Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2013
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPANATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANGUNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGAPEMERINTAHNON KEMENTERIAN
Lembaga Pemerintah Non Kementerian terdiri dad:
PasalI Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pernerintah Non Kernenterian, yang telah beberapa kali diubah dengan:
diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI ESELON I LEMBAGAPEMERINTAHNON KEMENTERIAN.
2 Menetapkan
BKKBNterdiri atas:
Pasa128 Susunan Organisasi Bagian Keempatbelas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
3 Pasal 29 B Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 A, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
A Sekretariat Utama mernpunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKKBN. Paragraf 3 Sekretariat Utama Paragraf 2 Kepala Pasal 29 Kepala BKKBNmempunyai tugas memimpin BKKBNdalam menjalankan tugas dan fungsi BKKBN.
dan
4
E Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 D, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:
,., Pasal 29 D Deputi Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.
C
Paragraf 4 Deputi Bidang Pengendalian Penduduk
5
H Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 G, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi:
berencana dan kesehatan reproduksi. Berencana dan Kesehatan tugas merumuskan dan teknis di bidang keluarga Deputi Bidang Keluarga Reproduksi mernpunyai melaksanakan kebijakan Pasal 29 G Pasal 29 F
Paragraf 5 Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
6 Pasal ...
J Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
I
Paragraf 6 Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
7 Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Pasal ...
M Pasal 29 L
Paragraf 7 Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Pasal 29 K Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 J, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
8
Paragraf 8 Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 M, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
N 9
kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
10 Agar ... ~: ,I PasalII Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. " .
T Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 S, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:
Pasa129 S Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BKKBN.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)