DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai bidang-bidang usaha yang terbuka bagi kegiatan penanaman modal. Bidang usaha terbuka tersebut terdiri atas Bidang Usaha Prioritas, Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM; Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu, atau Bidang Usaha lain yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal. Selain bidang usaha yang terbuka tersebut, dikecualikan bagi penanaman modal di bidang usaha yang memenuhi kriteria, yaitu bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; atau bidang usaha untuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan REPUELIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasa-l 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72fl; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573); MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL. 1 2 3

Pasal 1

1 2 REPUELIK INDONESTA I-'asal 1 Dalam Pcraturan Presiden ini yang dimaksud clengan Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk mcmproduksi barang atau jasa pada scktor-sektor ckonomj. Pcnanaman Modal adalali scgala bentuk kegiatan mcnanam modal, baik olch pcnanam modal dalam ncgcri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wi1a5,2[ negara Republik Indoncsia. Pemcrintah Pusat aderlah Prcsidcn Rcpublik Indoncsia yang mcmegang kckuasaan pe mcrintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil prcsiden dan mentcri scbagaimana dimaksud dalam Unclang-Undang Dasar Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 1945. Koperasi adalah kopcrasi scbagaimana yang dimaksud deriam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pcrkopcrasian sebagaimana tciah diubah dengan Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 2O2O lentang Cipta Kcrja. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yetng selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha mcnengah sebagaimana yang dimaksud dalam Lrnciang-iJndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kccil, dan Mcnengah scbagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang No;rror i I Tahun 2O2O tcntang Cipta Kcrja. Penanam Modal adalah pcrse()rangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat bcrupa pcnanam modal dalam negeri atalr penanam modal asing. 3 4 5 6

7.Usaha PRES IDEN REPUBLIK INDONES]A 7 Usaha Besar adalah skala usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/ outpu| baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

Pasal 2

(1)Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
1. a.yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
2. b.untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
(2)Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja. 8
(3)Bidang
(3)Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Pasal 3

(1)Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
1. a.Bidang Usaha prioritas;
2. b.Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
3. c.Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
4. d.Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
(2)Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 4

(1)Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:
1. a.program/proyekstrategisnasional;
2. b.padat modal;
3. c.padat karya;
4. d.teknologi tinggi;
5. e.industri pionir; f, orientasi ekspor; dan/atau
6. g.orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
(2)Daftar... PRES IDEN REPUtsLIK INDONESIA
(2)Daltar Bidang Usaha prioritas yang mcmenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia., cakupan produk, dan persyaratan tcrcantum dalam Lampiran I yang mcrupakan bagian tidak tcrpisatrkan dari Pcraturan Presiden ini.
(3)Dalam hal Klasifikasi Baku I-arpangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mcliputi lebih dari satu kegiatan usaha, ketentuan mengenai pcrsyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam l<olom Bidang Usaha terscbut.
(4)Penanam Modal yang mcnanamkan modalnya pada Bidang Usaha yang tcrcantum dalam daftar Bidang Usaha prioritas scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan: insentif fiskal; dan/atau insentif nonfiskal.
(5)Insentif fiskal scbagaimar-ra dimaksud pada ayal (4) huruf a tcrdiri atzrs:
1. a.inscntif' pcrpajakan yang mclipurti'
  1. 1.pajak pcnghasilan untuk Penanamarr Modal di bidang-bidang usaha tertent..r. danlatau di d aerah-daerah tcrtentu (ta-tc al.lowance);
  2. 2.pengurangan pajak pcnghasilan badan (tax holiday); atau
  3. 3.pcngurangan pajak pcnghasilan badan dan fasilitas pcngurangan penghasilan neto dalam rangka Pcnanaman Modai serta pcngurangern pcnghasilan bruto dalam rangka kcgiatan tcrtcntu (inuestment alloutance), mcliputi : a b SK No 067-569 A a) pcngurangan a) pcngurairgan pcnghasilan neto atas Pcnanaman Modal baru atau perluasan lrsaha pada Bidang Usaha tertentu yang mcrupakan industri padat karya; danlatau b) pcngurangan pcnghasilan bruto atas pcnyelen ggaraarr kcgiatan praktik kerja, pemagangan <tanlatau pembelajaran dalam rangka pcmbinaan dan pcngembangan sumber daya manusia bcrbasis kompetcnsi tertcntu; dan
2. b.insentif kcpabcanan berupa pcmbebasan bca masuk atas imprtr mesin serta barang dan bahan untuk pcmbangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal.
(6)Insentif nonfiskal scbagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mcliputi kcmudahan perizinan berusaha, pcnycciiaan infrastruktur pcndukung, jaminan l<ctcrsediaan cncrgi, jaminan kctcrscdiaan bahan baku, kcimigrasian, ketcnagakcrjaan, dan kemudahan lainnya scsuai dcngan ketentuan peraturan perundang-r-in d a n gan .
(7)Pemberian rnsentif fiskal dan insentif nonfiskal dilaksanakan scsuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Fiid:rng Usaha yang diaiokasikan atau kemitraan dcirgan Kopcrasi dan UMKM scbagarmana dimaksud daiam Pasal 3 ayat (1) huruf b rnc;nrpakan:
1. a.Bidang Usarhit yang dialokasikan bagi Koperasi dan UN4KI\4, darr
2. b.Bidang Lrsaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bcrmi'.ra clcngan Kopcrasi dan UMKM.
(2)Bidang -7 {2) Bidang Ilsaha yang dialokasikar-r bagi Koperasi dan UMKM scbagaimana dimaksud pada ayar, (1) huruf a ditetapkan bcrdasarkan kriteria :
1. a.kcgiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sedcrhana;
2. b.kcgiatan usaha yang mcmiliki kckhususan proscs, bcrsifat padat karya, scrta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan tu:'un- tcmunrn; danlatau
3. c.modal usaha kegiatan tidak mclcbihi Rp10.000.000.000,00 (seprriuh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
(3)Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Bcsar yang bcrmitra dcngan Kr-.perasi dan UMKM sebagairnana dimaksud pada ayaL (i ) hun-rf b ditctapkan trerdasarkan kri tcria:
1. a.Bidang Usaha yang banyak diusahakan olch Koperasi dan UMKN{; dan/atau
2. b.Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha Bcsar.
(4)Daftar Bidang Usaha yang dialckasikan atau kcmitraan dcngan Koperasi dan UMKM scbagaimana dimaksr-rd pada ayat (i) yang mcrinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dialokasikan untuk Kopcrasi dan UMKM, kemitraan, dan sektor Lcrcantum dalam Lampiran II ),ang merupakan bagian tidali terpisahkan dari Peraturan Prcsiden ini.
(5)Dalam hal Klasifikasi tsaku Lapangan Usaha Indoncsia scbagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi lebih dari satu Bidang Usaha, kctentuan mengenai alokasi dan kcmitraan scbagaimana dimaksud dalam Lampiran II hanya berlaku baqi Bidang Usaha yang tcrcanturn dalam kolom Bidang Usaha terscbut.
(6)Koperasi REPUBLIK INDONESTA
(6)Koperasi dan UMKM yang bergerak pada Bidang Usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah mencapai skala Usaha Besar, dapat mclanjr-rtkan kcgiatan usaha dimaksud sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan.
(7)Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayaL (6) wajib menerapkan pola kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lainnya pada Bidang Usaha yang dialokasikan.

Pasal 6

(1)Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c rncrupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang mcrnenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.pcrsyaratan Penanaman Modal untuk penanam Modal dalam negcri;
2. b.persyaratan Pcnanaman Modal dengan pembatasan kepcmilikan modai asing; atau
3. c.persyaratan Pcnanaman Modal dengan penzinan khusus.
(2)Daftar Bidang Usaha dcngan persyaratan tertentu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Raku Lapangan Usaha Indone sia, dan pcrsyaratan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan Prcsiden ini.
(3)Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksuC pada ayat (2) meliputi lebih dari satu Bidang Usaha, ketentuan mengenai persyaratan scbagaimana dimaksud dalam Lampiran III hanyar berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalarn kltlom Bidang Usaha tersebut.
(4)Persyaratan PRES I DEN
(4)Pcrsyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kcpemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku terhadap:
1. a.Pcnanaman Modal yang tclah disetujui pada Bidang Usaha tertentu sebclum peraturan Prcsidcn ini diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam pcrizinan berusaha, kecuali kctcntuan dalam Pcraturan prcsiden ini lebih mcnguntungkan bagi Pcnanaman Modal; atau
2. b.Pcnanam Modal yang mcrnperoleh hak istimewa bcrdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan ncgara asal Penanam Modal tersebut kecuali ketcntuan Bidang Usaha yang sama yang diatur dalam Peraturan presiden ini lebih mcnguntungkan bagi Penanam Modal.
(5)Pcrusahaan yang Bidang Usahanya masuk ke dalam Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hrrruI b dan akan melakukan pcrubahan kepemilikan modai asing akibat Lcrjadinya penggabungan, pcngambilalihan, atau pclcburan di Bidang Usaha yang sama, bcrlaku ketentuan scbagai berikut:
1. a.batasan kepe milikan modal asing dalam pcrusahaan yang mcncrima penggabungan scbagaimana tercantum dalam perizinart bcrusaha perusaharan yang menerima pcnggabungan;
2. b.balasan kepcmilikan modal eising dalam pcrusahaan yang diarnbil alih sebagaimana tcrcantum dalam pcrizineut bcrus;aha perusahaan ).ang diarnbil alih; atau
3. c.batasan batasan kepemilikan modal asing dalam pcrusahaan baru hasil pcleburan sesuai dengan kctcntuan peraturan perundang-undangan pada saat tcrbcntuknya pcrusahaan baru hasil pcleburan dimaksud.

Pasal 7

(1)Pcnanam Modal asing hanya dapat mclakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dcngan nilai investasi lcbih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
(2)Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk pcrscroan terbaLas bcrdasarkan hukum Indoncsia dan bcrkcdudukan di dalam wilayah negara Rcpublik Indoncsia, kecuali ditenr ilkern lain olch undang- undang.

Pasal 8

(1)Kctentuan sr:bagairnzina dimaksud dalzrm pasal 3 ayat (1) huruf c tidak bcrlaku terhaCap kegiatan Pcnanaman Modal yang dilakukan dalam kawasan ekonomi khusus.
(2)Dalam rangka mcndorong penguatan ekosistcm usaha rintisan berbasis teknologi, yang tidak hanya tcrbatas pada arspck pendanaan, infrastruktur, jejaring mentor, alih tcknologi, dan akses pasar, penanaman Modal asing di kawasan ekonomi khusus pada Bidang Usaha rintrsan berbasis teknologi dapai melakukan investasi dcngan nilai invcstasi sama dcngan atau kurang dari Rp10.000.000.000,00 (scpuluh miliar mpiah) di luar nilai tanah ian bangurnan. C

Pasal 9

REPUELIK INDONESTA 11-

Pasal 9

Kctentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak berlaku terhadap kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan secara tidak langsung/portofolio yang transaksinya dilakukan melaiui pasar modal dalam negcri.

Pasal 10

Bidang Usaha yang tidak tercantum daiarn Lampiran i dapat diberikan insentif fiskal danlatau insentif nonfiskal sepanjang telah diatur dalam kctentuan pcraturan pcrudang-undangan yang terkait dengan Ridang Usaha tcrscbut.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2021