(1)Penanarnan Modal Dalarn Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat membuka kantor cabang di Daerah yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
Bagian Kedua Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha Penanarnan Modal
a.memberi perlakuan yang sarna bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional;
b.mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi Penanarnan Modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
c.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan penzman sarnpai dengan berakhimya kegiatan Penanarnan Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan Koperasi.
(2)Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.bentuk badan usaha dan bidang usaha dalam Penanaman Modal;
b.kerja sarna Penanarnan Modal;
c.promosi Penanaman Modal;
d.pelayanan Penanaman Modal;
e.pengendalian pelaksanaan Penanarnan Modal;
f.pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
g.penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal.
8 menyusun materi promosi Penanaman Modal;
b.memberikan bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal; dan
c.melaksanakan promosi Penanarnan Modal yang menjadi unggulan Daerah, baik di dalarn negeri maupun ke luar negeri.
(2)Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal secara mandiri dan Zatau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan Zatau lembaga non Pemerintah.
danmerumuskanmengkaji,a. mengkoordinasikan, Pasall0
(1)Pemerintah Daerah melakukan promosi Penanarnan Modal, yang dilakukan dengan:
Bagian Keempat Promosi Penanarnan Modal Pasal 9
(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kerja sarna kemitraan antara us aha mikro, kecil, menengah dan Koperasi di Daerah dengan pengusaha tingkat pusat /Provinsi.
(2)Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanarnan Modal, meliputi :
a.perencanaan Penanaman Modal;
b.promosi Penanarnan Modal;
c.pelayanan Penanarnan Modal;
d.pengembangan Penanarnan Modal;
e.pengendalian Penanarnan Modal; dan
f.kegiatan Penanaman Modallainnya.
Bagian Ketiga Kerja Sarna Penanarnan Modal Pasal 8
(1)Semua jenis bidang usaha, terbuka bagi kegiatan Penanarnan Modal, kecuali jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan yang dinyatakan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Semua jenis bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dalarn RUPM. 9 Pasal 14
(1)Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi:
Bagian Keenam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1)huruf a, diatur dalam Peraturan Walikota.