DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Surat Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Insentif Pemungutan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan,Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kadaluwarsa Penagihan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kebersihan terutama penyedotan kakus maka perlu dilakukan penanggulangan agar tidak mengganggu kesehatan dan pencemaran lingkungan,
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 -: Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD):
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Oanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus. AN Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: |

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209),
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya 10. 11. 12. 13. 14, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400): Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 4. 5. 6. 7. 8. 9. tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238), 2
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penataan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Nomor 4593),
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516 1),
18.Ganun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Oanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Dan BUPATI ACEH BARAT DAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: OANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(DV Dalam Oanun ini, yang dimaksud : 1. 2. Op Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 3 6. 7. 3 10. 11. 12. 13, 14. 15. 16. 17. 13. yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Septik tank adalah tangki kakus sebagai tempat penampungan limbah tinja. Jasa adalah kegiatan pemerintah kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi penyedotan kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan kabupaten atas pelayanan penyediaan jasa penyedotan atau pengangkutan kotoran manusia dengan menggunakan mobil tinja yang disediakan oleh pemerintah kabupaten, dilakukan pada rumah-rumah orang pribadi atau Badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk perangkat atau pemotong retribusi tertentu. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas mobil tinja. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selajutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. '” Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data-data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan 8. 9. secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 4

19.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Untuk Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang untuk seharusnya tidak terutang.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Aceh Barat Daya dipungut retribusi atas pelayanan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

(1)Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
(3)Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan menikmati fasilitas pelayanan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi penyedotan kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.Ji

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

5 Retribusi penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume tinja dan jarak antara lokasi pelayanan dengan lokasi pengelolaan tinja.

(1)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)(S)

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 7

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diberikan. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk sekali penyedotan adalah sebagai berikut : Tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus pada tempat- tempat umum seperti Mesjid, Surau, Meunasah, Pesantren dan rumah-rumah ibadah lainnya ditetapkan 5076 (lima puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. No. BENTUK TARIF 1. | Septik tank ukuran 2 cincin Rp. 120.000,- Ukuran septik tank diatas 2 2. | cincin, dikenakan tambahan Rp. 50.000,- retribusi per cincin

3.IBAK Os.d2 m Rp. 250.000,- Ukuran BAK diatas 2 m3, 4. | dikenakan tambahan retribusi | Rp. 125.000,- per m3 2 6

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di dalam wilayah Kabupaten.

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali penyedotan dan pembuangan tinja.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020