DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2013

Nomor: 48
Tahun: 2013
Ditetapkan: 22 Juli 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN PRESJDEN TENTANG BUDJ DAYA HEWAN PELIHARMN. MEMUTUSKAN:

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 15);

l.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat: Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Budi Daya Hewan Peliharaan; PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUOi DAYA HEWAN PELIHARAAN TENTANG PERATURANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA NOMOR48 TAHUN 2013 PRE SI DEN
1. 8.Peternak ...
2. 7.Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.
3. 6.Hewan Laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.
4. 5.Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
5. 4.Petemakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya Temak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
6. 3.Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian,
7. 2.Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
8. 1.Budi Daya Hewan Peliharaan adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk Hewan Peliharaan dan produk hewan. Dala.mPeraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

(2)Rincian Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
1. a.Ternak;
2. b.Hewan Kesayangan; dan/ atau
3. c.Hewan Laboratorium.
(1)Hewan Peliharaan yang dapat d.ibudidayakan meliputi jenis Hewan Peliharaan:

BAB I

PRE SI OEN REPUBLIK INOONESIA Pasal ...

Pasal 2

.Jems Hewan Peliharaan

10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Budi Daya Hewan Peliharaan,
9.Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbenruk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesaruan Republik Indonesia yang mengelola usaha Petemakan dengan kriteria dan skala tertentu.
8.Peternak adalah perorangan warga nega.ra Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan. REPUBLIK INOONESIA

(2)Penyelenggaraan Budi Daya Hewan Peliharaan pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila.kukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi kriteria:
1. a.ketersediaan air dan pakan;
2. b.persyaratan teknis Petemakan dan teknis kesehatan hewan;
3. c.tersedia prasarana dasar berupa jalan, jembatan, dan pasar hewan;
4. d.kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat; dan
5. e.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan ...
(1)Budi Daya Hewan Peliharaan diselenggarakan pada kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan dan/atau melalui integrasi dengan usaha lainnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN

Pasal 4

(2)Hewan Peliharaan sebagaimana dima.ksud pada ayat (l) clitetapkan oleh Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.
(1)Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berasal dari Satwa Liar yang tidak dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Pasal 3

PRE SI OEN REPUBLIK INOONESIA

(4)Ketentuan ...
(3)Tempat penggembaJaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai:
1. a.penghasil tumbuhan pakan;
2. b.tempat perlcawinan alami, seleksi, lcastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan; c, tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/ atau
3. d.tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi Petemakan dan kesehatan hewan. mempunyai persediaan Iahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil. tempat penggembaJaan umum
(1), dilakukan jika di daerahnya (2} Penetapan suatu lahan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menetapkan suatu lahan sebagai tempat penggembaJaan umum.

Pasal 6

(2)Kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan sebagairnana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, (I) Dalam hal suatu lahan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud daJam Pasal 4, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat rnenetapkan lahan tersebut sebagai kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan. PasaJ 5
(4)Ketentuan mengenai kriteria kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan sebagairnana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih Jan.jut dengan Peraturan Menteri. PRE SI DEN Pasal ...
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.
(4)Pola budi daya ekstensif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan dengan tidak mengelola sebagian besar kebutuhan hidup Hewan Peliharaan.
(3)Pola budi daya semi intensif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan dengan cara mengelola sebagian kebutuhan hidup dan kesehatan Hewan Peliharaan.
(2)Pola budi daya intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan dengan cara mengelola seluruh kebutuhan hidup dan kesehatan Hewan Peliharaan.
1. b.semi intensif; atau
2. c.ekstensif.
3. a.intensif;
(1)Pola Budi Daya Hewan Peliharaan meliputi pola budi daya:

Pasal 7

Pola Budi Daya Hewan Peliharaan

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat penggembaJaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur dengan Peraturan Menteri. PRE SI DEN Pasal ... Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Budi Daya Hewan Peliharaan secara terintegrasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

Budi Daya Hewan Peliharaan yang diselenggarakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perusahaan swasta yang bergerak dalam budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan/ atau industri pertanian.

Pasal 9

(3)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya yang dihasilkan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan/atau industri pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Budi Daya Hewan Peliharaan dengan pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diselenggarakan melalui integrasi dengan usaha lainnya.
(2)Budi Daya Hewan Peliharaan yang diselenggarakan secara terintegrasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara sinergi dengan usaha di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan/ atau industri pertanian.

Pasal 8

(lJ lzin Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, diwajibkan bagi penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala tertenru.

(2)Izin ...

Pasal 13

(1)Setiap warga negara Indonesia perorangan atau korporasi dapat menjadi penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan.
(2)Penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib merniliki:
1. a.izin Budi Daya Hewan Peliharaan; atau
2. b.tanda daftar Budi Daya Hewan Peliharaan.
(3)Izin Budi Daya Hewan Peliharaan atau tanda daftar Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

Penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan ( 1) Untuk mencegah terjadinya penularan jenis penyakit hewan terten tu, dari satu spesies hewan ke spesies hewan Jainnya, Budi Daya Hewan Peliharaan harus diselenggarakan secara tersendiri berdasarkan spesiesnya.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN PRESJDEN TENTANG BUDJ DAYA HEWAN PELIHARMN. MEMUTUSKAN:

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 15);

l.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat: Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Budi Daya Hewan Peliharaan; PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUOi DAYA HEWAN PELIHARAAN TENTANG PERATURANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA NOMOR48 TAHUN 2013 PRE SI DEN
1. 8.Peternak ...
2. 7.Hewan Kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.
3. 6.Hewan Laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.
4. 5.Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
5. 4.Petemakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya Temak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
6. 3.Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian,
7. 2.Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
8. 1.Budi Daya Hewan Peliharaan adalah usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu pada suatu kawasan budi daya secara berkesinambungan untuk Hewan Peliharaan dan produk hewan. Dala.mPeraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

(2)Rincian Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
1. a.Ternak;
2. b.Hewan Kesayangan; dan/ atau
3. c.Hewan Laboratorium.
(1)Hewan Peliharaan yang dapat d.ibudidayakan meliputi jenis Hewan Peliharaan:

BAB I

PRE SI OEN REPUBLIK INOONESIA Pasal ...

Pasal 2

.Jems Hewan Peliharaan

10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Budi Daya Hewan Peliharaan,
9.Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbenruk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesaruan Republik Indonesia yang mengelola usaha Petemakan dengan kriteria dan skala tertentu.
8.Peternak adalah perorangan warga nega.ra Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan. REPUBLIK INOONESIA

(2)Penyelenggaraan Budi Daya Hewan Peliharaan pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila.kukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi kriteria:
1. a.ketersediaan air dan pakan;
2. b.persyaratan teknis Petemakan dan teknis kesehatan hewan;
3. c.tersedia prasarana dasar berupa jalan, jembatan, dan pasar hewan;
4. d.kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat; dan
5. e.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan ...
(1)Budi Daya Hewan Peliharaan diselenggarakan pada kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan dan/atau melalui integrasi dengan usaha lainnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN

Pasal 4

(2)Hewan Peliharaan sebagaimana dima.ksud pada ayat (l) clitetapkan oleh Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.
(1)Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berasal dari Satwa Liar yang tidak dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Pasal 3

PRE SI OEN REPUBLIK INOONESIA

(4)Ketentuan ...
(3)Tempat penggembaJaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berfungsi sebagai:
1. a.penghasil tumbuhan pakan;
2. b.tempat perlcawinan alami, seleksi, lcastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan; c, tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/ atau
3. d.tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi Petemakan dan kesehatan hewan. mempunyai persediaan Iahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil. tempat penggembaJaan umum
(1), dilakukan jika di daerahnya (2} Penetapan suatu lahan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menetapkan suatu lahan sebagai tempat penggembaJaan umum.

Pasal 6

(2)Kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan sebagairnana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, (I) Dalam hal suatu lahan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud daJam Pasal 4, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat rnenetapkan lahan tersebut sebagai kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan. PasaJ 5
(4)Ketentuan mengenai kriteria kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan sebagairnana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih Jan.jut dengan Peraturan Menteri. PRE SI DEN Pasal ...
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.
(4)Pola budi daya ekstensif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan dengan tidak mengelola sebagian besar kebutuhan hidup Hewan Peliharaan.
(3)Pola budi daya semi intensif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan dengan cara mengelola sebagian kebutuhan hidup dan kesehatan Hewan Peliharaan.
(2)Pola budi daya intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan dengan cara mengelola seluruh kebutuhan hidup dan kesehatan Hewan Peliharaan.
1. b.semi intensif; atau
2. c.ekstensif.
3. a.intensif;
(1)Pola Budi Daya Hewan Peliharaan meliputi pola budi daya:

Pasal 7

Pola Budi Daya Hewan Peliharaan

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat penggembaJaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur dengan Peraturan Menteri. PRE SI DEN Pasal ... Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Budi Daya Hewan Peliharaan secara terintegrasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

Pasal 9

(3)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya yang dihasilkan dari komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan/atau industri pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Budi Daya Hewan Peliharaan dengan pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diselenggarakan melalui integrasi dengan usaha lainnya.
(2)Budi Daya Hewan Peliharaan yang diselenggarakan secara terintegrasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara sinergi dengan usaha di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan/ atau industri pertanian.

Pasal 8

(2)Izin ...

Pasal 13

(1)Setiap warga negara Indonesia perorangan atau korporasi dapat menjadi penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan.
(2)Penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib merniliki:
1. a.izin Budi Daya Hewan Peliharaan; atau
2. b.tanda daftar Budi Daya Hewan Peliharaan.
(3)Izin Budi Daya Hewan Peliharaan atau tanda daftar Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 12

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2019