rasa keadilan oleh Badan Pelaksana BPLS dengan mengacu pada besaran yang dibayarkan oleh PT. Lapindo Brantas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15.
(6a)Dana penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang berupa bantuan sosial serta pembelian tanah dan bangunan, diterimakan kepada pemilik di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (la) dan ayat (lc), dengan besaran mengacu pada besaran yang dibayarkan pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
Agar ... Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasalll [7) Tata laksana pembayaran penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (5),ayat (5a). ayat (Sb),ayat (Sc),ayat (6),dan ayat (6a)diatur lebih lanjut oleh KepalaBadan Pelaksana BPLS.
(8)Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (La}, wilayah tidak aman tersebut dikosongkan untuk paling lama 2 (dua) tahun demi keselamatan rnasyarakat.
(9)Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6a), berupa:
a.bantuan kontrak rumah untuk paling lama 2 (dua) tahun;
b.bantuan tunjangan hidup selarna 6 (enarn)bulan; dan
c.biaya evakuasi.
(9a)Setelah masa pengosongan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (8), selanjutnya dilakukan pembelian tanah dan bangunan di wilayah tersebut dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (Sa), dan ayat (6a), serta diberikan bantuan sosial sebagairnanadimaksud pada ayat (9).
(10)Penukaran tanah danj atau bangunan yang berstatus wakaf dilalrukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.pernbayaran atas penukaran tanah dan/ atau bangunan dilaksanakan setelah proses penukaran tanah dany atau bangunan yang berstatus wakaf telah dise1esaikan oleh Nazhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf;
b.proses percepatan penukaran tanah dan Zatau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, difasilitasi Kementerian Agamasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf." Salinan sesuai dengan aslinya TARIAT KABINET RI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 82 AMIR SYAMSUDIN ted.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2013 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. PRESIOEN Salman sesuai dcngan aslinya PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, ltd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO .~ 1iC'QI"I - - • "0' I !,OOOO Il.:t$~r"·~~ !)tu 11.'........ a.v,,~w j~.." r~_.......'1 ~.tJ..-o........,O_.,.. f'• .eI..-.tlP_"·"'''~...·15'.;_ 11'1 LAMPlRAN I PERATURANPRESIDENREPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIlvlA ATAS PERATURA.N PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGANLUMPUR SIDOARJO PRESIOEN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ec 6OJ~ - - ,\, ~V"'A:,"r ...... ,"'" nM.oo'I'Il *T ,~""'jJ!lCl~!IJ~"'P'U-~ .~.,~r."I.It'~' !la1"Adm"".It., RlifUr iel'~lttl W'~1'''''',,"4fI9''.vLIIK,"ll.'_ 18~.,un$fet'llll'allPfHd~'" !t:..n)(oIer.vXlOIliI 90::" ~"IN5I.r~ 0Ka K""' ......n , -* 1\\le)'rlP~ L~"L ..m;v (te..:is!M ...... "e""Wt.n P'l'"ce" IItr""Ci1'"6e Tru- ;oou, 8_ ....r.l\'.'n.,..~~ ~~ • ....,I'Io1O"w....$..ciO.;,lIlI Petln.Qo!PI.~dlllfl""''''1ooII1~ ., .. I!~, {Dli'lt i·I' f' I LAMPlRAN 11 PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO #u.,-'I ~"9f"""l'lIO.n I.U'!¥'JI 6ertUtr.P4' Ptr.ILJ.. ~P~ 'lom; 1Q1', ....-r.. 'l $.~...,.. ... o.-.-..b",O•• 'fI ~~"'''''o~"'''Pawl!:'8o)·.Ie !oIlbN .. ,n,:J_ ee••• l(e\ntlafl l- LAMPfRANIII PERATURANPRESIDENREPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESJDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG SADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Ltd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA, H!'> 100m - - s.;esAll","",'al.l CIl'MlI(fl' ..... ,...... l -* IU!" ~,~>."f~"""'""" Seu........ D...... ""O" .... .,.'.!~~~n .. CI,.,.!15f1.,a!"I:' Sl~" .t!oO LAMPIRAN IV PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESlA NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELlMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SlDOARJO Salinan sesuai dengan as1inya PRESJDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 1510 ~." - - l * WI'I"'~_~""'II"'~,a~ ... Pt ..mt:llll '1M~..at'a,.nP.r.llI.. tlP'_.'" ....".,_... "_:!OOe, a_Ad',u"d'n\I 0.....·0( .......... " ." ••)... PtNI"IJl'*_ L>II:Onllltnp;.· ~r.:.owr-an CI.!tl.ilI'l PfU;Ctll ~~"A!\201"- LAMPmAN X PERATURI\N PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO PRESIDEN REPUBLIK rNDONESlA, ttd. DR. II. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO --- _, • __ u ::..-__ r..._s.._ ~ .. ~ ..-__"", , ... - ... _. .• (> I -* De,iljUc .. KETERANGAN LAMPI RAN XI PERATURAN PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO