Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2007
- Nomor
- 76
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
BAB III PRINSIP-PRINSIP
BAB III
Penentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :
BAB IV DASAR PERTIMBANGAN PENGGUNAAN KRITERIA
BAB IV
Penyusunan kriteria bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
BAB V ... BAB V KRITERIA BIDANG USAHA YANG TERTUTUP
BAB V
Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM) dan kepentingan nasional lainnya.
Kriteria K3LM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dirinci antara lain :
Bidang usaha yang dinyatakan tertutup berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia baik untuk kegiatan penanaman modal asing maupun untuk kegiatan penanaman modal dalam negeri. BAB VI .. BAB VI KRITERIA BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN
BAB VI
Kriteria penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah antara lain:
BAB VII PERSYARATAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN
BAB VII
BAB VIII ... BAB VIII PENCADANGAN BIDANG USAHA DAN KEMITRAAN
BAB VIII
Pemerintah menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK dan bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)