DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Nomor: 4
Tahun: 2002
Ditetapkan: 10 April 2002
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Gayo Lues sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Barat, serta Kabupaten Aceh Tamiang sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Timur;
c.bahwa pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, dan Pasal 20

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
3.Undang-undang…
3.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
4.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
5.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
7.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
8.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 10.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, KABUPATEN GAYO LUES, KABUPATEN ACEH JAYA, KABUPATEN NAGAN RAYA, DAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3.Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi yang mempunyai Otonomi Khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001.
4.Kabupaten Aceh Barat adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
5.Kabupaten Aceh Tenggara adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.
6.Kabupaten Aceh Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
7.Kabupaten Aceh Timur adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Aceh Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas:

a.Kecamatan Blangpidie;
b.Kecamatan Manggeng;
c.Kecamatan Tangan-tangan;
d.Kecamatan…
d.Kecamatan Susoh;
e.Kecamatan Kuala Batee; dan
f.Kecamatan Babahrot.

Pasal 4

Kabupaten Gayo Lues berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas:

a.Kecamatan Pinding;
b.Kecamatan Blangkejeren;
c.Kecamatan Kutapanjang;
d.Kecamatan Terangon; dan
e.Kecamatan Rikit Gaib.

Pasal 5

Kabupaten Aceh Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas:

a.Kecamatan Teunom;
b.Kecamatan Panga;
c.Kecamatan Krueng Sabee;
d.Kecamatan Setia Bakti;
e.Kecamatan Sampoi Niet; dan
f.Kecamatan Jaya.

Pasal 6

Kabupaten Nagan Raya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas:

a.Kecamatan Beutong;
b.Kecamatan Darul Makmur;
c.Kuala;
d.Kecamatan Seunagan; dan
e.Kecamatan Seunagan Timur.

Pasal 7

Kabupaten Aceh Tamiang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas:

a.Kecamatan Manyak Payed;
b.Kecamatan Bendahara;
c.Kecamatan Seruway;
d.Kecamatan Rantau;
e.Kecamatan Kota Kuala Simpang;
f.Kecamatan Karang Baru;
g.Kecamatan Kejuruan Muda; dan
h.Kecamatan Tamiang Hulu. Pasal 8…

Pasal 8

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Aceh Selatan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Dengan terbentuknya Kabupaten Gayo Lues, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Gayo Lues, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Dengan terbentuknya Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Aceh Barat dikurangi dengan wilayah Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan daerah Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(4)Dengan terbentuknya Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Aceh Timur dikurangi dengan wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

(1)Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Terangon Kabupaten Gayo Lues;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan dan Samudera Hindia; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
(2)Kabupaten Gayo Lues mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Kecamatan Linge Isaq Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Aceh Timur;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dan Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Badar dan Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara dan Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.
(3)Kabupaten...
(3)Kabupaten Aceh Jaya mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lhoong, Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tangse dan Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Mas, Kecamatan Woyla, dan Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
(4)Kabupaten Nagan Raya mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah dan Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Linge Isaq Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Terangon Kabupaten Gayo Lues dan Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kaway XVI dan Kecamatan Pantai Ceureuman Kabupaten Aceh Barat.
(5)Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai batas-batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan Selat Malaka;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Kecamatan Pinding Kabupaten Gayo Lues; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Serba Jadi dan Kecamatan Bireun Bayeum Kabupaten Aceh Timur.
(6)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(7)Penentuan batas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten NaganRaya, dan Kabupaten Aceh Tamiang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 10…

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2001

Peraturan turunan (37)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 2 Tahun 2014

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 8 Tahun 2015

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2024

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2024

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2022

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 13 Tahun 2014

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang No. 4 Tahun 2015

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2024

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956