Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2013
- Nomor
- 57
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 21
Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI MEMUTUSKAN: Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan reformasi birokrasi dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara, dipandang perlu melakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Lembaga Administrasi Negara;
PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGAADMINISTRASINEGARA
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LANmenyelenggarakan fungsi:
Pasa12
BAB I KEDUDUKAN,TUGAS,DANFUNGSI
LANterdiri atas:
Pasa15 Bagian Kesatu Susunan Organisasi BABII ORGANISASI pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. bidangdipemerin tahanurusanmembidangiyang Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LANdikoordinasikan oleh menteri Pasa14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
BAB I
Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAN.
(1)Sekretariat Utama adalah un sur pembantu perrumpm yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.
Bagian Ketiga Sekretariat Utama Kepala mempunyai tugas memimpin LANdalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Kepala
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
Bagian Keempat Deputi Bidang Kajian Kebijakan
(2)Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian. (3)Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
L
serta pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan; dan
merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian reformasi administrasi, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara, desentralisasi dan otonomi daerah, serta pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan. tugasmernpunyaiKebijakanKajianBidangDeputi
(2)Deputi Bidang Kajian Kebijakan dipimpin oleh Deputi. Pasal .... oleh Deputi. (1)Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LANdi bidang pendidikan dan pelatihan aparatur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2)Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dipimpin
Bagian Kelima Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (2)Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
(3)Pusat yang menangani fungsi kajian terdiri atas 1 (satu) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan dan kelompok jabatan fungsional. (4)Pusat yang menangani fungsi pembinaan terdiri atas:
(5)Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian. (6)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas 2 (dua) Subbidang.
(1)Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur terdiri atas paling banyak 4 (empat) Pusat. (2)Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan