DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Daerah berwenang untuk : a. memberikan fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal; b. pembuatan peta potensi investasi; c. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal; d. pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal; dan e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal. Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan penanaman modal dengan : a. menetapkan arah kebijakan Penanaman Modal untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangannya; b. membentuk tim koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan pelaksanaan Penanaman Modal dan peningkatan investasi. Arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud meliputi: a. perencanaan Penanaman Modal; b. promosi Penanaman Modal; c. pelayanan Penanaman Modal; dan d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian dan daya saing daerah, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan mengoptimalkan sumber pendapatan serta menggerakan kegiatan perekonomian dengan mendorong peningkatan penanaman modal di Kabupaten Lumajang;
c.bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur Penanaman Modal dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
11.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
18.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
19.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
20.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
23.Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG dan BUPATI LUMAJANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.
7.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal dalam negeri.
10.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
11.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Kabupaten Lumajang yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas yang menyelenggarakan fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah Pusat dengan prioritas pengembangan potensi di Kabupaten Lumajang.
12.Kerjasama penanaman modal adalah fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi tingkat daerah dengan pengusaha tingkat pusat/provinsi.
13.Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PMPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 5
14.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15.Perluasan Penanaman Modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
16.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
17.Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
18.Kemudahan adalah fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan peningkatan penanaman dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
19.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
20.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat biaya
22.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
23.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menujang kegiatan usaha.
24.Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan lainnya adalah pelayanan yang bukan merupakan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko berupa izin dan/atau rekomendasi, surat keterangan dan sejenisnya.
25.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
26.Kesesuaian Kegiatan Pemanfataan Ruang adalah Kesesuaian antara Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
27.Pesetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
28.Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
29.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 6
30.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
31.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
32.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
33.Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penanaman Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
35.Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
36.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas.
37.Sanksi Administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal, antara lain untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d.meningkatkan daya saing daerah;
e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 7
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi:

a.meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
b.meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
c.meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
d.meningkatkan jumlah Penanam Modal;
e.meningkatkan realisasi Penanaman Modal;
f.tercapainya pelayanan Penanaman Modal yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi;
g.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
h.menjamin kepastian hukum, dan keamanan berusaha bagi penanam modal;
i.mendorong ekonomi kreatif di Daerah; dan
j.menciptakan pengusaha lokal baru.

BAB III

KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(1)Daerah berwenang untuk :
1. a.memberikan fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal;
2. b.pembuatan peta potensi investasi;
3. c.penyelenggaraan promosi Penanaman Modal;
4. d.pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal; dan
5. e.pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
(2)Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan penanaman modal dengan :
1. a.menetapkan arah kebijakan Penanaman Modal untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangannya;
2. b.membentuk tim koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan pelaksanaan Penanaman Modal dan peningkatan investasi.
(3)Arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.perencanaan Penanaman Modal;
2. b.promosi Penanaman Modal;
3. c.pelayanan Penanaman Modal; dan
4. d.pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; 8
5. e.pengembangan iklim Penanaman Modal;
6. f.data dan sitem informasi Penanaman Modal.
(4)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a ditetapkan dalam RUPM.
(2)RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
(3)RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
2. b.Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi;
3. c.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
4. d.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
5. e.Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
(4)RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara:
1. a.mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
2. b.mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal; dan
3. c.mengoordinasikan dan melaksanakan promosi Penanaman Modal baik di dalam maupun di luar negeri.
(2)Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP secara mandiri dan/atau bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, Lembaga Non Pemerintah dan/atau Badan Usaha.

Pasal 7

(1)Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya di Daerah kepada kepala Dinas, meliputi :
1. a.penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.penyelenggaraan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
(2)Penyelenggaraan pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya di daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan lainnya di daerah dilaksanakan dengan tujuan :

a.meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Periziznan dan Non Perizinan lainnya di Daerah;
b.memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan lainnya di Daerah;
c.meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan lainnya kepada masyarakat; dan
d.meningkatkan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan lainnya.

Pasal 9

Dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan lainnya, Dinas mengembangkan sistem pelayanan secara elektronik yang pelaksanaan dan mekanismenya diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (28)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 49 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 138 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (28)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014