(l) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Kepariwisataan terdiri dari:
a.Ketua REPUELIK INDONES
a.Ketua: Wakil Presiden Republik Indonesia;
b.Wakil Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
c.Wakil Ketua II: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
d.Wakil Ketua III: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
e.Wakil Ketua IV: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
f.Ketua Harian: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Ikeatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
g.Sekretaris: Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
h.Anggota:
1.Menteri Luar Negeri;
2.Menteri Dalam Negeri;
3.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia'
4.Menteri Keuangan;
5.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6.Menteri Kesehatan;
7.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8.MenteriPerhubungan;
9.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10.Menteri Kelautan dan Perikanan;
11.Menteri Komunikasi dan Informatika;
12.Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
13.Menteri Perindustrian;
14.Menteri Perdagangan;
15.Menteri...
15.Menteri Badan Usaha Milik Negara;
16.Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
17.Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
19.Menteri Ketenagakerjaan;
20.Menteri Pemuda dan Olahraga;
21.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona-l;
22.Mentei Pertanian;
23.Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
24.Sekretaris Kabinet;
25.Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
26.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
27.Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
28.Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geolisika;
29.Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
30.Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
31.JaksaAgung.
(2)Tim Koordinasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar REPUBLIK INOONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 40 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Deputi Bidang Perundang-undangan dan strasi Hukum, ttd Djaman