DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tujuan dan Prinsip, BAB III Tugas dan Wewenang, BAB IV Hak dan Kewajiban Masyarakat, BAB V Pelestarian Budaya Aceh, BAB VI Data dan Informasi, BAB VII Pembinaan,Pemantauan dan Evaluasi, BAB VIII Pembiayaan, BAB IX Ketentuan Lain-Lain, BAB X Ketentuan Penutup. -

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa budaya masyarakat Aceh merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Aceh di Kabupaten Aceh Timur, yang didalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya serta mewujudkan masyarakat yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan;
c.bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya kebudayaan Aceh di Kabupaten Aceh Timur sekaligus menindaklanjuti ketentuan Pasal 221 ayat (5) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), perlu dilakukan pengaturan mengenai pelestarian kebudayaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pelestarian Kebudayaan Bernuansa Islami; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
13.Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2005);
14.Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
15.Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
16.Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 118);
17.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN BERNUANSA ISLAMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Adat Aceh adalah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat aceh termasuk masyarakat gayo yang diciptakan oleh para cerdik dan pandai Aceh bersama Poe Meureuhom/Sultan Aceh.
5.Budaya adalah satuan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.
6.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7.Warisan budaya adalah hasil proses alam dan proses peradaban manusia yang istimewa dari tradisi kearifan lokal, yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi.
8.Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dan budaya daerah di tengah peradaban dunia dan nasional melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
9.Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
10.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
11.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
12.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
13.Masyarakat adalah seseorang atau kelompok, lembaga, dan/atau badan hukum non pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan Kabupaten Aceh Timur berdasarkan kepentingan, penguasaan, dan pemanfaatan.

Pasal 2

Pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten berasaskan:

a.keterbukaan;
b.akuntabilitas;
c.kepastian hukum;
d.keberpihakan;
e.keterpaduan; dan
f.keberlanjutan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 3

(1)Pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten bertujuan:
1. a.melindungi, mengamankan dan melestarikan budaya Aceh di kabupaten;
2. b.memelihara dan mengembangkan keberagaman nilai tradisi Aceh di kabupaten, tradisi yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat Aceh di kabupaten;
3. c.meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan Aceh di kabupaten;
4. d.membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
5. e.membangkitkan motivasi dan memperkaya inspirasi bagi masyarakat di kabupaten dalam berkarya dibidang kebudayaan;
6. f.meningkatkan kepedulian dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan kebudayaan Aceh di kabupaten; dan
7. g.mengembangkan kebudayaan Aceh di kabupaten untuk memperkuat jati diri kebudayaan nasional.
(2)Penyelenggaraan kebudayaan di kabupaten dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.menggali, mendorong dan mengembangkan kreasi serta kegiatan seni budaya yang tidak bertentangan dengan Syari’at Islam, kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia;
2. b.memelihara, membina, melestarikan dan mengembangkan seni budaya di kabupaten;
3. c.mendorong dan memberikan kesempatan perkembangan serta promosi usaha-usaha dibidang seni budaya dan kerajinan rakyat; dan
4. d.memberikan hiburan kepada masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Dalam pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten, Pemerintah Kabupaten bertugas:

a.melaksanakan pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten;
b.mengelola informasi dibidang kebudayaan Aceh di kabupaten;
c.menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan Aceh di kabupaten;
d.membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten;
e.mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan Aceh di kabupaten;
f.menghidupkan dan menjaga pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten yang berkelanjutan;
g.mewujudkan iklim kebudayaan Aceh di kabupaten yang sehat, bebas dan dinamis;
h.meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan hak kekayaan intelektual seniman Aceh di kabupaten;
i.menata lembaga kebudayaan yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian Aceh di kabupaten;
j.meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan Aceh di kabupaten;
k.meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kebudayaan Aceh di kabupaten;
l.mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten;
m.mendorong tumbuhnya industri alat kebudayaan Aceh di kabupaten;
n.mengkoordinasikan pelaksanaan pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten dengan kabupaten/kota lainnya;
o.merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten; dan
p.membina dan memfasilitasi perkumpulan atau paguyuban kebudayaan Aceh di kabupaten.

Pasal 5

Dalam melestarikan kebudayaan Aceh, Pemerintah Kabupaten berwenang:

a.merumuskan, menetapkan kebijakan dan strategi pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten;
b.merencanakan, menyelenggarakan dan mengawasi pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten;
c.menyelenggarakan pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
d.melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten;
e.menetapkan kawasan kebudayaan di kabupaten;
f.memfasilitasi penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten yang dilaksanakan oleh masyarakat di kabupaten;
g.merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten; dan
h.merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten.

Pasal 6

(1)Pemerintah Kabupaten dalam melestarikan kebudayaan Aceh di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyusun rencana induk pelestarian kebudayaan aceh di kabupaten untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)Rencana induk pelestarian kebudayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.arah, kebijakan dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten;
2. b.target yang ingin dicapai dalam pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten;
3. c.pengembangan kerja sama, kemitraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten; dan
4. d.kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Rencana induk pelestarian kebudayaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan dalam:
1. a.rencana aksi daerah pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten; dan
2. b.rencana strategis dinas dan perangkat daerah terkait.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Rencana strategis dinas dan perangkat daerah terkait dalam pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat berhak:

a.mengekspresikan seluruh aspek kebudayaan Aceh di kabupaten sesuai fungsinya;
b.memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten; dan
c.turut serta dalam menetapkan kebijakan kebudayaan Aceh di kabupaten dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten;
d.memilih aspek kebudayaan Aceh di kabupaten untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estetisnya.

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.inventarisasi nilai-nilai tradisi budaya Aceh di kabupaten;
2. b.inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian sejarah Aceh di kabupaten;
3. c.peningkatan kegiatan pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten;
4. d.sosialisasi dan publikasi nilai-nilai tradisi budaya Aceh di kabupaten; dan
5. e.fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pelestarian kebudayaan Aceh di kabupaten.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2017

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2007

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2017

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 78 Tahun 2007

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2004

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019