DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
2.Perizinan ...
2.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan, fasilitas fiskal, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, atau koperasi.
7.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Provinsi adalah penyelenggara PTSP di provinsi.
9.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP di kabupaten/kota.

Pasal 2

(1)Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.
(2)Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3)Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

BAB II

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

(1)Menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.
(2)Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(3)Perizinan ...
(3)Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
1. a.Penetapan Lokasi;
2. b.Izin Lingkungan;
3. c.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dan/atau
4. d.Izin Mendirikan Bangunan.
(4)Menteri atau kepala lembaga dapat menerbitkan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dan dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1).

Pasal 5

(1)Gubernur atau bupati/walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional di daerah memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai kewenangannya sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.
(2)Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
1. a.Penetapan Lokasi;
2. b.Izin Lingkungan; dan/atau
3. c.Izin Mendirikan Bangunan.
(3)Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
(4)Perizinan ...
(4)Perizinan dan nonperizinan yang merupakan kewenangan pusat diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada PTSP Pusat.

Pasal 6

(1)Badan Usaha selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengajukan izin prinsip untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat.
(2)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menerbitkan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
(3)Dalam hal permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, PTSP Pusat mengembalikan permohonan izin prinsip kepada Badan Usaha paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima.
(4)Dalam hal izin prinsip telah diberikan, Badan Usaha mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada PTSP Pusat, yaitu:
1. a.Izin Lokasi;
2. b.Izin Lingkungan;
3. c.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
4. d.Izin Mendirikan Bangunan; dan/atau
5. e.Fasilitas fiskal dan non fiskal.

Pasal 7

(1)Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat memproses perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) dan ayat
(4), serta Pasal 6 ayat (4).
(2)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah didelegasikan atau dilimpahkan oleh menteri atau kepala lembaga kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap dan benar kecuali yang diatur waktunya dalam undang- undang atau peraturan pemerintah.
(3)Terhadap perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan menteri atau kepala lembaga dan belum dilimpahkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian perizinan dan nonperizinan kepada menteri atau kepala lembaga.
(4)Terhadap perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian perizinan dan nonperizinan kepada gubernur melalui BPMPTSP Provinsi atau bupati/walikota melalui BPMPTSP Kabupaten/Kota.
(5)Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati walikota memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam pemberian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap dan benar.
(6)PTSP ...
(6)PTSP Pusat melakukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diajukan kepada PTSP Pusat secara lengkap dan benar.
(7)Dalam hal permohonan penyelesaian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, PTSP Pusat mengembalikan permohonan izin prinsip kepada Badan Usaha paling lambat 4 (empat) hari sejak diterima.
(8)Waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:
1. a.Izin Lingkungan yang diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja;
2. b.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
3. c.Nonperizinan untuk fasilitas perpajakan (Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja; atau
4. d.yang diatur waktunya dalam undang-undang dan/atau peraturan pemerintah.

Pasal 8

(1)Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota menetapkan perizinan dan nonperizinan yang tidak membahayakan lingkungan dalam bentuk perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sesuai kewenangannya.
(2)Perizinan dan nonperizinan yang diberikan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang untuk:
1. a.Izin ...
2. a.Izin Mendirikan Bangunan;
3. b.izin gangguan; dan
4. c.persetujuan rencana teknis bangunan gedung.
(3)Perizinan dan nonperizinan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar persyaratan teknis yang harus dipenuhi secara mandiri dan komitmen pemohon perizinan dan nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis.
(4)Komitmen pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disampaikan dan dicatatkan (register) kepada PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
(5)Komitmen pemohonan yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan izin yang telah disetujui oleh PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
(6)Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dan nonperizinan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) dan dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
(7)Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota menetapkan peraturan pelaksana atau petunjuk teknis atas pelaksanaan daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing- masing paling lama 30 hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 9

(1)Penetapan lokasi atau izin lokasi untuk Proyek Strategis Nasional diberikan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan.
(2)Dalam hal Badan Usaha telah memperoleh hak atas tanah dan/atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Badan Usaha tidak disyaratkan memperoleh Izin Lokasi.
(3)Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kantor Badan Pertanahan sesuai lokasi proyek.

Pasal 10

(1)Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) telah diberikan, proses penetapan lokasi atau izin lokasi dilakukan setelah Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional menyampaikan komitmen pemohon perizinan dan nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
(2)Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) telah diberikan dan Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota belum menetapkan perizinan dan nonperizinan dalam bentuk perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), proses penetapan lokasi atau izin lokasi dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, dan persetujuan rencana teknis bangunan gedung melalui penggunaan data secara bersama (data sharing).

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
2.Perizinan ...
2.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan, fasilitas fiskal, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, atau koperasi.
7.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Provinsi adalah penyelenggara PTSP di provinsi.
9.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP di kabupaten/kota.

Pasal 2

(1)Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.
(2)Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3)Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

BAB II

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

(1)Menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.
(2)Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(3)Perizinan ...
(3)Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
1. a.Penetapan Lokasi;
2. b.Izin Lingkungan;
3. c.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dan/atau
4. d.Izin Mendirikan Bangunan.
(4)Menteri atau kepala lembaga dapat menerbitkan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan menteri atau kepala lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dan dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1).

Pasal 5

(1)Gubernur atau bupati/walikota selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional di daerah memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai kewenangannya sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.
(2)Perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
1. a.Penetapan Lokasi;
2. b.Izin Lingkungan; dan/atau
3. c.Izin Mendirikan Bangunan.
(3)Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
(4)Perizinan ...
(4)Perizinan dan nonperizinan yang merupakan kewenangan pusat diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada PTSP Pusat.

Pasal 6

(1)Badan Usaha selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional mengajukan izin prinsip untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat.
(2)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menerbitkan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
(3)Dalam hal permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, PTSP Pusat mengembalikan permohonan izin prinsip kepada Badan Usaha paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima.
(4)Dalam hal izin prinsip telah diberikan, Badan Usaha mengajukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada PTSP Pusat, yaitu:
1. a.Izin Lokasi;
2. b.Izin Lingkungan;
3. c.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
4. d.Izin Mendirikan Bangunan; dan/atau
5. e.Fasilitas fiskal dan non fiskal.

Pasal 7

(1)Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat memproses perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) dan ayat
(4), serta Pasal 6 ayat (4).
(2)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah didelegasikan atau dilimpahkan oleh menteri atau kepala lembaga kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap dan benar kecuali yang diatur waktunya dalam undang- undang atau peraturan pemerintah.
(3)Terhadap perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan menteri atau kepala lembaga dan belum dilimpahkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian perizinan dan nonperizinan kepada menteri atau kepala lembaga.
(4)Terhadap perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian perizinan dan nonperizinan kepada gubernur melalui BPMPTSP Provinsi atau bupati/walikota melalui BPMPTSP Kabupaten/Kota.
(5)Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati walikota memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam pemberian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen perizinan secara lengkap dan benar.
(6)PTSP ...
(6)PTSP Pusat melakukan penyelesaian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diajukan kepada PTSP Pusat secara lengkap dan benar.
(7)Dalam hal permohonan penyelesaian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, PTSP Pusat mengembalikan permohonan izin prinsip kepada Badan Usaha paling lambat 4 (empat) hari sejak diterima.
(8)Waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:
1. a.Izin Lingkungan yang diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja;
2. b.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
3. c.Nonperizinan untuk fasilitas perpajakan (Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja; atau
4. d.yang diatur waktunya dalam undang-undang dan/atau peraturan pemerintah.

Pasal 8

(1)Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota menetapkan perizinan dan nonperizinan yang tidak membahayakan lingkungan dalam bentuk perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sesuai kewenangannya.
(2)Perizinan dan nonperizinan yang diberikan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang untuk:
1. a.Izin ...
2. a.Izin Mendirikan Bangunan;
3. b.izin gangguan; dan
4. c.persetujuan rencana teknis bangunan gedung.
(3)Perizinan dan nonperizinan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar persyaratan teknis yang harus dipenuhi secara mandiri dan komitmen pemohon perizinan dan nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis.
(4)Komitmen pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disampaikan dan dicatatkan (register) kepada PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
(5)Komitmen pemohonan yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan izin yang telah disetujui oleh PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
(6)Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dan nonperizinan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) dan dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
(7)Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota menetapkan peraturan pelaksana atau petunjuk teknis atas pelaksanaan daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing- masing paling lama 30 hari sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 9

(1)Penetapan lokasi atau izin lokasi untuk Proyek Strategis Nasional diberikan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan.
(2)Dalam hal Badan Usaha telah memperoleh hak atas tanah dan/atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Badan Usaha tidak disyaratkan memperoleh Izin Lokasi.
(3)Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kantor Badan Pertanahan sesuai lokasi proyek.

Pasal 10

(1)Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) telah diberikan, proses penetapan lokasi atau izin lokasi dilakukan setelah Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional menyampaikan komitmen pemohon perizinan dan nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
(2)Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) telah diberikan dan Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota belum menetapkan perizinan dan nonperizinan dalam bentuk perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), proses penetapan lokasi atau izin lokasi dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, dan persetujuan rencana teknis bangunan gedung melalui penggunaan data secara bersama (data sharing).

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (15)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 106 Tahun 2022

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 21 Tahun 2022

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.08/2021

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (15)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 106 Tahun 2022

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 21 Tahun 2022

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.08/2021

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 91 Tahun 2018