DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 40 Tahun 2017

Nomor: 40
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan nomenklaturadanya perubahana. bahwa denganMenimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN antara ...
1. 1.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi Pasal 1
2. 1.Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) diubah sebagai berikut: Pasal I PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN. SEKTORLINTASSTRATEGISKOORDINASI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

4.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); Menetapkan
7.Menteri .. ,
6.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Tim Pelaksana Harian adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Pariwisata dalam rangka membantu tugas Tim Koordinasi Kepariwisataan. Penyelenggaraan Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Kepariwisataan adalah Tim yang dibentuk oleh Presiden dalam menjalankan koordinasi strategis lintas sektor kepariwisataan. SektorLintasStrategisKoordinasi4. Tim
3.Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Koordiriasi Strategis Lintas Sektor adalah upaya strategis yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan. Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. dilaksanakanyang.upayaadalah2. Koordinasi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9.Menteri ... Manusia;
4.Menteri Keuangan;
5.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6.Menteri Kesehatan;
7.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8.Menteri Perhubungan; Menteri Pariwisata; Sekretaris Kementerian Pariwisata;
1.Menteri Luar Negeri;
2.Menteri Dalam Negeri;
3.Menteri Hukum dan Hak Asasi

f.Ketua Harian
g.Sekretaris
h.Anggota Perekonomian;
d.Wakil Ketua III: Menteri Koordiriator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
e.Wakil Ketua IV: Menteri Koordiriator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
b.Wakil Ketua I
a.Ketua Wakil Presiden Republik Indonesia; Menteri Koordinator Bidang Kernaritiman;
c.Wakil Ketua II Menteri Koordinator Bidang

(1)Susunan keanggotaan Tim Kcordinasi Kepariwisataan terdiri dari: Pasa13

2.Ketentuan ayat (1) Pasa! 3 diubah, sehingga Pasa! 3 berbunyi sebagai berikut:
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. Agar ... Peraturan Presiden iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

(2)Tim Koordinasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

9.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10.Menteri Kelautan dan Perikanan;
11.Menteri Komunikasi dan Informatika;
12.Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
13.Menteri Perindustrian;
14.Menteri Perdagangan;
15.Menteri Badan Usaha Milik Negara;
16.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
17.Kepala Badan Ekonomi Kreatif; dan
18.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 76 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2017 PRESIDEN .REPUBLII< INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. denganiniPresidenPeraturanpengundangan memerin tahkansetiap orang mengetahuinya,Agar

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan nomenklaturadanya perubahana. bahwa denganMenimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN antara ...
1. 1.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi Pasal 1
2. 1.Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) diubah sebagai berikut: Pasal I PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN. SEKTORLINTASSTRATEGISKOORDINASI PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

4.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); Menetapkan
7.Menteri .. ,
6.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Tim Pelaksana Harian adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Pariwisata dalam rangka membantu tugas Tim Koordinasi Kepariwisataan. Penyelenggaraan Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Kepariwisataan adalah Tim yang dibentuk oleh Presiden dalam menjalankan koordinasi strategis lintas sektor kepariwisataan. SektorLintasStrategisKoordinasi4. Tim
3.Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan yang selanjutnya disebut Koordiriasi Strategis Lintas Sektor adalah upaya strategis yang dilaksanakan Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan. Pemerintah guna mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya. dilaksanakanyang.upayaadalah2. Koordinasi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9.Menteri ... Manusia;
4.Menteri Keuangan;
5.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6.Menteri Kesehatan;
7.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8.Menteri Perhubungan; Menteri Pariwisata; Sekretaris Kementerian Pariwisata;
1.Menteri Luar Negeri;
2.Menteri Dalam Negeri;
3.Menteri Hukum dan Hak Asasi

f.Ketua Harian
g.Sekretaris
h.Anggota Perekonomian;
d.Wakil Ketua III: Menteri Koordiriator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
e.Wakil Ketua IV: Menteri Koordiriator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
b.Wakil Ketua I
a.Ketua Wakil Presiden Republik Indonesia; Menteri Koordinator Bidang Kernaritiman;
c.Wakil Ketua II Menteri Koordinator Bidang

(1)Susunan keanggotaan Tim Kcordinasi Kepariwisataan terdiri dari: Pasa13

2.Ketentuan ayat (1) Pasa! 3 diubah, sehingga Pasa! 3 berbunyi sebagai berikut:
7.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. Agar ... Peraturan Presiden iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

(2)Tim Koordinasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

9.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10.Menteri Kelautan dan Perikanan;
11.Menteri Komunikasi dan Informatika;
12.Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
13.Menteri Perindustrian;
14.Menteri Perdagangan;
15.Menteri Badan Usaha Milik Negara;
16.Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
17.Kepala Badan Ekonomi Kreatif; dan
18.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 76 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2017 PRESIDEN .REPUBLII< INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. denganiniPresidenPeraturanpengundangan memerin tahkansetiap orang mengetahuinya,Agar

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 40 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2018