DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 14 Tahun 2007

Nomor: 14
Tahun: 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melanjutkan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo, perlu peningkatan penanganan masalah dimaksud, dengan memperhitungkan risiko lingkungan yang terkecil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan sehubungan berakhirnya masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, maka dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4.Undang ...
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.

Pasal 1

(1)Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan.
(2)Badan Penanggulangan bertugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil.
(3)Badan Penanggulangan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pasal 2

Badan Penanggulangan terdiri dari:

1.Dewan Pengarah; dan
2.Badan Pelaksana.

Pasal 3

(1)Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, penanganan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
(2)Dewan Pengarah terdiri dari:
1. a.Ketua : Menteri Pekerjaan Umum; merangkap Anggota
2. b.Wakil Ketua : Menteri Sosial; merangkap Anggota
3. c.Anggota : 1. Menteri Keuangan;
  1. 2.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  2. 3.Menteri Dalam Negeri;
  3. 4.Menteri Kelautan dan Perikanan;
  4. 5.Menteri Perhubungan;
  5. 6.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
  6. 7.Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  7. 8.Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  8. 9.Gubernur Provinsi Jawa Timur;
  9. 10.Panglima Daerah Militer V/Brawijaya;
  10. 11.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur; dan
  11. 12.Bupati Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 4

Dewan Pengarah dapat membentuk Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan administrasi kegiatan dewan.

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari:

a.Kepala Badan Pelaksana;
b.Wakil Kepala Badan Pelaksana;
c.Sekretaris Badan Pelaksana
d.Deputi Bidang Operasi;
e.Deputi Bidang Sosial;
f.Deputi Bidang Infrastruktur.

Pasal 6

Badan Pelaksana bertanggungjawab kepada Dewan Pengarah.

Pasal 7

(1)Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas memimpin Badan Pelaksana dalam penanganan penanggulangan semburan lumpur, luapan lumpur, serta masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo.
(2)Wakil Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas mewakili dan membantu pelaksanaan tugas Kepala Badan Pelaksana sehari-hari.

Pasal 8

Sekretaris Badan Pelaksana mempunyai tugas:

a.menyelenggarakan administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pelaksana;
b.mengelola pegawai, perencanaan kerja, pendanaan, perlengkapan kerja, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, dan keamanan serta sistem informasi Badan Pelaksana;
c.menyelenggarakan ketatalaksanaan dan hubungan kerja Badan Pelaksana di bidang administrasi dengan instansi terkait;
d.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 9

Deputi Bidang Operasi mempunyai tugas:

a.menyelenggarakan koordinasi operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
b.menyusun rumusan strategi dan rencana operasi teknis upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
c.melakukan pengendalian operasi upaya penanggulangan semburan lumpur yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas;
d.melaksanakan penanganan luapan lumpur;
e.mengadakan evaluasi dan pelaporan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melanjutkan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo, perlu peningkatan penanganan masalah dimaksud, dengan memperhitungkan risiko lingkungan yang terkecil;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan sehubungan berakhirnya masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, maka dipandang perlu membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4.Undang ...
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO.

Pasal 1

(1)Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan.
(2)Badan Penanggulangan bertugas menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil.
(3)Badan Penanggulangan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Pasal 2

Badan Penanggulangan terdiri dari:

1.Dewan Pengarah; dan
2.Badan Pelaksana.

Pasal 3

(1)Dewan Pengarah bertugas memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan atas upaya penanggulangan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, penanganan masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
(2)Dewan Pengarah terdiri dari:
1. a.Ketua : Menteri Pekerjaan Umum; merangkap Anggota
2. b.Wakil Ketua : Menteri Sosial; merangkap Anggota
3. c.Anggota : 1. Menteri Keuangan;
  1. 2.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  2. 3.Menteri Dalam Negeri;
  3. 4.Menteri Kelautan dan Perikanan;
  4. 5.Menteri Perhubungan;
  5. 6.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
  6. 7.Menteri Negara Lingkungan Hidup;
  7. 8.Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  8. 9.Gubernur Provinsi Jawa Timur;
  9. 10.Panglima Daerah Militer V/Brawijaya;
  10. 11.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur; dan
  11. 12.Bupati Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 4

Dewan Pengarah dapat membentuk Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan administrasi kegiatan dewan.

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari:

a.Kepala Badan Pelaksana;
b.Wakil Kepala Badan Pelaksana;
c.Sekretaris Badan Pelaksana
d.Deputi Bidang Operasi;
e.Deputi Bidang Sosial;
f.Deputi Bidang Infrastruktur.

Pasal 6

Badan Pelaksana bertanggungjawab kepada Dewan Pengarah.

Pasal 7

(1)Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas memimpin Badan Pelaksana dalam penanganan penanggulangan semburan lumpur, luapan lumpur, serta masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo.
(2)Wakil Kepala Badan Pelaksana mempunyai tugas mewakili dan membantu pelaksanaan tugas Kepala Badan Pelaksana sehari-hari.

Pasal 8

Sekretaris Badan Pelaksana mempunyai tugas:

a.menyelenggarakan administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pelaksana;
b.mengelola pegawai, perencanaan kerja, pendanaan, perlengkapan kerja, dokumentasi, hukum, hubungan masyarakat, dan keamanan serta sistem informasi Badan Pelaksana;
c.menyelenggarakan ketatalaksanaan dan hubungan kerja Badan Pelaksana di bidang administrasi dengan instansi terkait;
d.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 9

Deputi Bidang Operasi mempunyai tugas:

a.menyelenggarakan koordinasi operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
b.menyusun rumusan strategi dan rencana operasi teknis upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur;
c.melakukan pengendalian operasi upaya penanggulangan semburan lumpur yang dilaksanakan oleh PT Lapindo Brantas;
d.melaksanakan penanganan luapan lumpur;
e.mengadakan evaluasi dan pelaporan operasi upaya penanggulangan semburan lumpur dan penanganan luapan lumpur.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2005