Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 48 Tahun 2013
- Nomor
- 48
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 29
Menetapkan: PERATURAN PRESJDEN TENTANG BUDJ DAYA HEWAN PELIHARMN. MEMUTUSKAN:
Mengingat: Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Budi Daya Hewan Peliharaan; PRESIDENREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUOi DAYA HEWAN PELIHARAAN TENTANG PERATURANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA NOMOR48 TAHUN 2013 PRE SI DEN
Dala.mPeraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
KETENTUAN UMUM BAB I PRE SI OEN REPUBLIK INOONESIA Pasal ...
BAB I
.Jems Hewan Peliharaan BAB II PENYELENGGARAAN BUDI DAYA HEWAN PELIHARAAN
REPUBLIK INOONESIA
BAB II
Bagian Kedua Kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan
PRE SI OEN REPUBLIK INOONESIA
c, tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/ atau
mempunyai persediaan Iahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil. tempat penggembaJaan umum (1), dilakukan jika di daerahnya (2} Penetapan suatu lahan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, (I) Dalam hal suatu lahan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud daJam Pasal 4, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat rnenetapkan lahan tersebut sebagai kawasan Budi Daya Hewan Peliharaan. PasaJ 5
PRE SI DEN Pasal ...
Pola Budi Daya Hewan Peliharaan
PRE SI DEN Pasal ... Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Budi Daya Hewan Peliharaan secara terintegrasi diatur dengan Peraturan Menteri.
Budi Daya Hewan Peliharaan yang diselenggarakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perusahaan swasta yang bergerak dalam budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan/ atau industri pertanian.
(lJ lzin Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, diwajibkan bagi penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala tertenru.
Penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan Bagian Keempat (2J Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaran Budi Daya Hewan Peliharaan secara tersendiri berdasarkan spesiesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri. ( 1) Untuk mencegah terjadinya penularan jenis penyakit hewan terten tu, dari satu spesies hewan ke spesies hewan Jainnya, Budi Daya Hewan Peliharaan harus diselenggarakan secara tersendiri berdasarkan spesiesnya.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)