menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 15B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:
a.RT 01, RT 02, RT 03, dan RT 04 di lingkup wilayah RW 06; RT 05, RT 06, dan RT 07 di lingkup wilayah RW 07; serta sehamparan sawah dengan batas sebelah timur sawah Desa Keboguyang, Kecamatan Jabon, sebelah barat tanggul, sebelah utara batas Desa Glagaharum, Kecamatan Porong, dan sebelah selatan Kali Porong, yang terletak di Desa Besuki, Kecamatan Jabon;
b.RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06, dan RT 07 di lingkup wilayah RW 01; RT 08, RT 09, RT 11, RT 12, dan RT 14 di lingkup wilayah RW 02; serta RT 16, RT 17, RT 18, RT 19, RT 20, dan RT 21 di lingkup wilayah RW 03, yang terletak di Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong;
c.RT 07 di lingkup wilayah RW 02; RT 08, RT 09, dan RT 10 di lingkup wilayah RW 03; serta RT 11, RT 12, RT 13, dan RT 14 di lingkup wilayah RW 04, yang terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Porong;
d.RT 10 yang terletak di sebelah timur jalan kampung dan batas sebelah timur sungai di lingkup … lingkup wilayah RW 03; RT 11 dan RT 12 di lingkup wilayah RW 04; serta RT 15, RT 16, dan sebagian RT 17 dengan batas sebelah timur Jalan Arteri Porong, sebelah barat, utara, dan selatan jalan pemukiman di lingkup wilayah RW 05, yang terletak di Kelurahan Gedang, Kecamatan Porong;
e.RT 02, RT 03, dan RT 04 di lingkup wilayah RW 01; RT 05, RT 06, dan RT 14 di lingkup wilayah RW 02; RT 08, RT 09, RT 10, dan RT 11 di lingkup wilayah RW 03; RT 12 dan RT 15 di lingkup wilayah RW 04; sehamparan sawah di bagian utara, dengan batas sebelah timur, barat, utara, dan selatan berupa jalan desa; serta sehamparan sawah di bagian selatan, dengan batas sebelah timur, barat, dan utara berupa jalan desa, dan sebelah selatan berupa jalan tol ruas Surabaya-Malang, yang terletak di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin;
f.Sebagian RT 07 dan sebagian RT 08 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW 02; sebagian RT 11, sebagian RT 12, dan sebagian RT 13 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW 03; serta sebagian RT 14 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten, sebagian RT 15 yang terletak di sebelah barat jalan kabupaten, dan sebagian RT 16 yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW 04, yang terletak di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin;
g.Sebagian …
g.Sebagian RT 05 yang terletak di sebelah selatan jalan desa di lingkup wilayah RW 02; serta sebagian RT 02, sebagian RT 03, sebagian RT 04, RT 05, dan RT 06, yang terletak di sebelah selatan jalan kabupaten di lingkup wilayah RW 03, yang terletak di Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin;
h.Sehamparan sawah yang terletak di sebelah timur jalan alternatif Surabaya-Malang, sebelah barat sawah desa Renokenongo, Kecamatan Porong (wilayah Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007), sebelah utara tanggul, dan sebelah selatan jalan desa, yang terletak di Desa Glagaharum, Kecamatan Porong; dan
i.Sehamparan sawah dengan batas sebelah timur Sungai Ketapang, sebelah barat jalan relokasi Arteri Porong, sebelah utara bekas rel lori, dan sebelah selatan Desa Pamotan, yang terletak di Desa Wunut, Kecamatan Porong.
Agar ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di pada tanggal 5 April 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 91