Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2018
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAANKEPARIWISATAAN PRESIOEN Pasal I ... PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NO MOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAANKEPARIWISATAAN.
MEMUTUSKAN:
PRE SI DEN Menetapkan Mengingat
Men teri Pariwisata;f. Ketua Harian Perekonomian;
Kemari timan; Menteri Koordinator Bidangc. Wakil Ketua II
Menteri Koordinator Bidang KoordinasiTim Pasal 3 keanggotaan(1) Susunan
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 ten tang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 ten tang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 76) diubah sebagai berikut:
Negara;
Perikanan;
-6. Menteri Kesehatan;
Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan dapat mengikutsertakan kementerian/ lembaga termasuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata · dan/ atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya apabila diperlukan.
dimaksud pada ayat ( 1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. se bagaimanaKepariwisataanKoordinasi(2) Tim
( 1) Wakil Ketua sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing dapat menyelenggarakan rapat koordinasi sewaktu-waktu untuk penyelesaian hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pem bangunan kepariwisataan.
kepariwisataan Tim Koordinasi Kepariwisataan menyusun Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata (Integrated Tourism Master Plan).
pembangunansinergitasrangka(1) Dalam
Agar ... Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II Kepariwisataan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasitugas TimpelaksanaanPendanaan
Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu- waktu jika diperlukan. Pasal l lA BAB IVA PELAPORAN
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIATKABINET RI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 26 YASONNA H. LAOLY ttd. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2018 JOKO WIDODO PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, ttd. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 20 18 dalam Lembaran Negara dengan Republik iniPresidenPera tu ranpengundangan penempatannya Indonesia. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Membuka PDF…