DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2013

Nomor: 58
Tahun: 2013
Ditetapkan: 30 Juli 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:.... Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan reformasi birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara, dipandang perlu melakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Negara;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Kepegawaian Negara; Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916); [ PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BADANKEPEGAWAIANNEGARA PERATURANPRESIDEN REPUBLIKINDONESIA NOMOR58 TAHUN2013 TENTANG
b.penyelenggaraan .... Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKN menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian; L Pasal 3 BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa12 pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2)BKN dipimpin oleh seorang Kepala. bidangdipemerin tahanurusanmembidangi
(1)Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang

Pasal 1

MEMUTUSKAN: pendayagunaan aparatur negLaradan reformasi birokrasi. BAB.... bidangdipemerintahanurusanmembidangiyang Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BKN dikoordinasikan oleh menteri Pasa14 manajemen kepegawaian;

k.pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN;dan
1. 1.pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
g.penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;
h.penelitian dan pengembangan di bidang manajernen kepegawaian;
i.pelaksanaan bantuan hukum; J. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penilaiandanpotensipemetaanf. penyelenggaraan pelaksanaan manajemen kepegawaian; pengendaliandanpengawasane. penyelenggaraan
b.penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
c.penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara, dan man tan Pejabat Negara;
d.penyelenggaraan sistern informasi manajemen kepegawaian Bagian .... Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinYI Pasal 7

BAB I

KEDUDUKAN,TUGAS, DANFUNGSI Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 6

a.Kepala;
b.Wakil Kepala;
c.Sekretariat Utama;
d.Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
e.Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;
f.Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian; dan
g.Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian. BKN terdiri atas:

Pasal 5

f.pelaksanaan .... negara; dan
d.pernbinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sarna, dan hubungan rnasyarakat;
e.penyelenggaraan pengelolaan barang rnilik negarajkekayaan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
a.koordinasi kegiatan di lingkungan BKN;
b.koordinasi penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan BKN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan adrninistrasi yang rneliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerurnahtanggaan, arsip, dan dokurnentasi di lingkungan BKN;

Pasal 10

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN. Pasa19

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Pasa18 fungsional yang menjadi =rBKN. mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, dan jabatan KepegawaianManajemenPembinaanBidangDeputi

Pasal 13

(1)Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian adalah un sur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pembinaan manajemen kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

(1)Sekretariat Utama terdiri paling banyak 5 (lima) Biro.
(2)Biro terdiri paling banyak 4 (empat) Bagian.
(3)Bagian terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
(4)Khusus Bagian yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 11

f.pelak:sanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(3)Subdirektorat ....
(1)Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian terdiri atas paling banyak 5 (lima)direktorat.
(2)Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan Subbagian yang menanganifungsiketatausahaanl

Pasal 15

e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. Negeri Sipil, jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN;
c.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan;
d.pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN;
b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN;

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan kedudukan hukum Pegawai NeJeri Sipil; L- b. pelaksanaan ....

Pasal 18

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil, administrasi pensiun Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara.

Pasal 17

(1)Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang mutasi kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dipimpin oleh Deputi.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Kepegawaian Negara; Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916); [ PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BADANKEPEGAWAIANNEGARA PERATURANPRESIDEN REPUBLIKINDONESIA NOMOR58 TAHUN2013 TENTANG
b.penyelenggaraan .... Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKN menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian; L Pasal 3 BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa12 pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(2)BKN dipimpin oleh seorang Kepala. bidangdipemerin tahanurusanmembidangi
(1)Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang

Pasal 1

k.pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN;dan
1. 1.pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
g.penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;
h.penelitian dan pengembangan di bidang manajernen kepegawaian;
i.pelaksanaan bantuan hukum; J. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penilaiandanpotensipemetaanf. penyelenggaraan pelaksanaan manajemen kepegawaian; pengendaliandanpengawasane. penyelenggaraan
b.penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
c.penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara, dan man tan Pejabat Negara;
d.penyelenggaraan sistern informasi manajemen kepegawaian Bagian .... Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinYI Pasal 7

BAB I

KEDUDUKAN,TUGAS, DANFUNGSI Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 6

a.Kepala;
b.Wakil Kepala;
c.Sekretariat Utama;
d.Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
e.Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;
f.Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian; dan
g.Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian. BKN terdiri atas:

Pasal 5

f.pelaksanaan .... negara; dan
d.pernbinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sarna, dan hubungan rnasyarakat;
e.penyelenggaraan pengelolaan barang rnilik negarajkekayaan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
a.koordinasi kegiatan di lingkungan BKN;
b.koordinasi penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan BKN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan adrninistrasi yang rneliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerurnahtanggaan, arsip, dan dokurnentasi di lingkungan BKN;

Pasal 10

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN. Pasa19

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Pasa18 fungsional yang menjadi =rBKN. mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, dan jabatan KepegawaianManajemenPembinaanBidangDeputi

Pasal 13

(1)Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian adalah un sur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang pembinaan manajemen kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian dipimpin oleh Deputi.

Pasal 12

(1)Sekretariat Utama terdiri paling banyak 5 (lima) Biro.
(2)Biro terdiri paling banyak 4 (empat) Bagian.
(3)Bagian terdiri paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
(4)Khusus Bagian yang menangani fungsi perencanaan, kepegawaian, arsip, dan hubungan masyarakat dapat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 11

f.pelak:sanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(3)Subdirektorat ....
(1)Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian terdiri atas paling banyak 5 (lima)direktorat.
(2)Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat dan Subbagian yang menanganifungsiketatausahaanl

Pasal 15

e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. Negeri Sipil, jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN;
c.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan;
d.pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN;
b.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri Sipil, jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN;

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan kedudukan hukum Pegawai NeJeri Sipil; L- b. pelaksanaan ....

Pasal 18

Pasal 17

(1)Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN di bidang mutasi kepegawaian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dipimpin oleh Deputi.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

KEDUDUKAN,TUGAS, DANFUNGSI Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 17

Peraturan turunan (2)

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

KEDUDUKAN,TUGAS, DANFUNGSI Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 17

Peraturan turunan (2)

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020