DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2017

Nomor: 58
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : ... 4);

2.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
b.bahwa untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu mengatur ketentuan pelaksanaan Proyek .Strategis Nasional yang bersumber dari non anggaran Pemerintah dan mengatur kembali ketentuan mengenai penetapan lokasi, tata ruang, dan pemantauan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
a.bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas telah melakukan kajian terhadap perubahan daftar Proyek Strategis Nasional; Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG.PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG NO MOR 58 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(4)Proyek ...
(3)Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
(2)Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(1)Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Badan U saha, yang bersumber dari anggaran Pemerintah dan/atau non- anggaran Pemerintah.

Pasal 2

1.Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut: PasalI STRATEGISPROYEKPELAKSANAANPERCEPATAN NASIONAL. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan

(3)Terhadap ...
(2)Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
(1)Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 19

2.Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat

(3), sehingga Pasal 19 berbunyi se bagai berikut:
(5)Dalam rangka koordinasi Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat mengusulkan perubahan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
(4)Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non- anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pem bangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(4)Tanah ...
(3)Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang tidak mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat atau badan usaha swasta, penyediaan tanahnya dilakukan dengan perolehan tanah berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah.
(2)Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, penyediaan tanahnya dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan menggunakan waktu minimum.
(1)Penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

3.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/kota dan/ atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang atas lokasi Proyek Strategis Nasional dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam ... mengutamakan penggunaan barang dan/ atau jasa dalam negeri. NasionalStrategisProyek( 1) Pelaksanaan

Pasal 24

4.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(7)Seluruh dokumen yang telah ada sebelum pembaruan penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dokumen penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, gubernur memperbarui penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
(5)Tanah yang telah ditetapkan lokasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional.
(4)Tanah lokasi Proyek Strategis Nasional ditetapkan oleh gubernur.
(2)Laporan ... melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu} kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. PerekonomianBi dangKoordinator(1) Menteri

Pasal 32

5.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)· Ketentuan mengenai kerja sama dengan badan usaha dalam negeri dan/ atau badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
(4)Pengembangan peralatan dan komponen se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan di dalam negeri.
(3)Kerja sama dengan badan usaha dalam negen dan/atau badan usaha asmg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan skema kerja sama antar pemerintah.
(2)Dalam rangka penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam negeri dan/ atau badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan komponen, sumber daya manusia, dan transfer teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Agar ... Peraturan Presiden im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

6.Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 'yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(5)Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan data dan infromasi yang diperlukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
(4)Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dalam pelaksanaan monitoring menerapkan sis tern informasi yang terhubung dengan · kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
(3)Dalam rangka pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dibantu oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula laporan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non- anggaran pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku koordinator pembiayaan investasi non- anggaran Pemerintah. ~TARIAT KABINET RI /~eptrt«K~ihl;:tng Perekonomian, ~ c - ' 0311~¥ _Ag/}~~ urbaningsih ~ , '-.... c \ __ .:.:::-:-- ' - Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 119 YASONNA H. LAOLY ttd. R~PUBLIK INDONESIA, MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA pada tanggal 16 Juni 2017 Diundangkan di Jakarta JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, pada tanggal 15 Juni 2017 Ditetapkan di Jakarta pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : ... 4);

2.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
b.bahwa untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu mengatur ketentuan pelaksanaan Proyek .Strategis Nasional yang bersumber dari non anggaran Pemerintah dan mengatur kembali ketentuan mengenai penetapan lokasi, tata ruang, dan pemantauan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
a.bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas telah melakukan kajian terhadap perubahan daftar Proyek Strategis Nasional; Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG.PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG NO MOR 58 TAHUN 2017 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(4)Proyek ...
(3)Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
(2)Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(1)Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau Badan U saha, yang bersumber dari anggaran Pemerintah dan/atau non- anggaran Pemerintah.

Pasal 2

1.Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut: PasalI STRATEGISPROYEKPELAKSANAANPERCEPATAN NASIONAL. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan

(3)Terhadap ...
(2)Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
(1)Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 19

2.Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat

(3), sehingga Pasal 19 berbunyi se bagai berikut:
(5)Dalam rangka koordinasi Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat mengusulkan perubahan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
(4)Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non- anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pem bangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(4)Tanah ...
(3)Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang tidak mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat atau badan usaha swasta, penyediaan tanahnya dilakukan dengan perolehan tanah berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah.
(2)Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, penyediaan tanahnya dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan menggunakan waktu minimum.
(1)Penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

3.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/kota dan/ atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang atas lokasi Proyek Strategis Nasional dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam ... mengutamakan penggunaan barang dan/ atau jasa dalam negeri. NasionalStrategisProyek( 1) Pelaksanaan

Pasal 24

4.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(7)Seluruh dokumen yang telah ada sebelum pembaruan penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dokumen penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, gubernur memperbarui penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
(5)Tanah yang telah ditetapkan lokasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional.
(4)Tanah lokasi Proyek Strategis Nasional ditetapkan oleh gubernur.
(2)Laporan ... melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1 (satu} kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan. PerekonomianBi dangKoordinator(1) Menteri

Pasal 32

5.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)· Ketentuan mengenai kerja sama dengan badan usaha dalam negeri dan/ atau badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
(4)Pengembangan peralatan dan komponen se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan di dalam negeri.
(3)Kerja sama dengan badan usaha dalam negen dan/atau badan usaha asmg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan skema kerja sama antar pemerintah.
(2)Dalam rangka penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam negeri dan/ atau badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan komponen, sumber daya manusia, dan transfer teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Agar ... Peraturan Presiden im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

6.Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 'yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(5)Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan data dan infromasi yang diperlukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
(4)Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dalam pelaksanaan monitoring menerapkan sis tern informasi yang terhubung dengan · kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
(3)Dalam rangka pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dibantu oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula laporan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non- anggaran pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku koordinator pembiayaan investasi non- anggaran Pemerintah. ~TARIAT KABINET RI /~eptrt«K~ihl;:tng Perekonomian, ~ c - ' 0311~¥ _Ag/}~~ urbaningsih ~ , '-.... c \ __ .:.:::-:-- ' - Salinan sesuai dengan aslinya LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 119 YASONNA H. LAOLY ttd. R~PUBLIK INDONESIA, MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA pada tanggal 16 Juni 2017 Diundangkan di Jakarta JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, pada tanggal 15 Juni 2017 Ditetapkan di Jakarta pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 58 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 24

Pasal 32

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 24

Pasal 32

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018