DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 44 Tahun 2016

Nomor: 44
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pad a huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang TertuLup dan Bidang Usaha yanq Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Pcnanaman Modal;

b.bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanarnan modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk percepatan pernbangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi dan berbagai sektor strategis nasional serta meningkatkan daya saing ekonomi dalam menghadapi Masyarakat Ekonorni ASEAN dan dinamika globalisasi ekonorni, dipandang perlu mengganti ketentuan : mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
a.bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA DAFiAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL TENTANG PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 DISTRIBUSI II dicadangkan ...
1. 4.Bidang Usaha Yang 'I'erbuka Dengan Persyaratan adalah Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu
2. 2.Bidang Usaha Yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal.
3. 3.Bidang Usaha Yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
4. 1.Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Mengingat

a.Bidang ...

BAB I

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATANDI BIDANG PENANAMANMODAL.

Pasal 2

(1)Bidang Usaha dalarn kegiatan Penanarnan Modal terdiri atas: BIDANG USAHA

8.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adaJah usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana diatur dalam Undang- Un dang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9.Koperasi adalah koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ten tang Perkoperasian. dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
5.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7.Kemitraan adalah kerjasama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha MUcro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar. DISTRIBUSI 11 Pasal 5 ... Bidang Usaha Yang Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalarn Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Bidang Usaha yang tidak tercantum dalam Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan merupakan Bidang Usaha Yang Terbuka.

Pasal 3

a.Bidang Usaha Yang Terbuka;
b.Bidang Usaha Yang Tertutup; dan
c.Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan.

(2)Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi; dan
2. b.Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu yaitu: 1) batasan kepemilikan modal asing; 2) lokasi tertentu; 3) perizinan khusus; 4) modal dalam negeri 100% (seratus persen); danjatau 5) batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). DISTRIBUSI II
(2)Dalam ...
(1)Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

BAB III PELAKSANAANPENANAMANMODAL PADABlDANG USAHA Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran TIl dan merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Presiden ini.

BAB III

PELAKSANAANPENANAMANMODAL PADABlDANG USAHA Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran TIl dan merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi dengan pola: inti plasma, subkontrak, keagenan, waralaba, dan pola Kemitraan lainnya.
(1)Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

DISTRlBUSI II Pasal 9 ...

(1)Dalarn hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (II huruf c dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan rnelalui pasar modal dalam negeri, Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c rnenjadi Bidang Usaha Terbuka.
(2)Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan di kawasan ekonomi khusus, Bidang Usaha tersebut menjadi Bidang Usaha Terbuka kecuali Bidang Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi. Pasa18
(2)Dalam hal izin Penanaman Modal untuk Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan Penanarn Modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sarna di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin Penanarnan Modal tersebut, Penanarn Modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1).
(3)Untuk rnernenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal tidak diwajibkan untuk rnendirikan badan us aha baru, kecuali ditentukan Jain yang ditetapkan dengan undang-undang. DISTRIBUSIII
(2)Dalam ... Pasa! 10
(1)Dalarn hal Penanaman Modal asing melakukan perluasan kegiatan us aha dalam Bidang Usaha yang sarna dan perluasan kegiatan usaha terse but mernbutuhkan penarnbahan modal melalui penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) dan Penanam Modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi dalarn penarnbahan modal tersebut, rnaka berlaku ketentuan mengenai hak mendahului bagi Penanam Modal asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan lerbatas.
1. b.batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan Penanaman Modal yang diambil alih adalah sebagaimana tercantum dalarn izin Penanaman Modal dan Iatau izin usaha perusahaan terse bu t; dan I atau
2. c.batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan barn hasil peleburan adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saar terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud. Dalarn hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengarnbilalihan, atau peleburan dalam perusahaan Penanarnan Modal yang bergerak di Bidang Usaha yang sarna, berlaku ketentuan sebagai berikut:
3. a.batasan kepemilikan modal Penanarn Modal asing dalam perusahaan Penanaman Modal yang menerima penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum dalarn izin Penanaman Modal danl atau izin usaha perusahaan tersebut;

Pasal 9

DISTRlBUSI II BAB IV ... Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak mengurangi kewajiban Penanam Modal untuk mematuhi ketentuan dan syarat teknis untuk rnelakukan kegiatan usaha yang ditetapkan oleh:

a.kementerianjlembaga yang secara teknis berwenang di bidang usaha Penanaman Modal; danj atau
b.pemerintah daerah.

Pasal 11

c.perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki Penanam Modal asing tersebut dan diperlakukan sebagai treasury stocks, dengan mernperhatikan ketentuan Pasal 3'7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

(2)Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepernilikan modal asing melebihi batasan maksimurn yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha, maka dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kelebihan jumlah kepemilikan modal asing terse but harus disesuaikan dengan batas maksimum yang tercantum dalam izin penanaman modal danjatau izin usaha, melalui cara:
1. a.Penanam Modal asing menjual kelebihan saharn yang dimilikinya kepada Penanam Modal dalam negeri;
2. b.Penanam Modal asing menjual kelebihan sahamnya melalui penawaran umurn yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri; at au DISTRlBUSI II BABVI ... Ketentuan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden 101 diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam izin Penanaman Modal danjatau izin usaha perusahaan, kecuali ketentuan terse but lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal dimaksud.
(2)Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dibantu oleh Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.
(1)Menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi Pemerintahan di bidang perekonomian melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pad a huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang TertuLup dan Bidang Usaha yanq Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Pcnanaman Modal;

b.bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanarnan modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk percepatan pernbangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi dan berbagai sektor strategis nasional serta meningkatkan daya saing ekonomi dalam menghadapi Masyarakat Ekonorni ASEAN dan dinamika globalisasi ekonorni, dipandang perlu mengganti ketentuan : mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
a.bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA DAFiAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL TENTANG PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 DISTRIBUSI II dicadangkan ...
1. 4.Bidang Usaha Yang 'I'erbuka Dengan Persyaratan adalah Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu
2. 2.Bidang Usaha Yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal.
3. 3.Bidang Usaha Yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
4. 1.Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Mengingat

a.Bidang ...

BAB I

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATANDI BIDANG PENANAMANMODAL.

Pasal 2

(1)Bidang Usaha dalarn kegiatan Penanarnan Modal terdiri atas: BIDANG USAHA

8.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adaJah usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana diatur dalam Undang- Un dang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9.Koperasi adalah koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ten tang Perkoperasian. dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
5.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7.Kemitraan adalah kerjasama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha MUcro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar. DISTRIBUSI 11 Pasal 5 ... Bidang Usaha Yang Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalarn Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Bidang Usaha yang tidak tercantum dalam Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan merupakan Bidang Usaha Yang Terbuka.

Pasal 3

a.Bidang Usaha Yang Terbuka;
b.Bidang Usaha Yang Tertutup; dan
c.Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan.

(2)Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi; dan
2. b.Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu yaitu: 1) batasan kepemilikan modal asing; 2) lokasi tertentu; 3) perizinan khusus; 4) modal dalam negeri 100% (seratus persen); danjatau 5) batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). DISTRIBUSI II
(2)Dalam ...
(1)Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

BAB III

PELAKSANAANPENANAMANMODAL PADABlDANG USAHA Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran TIl dan merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi dengan pola: inti plasma, subkontrak, keagenan, waralaba, dan pola Kemitraan lainnya.
(1)Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

DISTRlBUSI II Pasal 9 ...

(1)Dalarn hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (II huruf c dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan rnelalui pasar modal dalam negeri, Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c rnenjadi Bidang Usaha Terbuka.
(2)Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan di kawasan ekonomi khusus, Bidang Usaha tersebut menjadi Bidang Usaha Terbuka kecuali Bidang Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi. Pasa18
(2)Dalam hal izin Penanaman Modal untuk Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan Penanarn Modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sarna di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin Penanarnan Modal tersebut, Penanarn Modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1).
(3)Untuk rnernenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal tidak diwajibkan untuk rnendirikan badan us aha baru, kecuali ditentukan Jain yang ditetapkan dengan undang-undang. DISTRIBUSIII
(2)Dalam ... Pasa! 10
(1)Dalarn hal Penanaman Modal asing melakukan perluasan kegiatan us aha dalam Bidang Usaha yang sarna dan perluasan kegiatan usaha terse but mernbutuhkan penarnbahan modal melalui penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) dan Penanam Modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi dalarn penarnbahan modal tersebut, rnaka berlaku ketentuan mengenai hak mendahului bagi Penanam Modal asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan lerbatas.
1. b.batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan Penanaman Modal yang diambil alih adalah sebagaimana tercantum dalarn izin Penanaman Modal dan Iatau izin usaha perusahaan terse bu t; dan I atau
2. c.batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan barn hasil peleburan adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saar terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud. Dalarn hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengarnbilalihan, atau peleburan dalam perusahaan Penanarnan Modal yang bergerak di Bidang Usaha yang sarna, berlaku ketentuan sebagai berikut:
3. a.batasan kepemilikan modal Penanarn Modal asing dalam perusahaan Penanaman Modal yang menerima penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum dalarn izin Penanaman Modal danl atau izin usaha perusahaan tersebut;

Pasal 9

a.kementerianjlembaga yang secara teknis berwenang di bidang usaha Penanaman Modal; danj atau
b.pemerintah daerah.

Pasal 11

c.perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki Penanam Modal asing tersebut dan diperlakukan sebagai treasury stocks, dengan mernperhatikan ketentuan Pasal 3'7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

(2)Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepernilikan modal asing melebihi batasan maksimurn yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha, maka dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kelebihan jumlah kepemilikan modal asing terse but harus disesuaikan dengan batas maksimum yang tercantum dalam izin penanaman modal danjatau izin usaha, melalui cara:
1. a.Penanam Modal asing menjual kelebihan saharn yang dimilikinya kepada Penanam Modal dalam negeri;
2. b.Penanam Modal asing menjual kelebihan sahamnya melalui penawaran umurn yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri; at au DISTRlBUSI II BABVI ... Ketentuan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden 101 diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam izin Penanaman Modal danjatau izin usaha perusahaan, kecuali ketentuan terse but lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal dimaksud.
(2)Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dibantu oleh Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.
(1)Menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi Pemerintahan di bidang perekonomian melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2017