DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kepada PT Bank Aceh.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (7) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Qanun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PT. Bank Aceh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
9.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG KEPADA PT. BANK ACEH.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
6.Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Aceh Tamiang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Aceh Tamiang pada PT. Bank Aceh dengan prinsip saling menguntungkan.
7.Perseroan Terbatas Bank Aceh yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh adalah Bank milik Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh yang dibentuk terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan di Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh tanggal 2 Maret 1999, yang dikuatkan dengan Akta Notaris Husni Usman, SH Nomor 55 tanggal 21 April 1999 dan terakhir telah disesuaikan dengan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 15 Desember 2008 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2009 Nomor 83 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25681.

Pasal 2

(1)Penyertaan modal dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan aktifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian Aceh Tamiang.
(2)Penyertaan modal bertujuan untuk :
1. a.mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh Tamiang terutama usaha mikro;
2. b.meningkatkan pendapatan asli Aceh Tamiang melalui pendapatan/perolehan devisa.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PT. Bank Aceh Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliyar rupiah).

Pasal 4

Dengan adanya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PT. Bank Aceh menjadi sejumlah Rp. 19.127.800.000,- (sembilan belas milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PT. Bank Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PT. Bank Aceh sebagai penerima penyertaan modal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja Laporan Keuangan Perusahaan.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang. LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2014 NOMOR 2 Ditetapkan di Karang Baru pada tanggal, 23 Juni 2014 M 25 Sya’ban 1435 H BUPATI ACEH TAMIANG, ttd HAMDAN SATI Diundangkan di Karang Baru pada tanggal, 23 Juni 2014 M 25 Sya’ban 1435 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG, ttd RAZUARDI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, dto IKHSAN MIRZA IDA, SH Nip. 197109192001121001

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (7) Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Qanun;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PT. Bank Aceh; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
9.Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG dan BUPATI ACEH TAMIANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG KEPADA PT. BANK ACEH.

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang selanjutnya disebut DPRK Aceh Tamiang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
6.Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Aceh Tamiang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Aceh Tamiang pada PT. Bank Aceh dengan prinsip saling menguntungkan.
7.Perseroan Terbatas Bank Aceh yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh adalah Bank milik Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh yang dibentuk terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan di Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh tanggal 2 Maret 1999, yang dikuatkan dengan Akta Notaris Husni Usman, SH Nomor 55 tanggal 21 April 1999 dan terakhir telah disesuaikan dengan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 15 Desember 2008 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2009 Nomor 83 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 25681.

Pasal 2

(1)Penyertaan modal dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan aktifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian Aceh Tamiang.
(2)Penyertaan modal bertujuan untuk :
1. a.mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh Tamiang terutama usaha mikro;
2. b.meningkatkan pendapatan asli Aceh Tamiang melalui pendapatan/perolehan devisa.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PT. Bank Aceh Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliyar rupiah).

Pasal 4

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada PT. Bank Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PT. Bank Aceh sebagai penerima penyertaan modal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja Laporan Keuangan Perusahaan.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011