Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2013
- Nomor
- 58
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 23
MEMUTUSKAN:.... Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan reformasi birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara, dipandang perlu melakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara;
Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKN menyelenggarakan fungsi:
Pasa12 pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
bidangdipemerin tahanurusanmembidangi
BAB I KEDUDUKAN,TUGAS, DANFUNGSI Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. MEMUTUSKAN: pendayagunaan aparatur negLaradan reformasi birokrasi. BAB.... bidangdipemerintahanurusanmembidangiyang Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BKN dikoordinasikan oleh menteri Pasa14 manajemen kepegawaian;
kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
J. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penilaiandanpotensipemetaanf. penyelenggaraan pelaksanaan manajemen kepegawaian; pengendaliandanpengawasane. penyelenggaraan
Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinYI Pasal 7 Bagian Ketiga Wakil Kepala Kepala mempunyai tugas memimpin BKN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
BAB I
Bagian Kedua Kepala
BKN terdiri atas:
Bagian Kesatu Susunan Organisasi BABII . ORGANISASI
negara; dan
Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN. Pasa19
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Pasa18 Bagian Keempat Sekretariat Utama Pasal .... fungsional yang menjadi =rBKN. mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, dan jabatan KepegawaianManajemenPembinaanBidangDeputi
Bagian Kelima Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian
(2)Biro terdiri paling banyak 4 (empat) Bagian. (3)Bagian terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
(1)Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian terdiri atas paling banyak 5 (lima)direktorat. (2)Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan Subbagian yang menanganifungsiketatausahaanl
Negeri Sipil, jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
L- b. pelaksanaan ....
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil, administrasi pensiun Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan