Peraturan Presiden (PERPRES) No. 24 Tahun 2016
- Nomor
- 24
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2Ol4 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O15 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697); Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2Ol5 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1O50; 2. 3. 4.
MEMUTUSKAN: PRES IDEN MEMUTUSKAN: MCNCtApKan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2O15 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) diubah sebagai berikut:
(21 Pembayaran Pungutan sebesar tarif sebegaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dalam mata uang rupiah.
Kementerian Perdagangan.
(21 Pembayaran dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk transaksi keuangan perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18. . .
Penggunaan dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dimaksudkan untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel. Besaran dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel, diberikan kepada badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel, setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hasil verifrkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembayaran selisih kurang pengadaan bahan bakar nabati jenis biodiesel oleh Badan Pengelola Dana. Perhitungan untuk pembayaran dana dilakukan paling lambat setiap 3 (tiga) bulan sekali, berdasarkan harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar, dan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel pada bulan transaksi, dengan rerata kurs tengah Bank Indonesia. Badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel yang berhak mendapatkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
PRES IDEN FIEPLI BLIK INDONESIA
(l) Badan usaha bahan bakar nabati jenis biodiesel yang mendapat Dana sebasaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), menyalurkan bahan bakar nabati jenis biodiesel melalui badan usaha penyalur jenis bahan bakar minyak. (21 Penyediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penunjukan langsung.
(41 Badan usaha penyalur jenis bahan bakar minyak yang menyalurkan bahan bakar nabati jenis biodiesel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan bahan bakar minyak jenis minyak solar sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
$).) -Bs>19 REPUELIK INDONESIA
l2l Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat
dan
Komite Pengarah dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
dihapus. Pelaksanaan tugas Komite Pengarah dibantu oleh sekretariat yang susunan keanggotaan dan tugas ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah. Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Komite Pengarah dan sekretariat dibebankan kepada Badan Pengelola Dana. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar .
JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2016 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA ttd. YASONNA H.I,AOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 51 Salinan sesuai dengan aslinya KEMEMERIAN SEKRETARIAT NEGARA
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen