DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2013

Nomor: 57
Tahun: 2013
Ditetapkan: 30 Agustus 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI MEMUTUSKAN: Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan reformasi birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara, dipandang perlu melakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Lembaga Administrasi Negara;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Lembaga Administrasi Negara; PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGAADMINISTRASINEGARA
d.pemberian .... Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LANmenyelenggarakan fungsi:
a.pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara;
b.pengkajian administrasi negara di bidang kebijakan reformasi administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, sistem administrasi negara, dan hukum administrasi negara;
c.pengembangan inovasi administrasi negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumber daya aparatur; L Pasa13 LAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa12

(1)Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disebut LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(2)LANdipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 1

c.Deputi .... LANterdiri atas:
a.Kepala;
b.Sekretariat Utama; Pasa15 bidangdipemerin tahanurusanmembidangiyang Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LANdikoordinasikan oleh menteri Pasa14
d.pemberian fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang administrasi negara;
e.pembinaan, penjamman mutu, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara;
f.pembinaan jabatan fungsional tertentu yang menjadi kewenangan LAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
g.pengembangan kapasitas administrasi negara; dan
h.pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
b.koordinasi ....
a.koordinasi kegiatan di linzngan LAN; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

BAB I

KEDUDUKAN,TUGAS,DANFUNGSI

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAN.

Pasal 8

(1)Sekretariat Utama adalah un sur pembantu perrumpm yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

Bagian Ketiga Sekretariat Utama Kepala mempunyai tugas memimpin LANdalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

c.Deputi Bidang Kajian Kebijakan;
d.Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; dan
e.Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara.

(2)Deputi .... yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(1)Deputi Bidang Kajian Kebijakan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LANdi bidang kajian kebijakan

Pasal 11

(1)Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Biro.
(2)Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
(3)Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 10

b.koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan LAN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan LAN;
d.pembinaan dan penyelenggaraan orgarusasi dan tata laksana, kerja sarna, dan hubungan masyarakat;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik negaraj kekayaan negara; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

(2)Pusat .... L
(1)Deputi Bidang Kajian Kebijakan terdiri atas paling banyak 4 (empat) Pusat.

Pasal 14

serta pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan; dan

c.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
b.memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengkajian dan pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara, desen tralisasi dan otonomi daerah, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Kajian Kebijakan menyelenggarakan fungsi:
a.merumuskan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pengkajian reformasi administrasi, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara, desentralisasi dan otonomi daerah, serta pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan;

Pasal 13

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian reformasi administrasi, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara, desentralisasi dan otonomi daerah, serta pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan. tugasmernpunyaiKebijakanKajianBidangDeputi

Pasal 12

(2)Deputi Bidang Kajian Kebijakan dipimpin oleh Deputi. Pasal .... oleh Deputi.
(1)Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LANdi bidang pendidikan dan pelatihan aparatur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dipimpin

Pasal 15

(2)Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pusat yang menangani fungsi kajian; dan
2. b.Pusat yang menangani fungsi pembinaan
(3)Pusat yang menangani fungsi kajian terdiri atas 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional.
(4)Pusat yang menangani fungsi pembinaan terdiri atas:
1. a.1 (satu) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan;
2. b.paling banyak 3 (tiga)Bidang; dan
3. c.kelompok jabatan fungsional.
(5)Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
(6)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas 2 (dua) Subbidang.
(3)Bagian ....
(1)Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur terdiri atas paling banyak 4 (empat) Pusat.
(2)Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.1 (satu) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan;
2. b.paling banyak 3 (tiga)Bidang; dan
3. c.kelompokjabatan fungsional.L

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 15

Peraturan turunan (14)

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 41 Tahun 2015

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2015

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 15

Peraturan turunan (14)

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2014

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2013

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 41 Tahun 2015

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2015

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2014