DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2007

Nomor: 76
Tahun: 2007
Ditetapkan: 3 Juli 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;

4.memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
5.memberikan ...
5.memberikan pedoman apabila terjadi perbedaan penafsiran atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Pasal 4

(1)Daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan merupakan rujukan penanam modal dalam melakukan pilihan bidang usaha kegiatan penanam modal.
(2)Pilihan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan bentukan badan usaha yang berbadan hukum bagi penanam modal, terutama bagi penanam modal asing sebelum melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 5

Penentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

1.Penyederhanaan
2.Kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional
3.Transparansi
4.Kepastian hukum
5.Kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal.

Pasal 6

(1)Prinsip penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, berlaku secara nasional dan bersifat sederhana serta terbatas pada bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional sehingga merupakan bagian kecil dari keseluruhan ekonomi dan bagian kecil dari setiap sektor dalam ekonomi.
(2)Prinsip kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan kewajiban Indonesia yang termuat dalam perjanjian atau komitmen internasional yang telah diratifikasi.
(3)Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3 adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas, rinci, dapat diukur, dan tidak multi- tafsir serta berdasarkan kriteria tertentu.
(4)Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak dapat diubah kecuali dengan Peraturan Presiden.
(5)Prinsip kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5 adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak menghambat kebebasan arus barang, jasa, modal, sumber daya manusia dan informasi di dalam wilayah kesatuan BAB IV ...

BAB IV

DASAR PERTIMBANGAN PENGGUNAAN KRITERIA

Pasal 7

Penyusunan kriteria bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1.mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan;
2.kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih baik melalui instrumen kebijakan lain;
3.mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan nasional;
4.mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha nasional dalam kaitan dengan penanaman modal asing dan/atau masalah yang dihadapi pengusaha kecil dalam kaitan dengan penanaman modal besar secara umum;
5.manfaat pelaksanaan mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia.

BAB V

KRITERIA BIDANG USAHA YANG TERTUTUP

Pasal 8

Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri ditetapkan dengan berdasarkan kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM) dan kepentingan nasional lainnya.

Pasal 9

Kriteria K3LM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dirinci antara lain :

1.memelihara tatanan hidup masyarakat;
2.melindungi keaneka ragaman hayati;
3.menjaga keseimbangan ekosistem;
4.memelihara kelestarian hutan alam;
5.mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun;
6.menghidari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan;
7.menjaga kedaulatan negara, atau
8.menjaga dan memelihara sumber daya terbatas.

Pasal 10

Bidang usaha yang dinyatakan tertutup berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia baik untuk kegiatan penanaman modal asing maupun untuk kegiatan penanaman modal dalam negeri.

BAB VI

KRITERIA BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

Pasal 11

Kriteria penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah antara lain:

1.perlindungan sumber daya alam;
2.perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
3.pengawasan produksi dan distribusi;
4.peningkatan kapasitas teknologi;
5.partisipasi modal dalam negeri; dan
6.kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB VII

PERSYARATAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

Pasal 12

(1)Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan terdiri dari :
1. a.Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan terhadap UMKMK.
2. b.Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan.
3. c.Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal.
4. d.Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu.
5. e.Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perizinan khusus.
(2)Bidang ...
(2)Bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kewajaran dan kelayakan ekonomi untuk melindungi UMKMK.
(3)Bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, terdiri atas bidang usaha yang dicadangkan dan bidang usaha yang tidak dicadangkan dengan pertimbangan kelayakan bisnis.
(4)Bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c memberikan batasan kepemilikan modal bagi penanam modal asing.
(5)Bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d memberikan pembatasan wilayah administratif untuk penanaman modal.
(6)Bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dapat berupa rekomendasi dari instansi/lembaga pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap suatu bidang usaha termasuk merujuk ketentuan peraturan perundangan yang menetapkan monopoli atau harus bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, dalam bidang usaha tersebut.
(7)Persyaratan yang diberikan kepada penanam modal untuk dapat memulai beroperasi/berproduksi komersial yang bersifat teknis dan yang non teknis diatur dalam Pedoman Tata-cara Perizinan Bidang Usaha yang ditetapkan oleh Menteri Teknis/pimpinan lembaga yang memiliki kewenangan terkait dengan bidang usaha tersebut.

BAB VIII

PENCADANGAN BIDANG USAHA DAN KEMITRAAN

Pasal 13

Pemerintah menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK dan bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan.

Pasal 14

(1)Penentuan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bidang- bidang usaha yang merupakan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK tanpa diharuskan menjadi bagian dari daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK.
(3)Bidang usaha berdasarkan pertimbangan kewajaran dan kelayakan ”economies of small scale” apabila diusahakan oleh UMKMK, menjadi bagian dari daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK.
(4)Proses penetapan daftar bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan usulan Menteri teknis yang terkait dengan bidang usaha tersebut, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah, dengan memperhatikan prioritas program pembinaan UMKMK.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;

4.memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
5.memberikan ...
5.memberikan pedoman apabila terjadi perbedaan penafsiran atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Pasal 4

(1)Daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan merupakan rujukan penanam modal dalam melakukan pilihan bidang usaha kegiatan penanam modal.
(2)Pilihan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan bentukan badan usaha yang berbadan hukum bagi penanam modal, terutama bagi penanam modal asing sebelum melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP

Pasal 5

Penentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

1.Penyederhanaan
2.Kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional
3.Transparansi
4.Kepastian hukum
5.Kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal.

Pasal 6

(1)Prinsip penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, berlaku secara nasional dan bersifat sederhana serta terbatas pada bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional sehingga merupakan bagian kecil dari keseluruhan ekonomi dan bagian kecil dari setiap sektor dalam ekonomi.
(2)Prinsip kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan kewajiban Indonesia yang termuat dalam perjanjian atau komitmen internasional yang telah diratifikasi.
(3)Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3 adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas, rinci, dapat diukur, dan tidak multi- tafsir serta berdasarkan kriteria tertentu.
(4)Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak dapat diubah kecuali dengan Peraturan Presiden.
(5)Prinsip kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5 adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak menghambat kebebasan arus barang, jasa, modal, sumber daya manusia dan informasi di dalam wilayah kesatuan BAB IV ...

BAB IV

DASAR PERTIMBANGAN PENGGUNAAN KRITERIA

Pasal 7

Penyusunan kriteria bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1.mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan;
2.kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih baik melalui instrumen kebijakan lain;
3.mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan nasional;
4.mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha nasional dalam kaitan dengan penanaman modal asing dan/atau masalah yang dihadapi pengusaha kecil dalam kaitan dengan penanaman modal besar secara umum;
5.manfaat pelaksanaan mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia.

BAB V

KRITERIA BIDANG USAHA YANG TERTUTUP

Pasal 8

Pasal 9

Kriteria K3LM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dirinci antara lain :

1.memelihara tatanan hidup masyarakat;
2.melindungi keaneka ragaman hayati;
3.menjaga keseimbangan ekosistem;
4.memelihara kelestarian hutan alam;
5.mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun;
6.menghidari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan;
7.menjaga kedaulatan negara, atau
8.menjaga dan memelihara sumber daya terbatas.

Pasal 10

Bidang usaha yang dinyatakan tertutup berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia baik untuk kegiatan penanaman modal asing maupun untuk kegiatan penanaman modal dalam negeri.

BAB VI

KRITERIA BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

Pasal 11

Kriteria penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah antara lain:

1.perlindungan sumber daya alam;
2.perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
3.pengawasan produksi dan distribusi;
4.peningkatan kapasitas teknologi;
5.partisipasi modal dalam negeri; dan
6.kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB VII

PERSYARATAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

Pasal 12

(1)Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan terdiri dari :
1. a.Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan terhadap UMKMK.
2. b.Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan.
3. c.Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal.
4. d.Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu.
5. e.Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perizinan khusus.
(2)Bidang ...
(2)Bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kewajaran dan kelayakan ekonomi untuk melindungi UMKMK.
(3)Bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, terdiri atas bidang usaha yang dicadangkan dan bidang usaha yang tidak dicadangkan dengan pertimbangan kelayakan bisnis.
(4)Bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c memberikan batasan kepemilikan modal bagi penanam modal asing.
(5)Bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d memberikan pembatasan wilayah administratif untuk penanaman modal.
(6)Bidang usaha yang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dapat berupa rekomendasi dari instansi/lembaga pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap suatu bidang usaha termasuk merujuk ketentuan peraturan perundangan yang menetapkan monopoli atau harus bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, dalam bidang usaha tersebut.
(7)Persyaratan yang diberikan kepada penanam modal untuk dapat memulai beroperasi/berproduksi komersial yang bersifat teknis dan yang non teknis diatur dalam Pedoman Tata-cara Perizinan Bidang Usaha yang ditetapkan oleh Menteri Teknis/pimpinan lembaga yang memiliki kewenangan terkait dengan bidang usaha tersebut.

BAB VIII

PENCADANGAN BIDANG USAHA DAN KEMITRAAN

Pasal 13

Pemerintah menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK dan bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan.

Pasal 14

(1)Penentuan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bidang- bidang usaha yang merupakan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK tanpa diharuskan menjadi bagian dari daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK.
(3)Bidang usaha berdasarkan pertimbangan kewajaran dan kelayakan ”economies of small scale” apabila diusahakan oleh UMKMK, menjadi bagian dari daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK.
(4)Proses penetapan daftar bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan usulan Menteri teknis yang terkait dengan bidang usaha tersebut, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah, dengan memperhatikan prioritas program pembinaan UMKMK.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (6)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2014