1 2 REPUELIK INDONESTA I-'asal 1 Dalam Pcraturan Presiden ini yang dimaksud clengan Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk mcmproduksi barang atau jasa pada scktor-sektor ckonomj. Pcnanaman Modal adalali scgala bentuk kegiatan mcnanam modal, baik olch pcnanam modal dalam ncgcri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wi1a5,2[ negara Republik Indoncsia. Pemcrintah Pusat aderlah Prcsidcn Rcpublik Indoncsia yang mcmegang kckuasaan pe mcrintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil prcsiden dan mentcri scbagaimana dimaksud dalam Unclang-Undang Dasar Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 1945. Koperasi adalah kopcrasi scbagaimana yang dimaksud deriam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pcrkopcrasian sebagaimana tciah diubah dengan Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 2O2O lentang Cipta Kcrja. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yetng selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha mcnengah sebagaimana yang dimaksud dalam Lrnciang-iJndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kccil, dan Mcnengah scbagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang No;rror i I Tahun 2O2O tcntang Cipta Kcrja. Penanam Modal adalah pcrse()rangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat bcrupa pcnanam modal dalam negeri atalr penanam modal asing. 3 4 5 6
7.Usaha PRES IDEN REPUBLIK INDONES]A 7 Usaha Besar adalah skala usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja.
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/ outpu| baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.