DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan,Keringanan,dan Pembebasan Retrribusi, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Sanksi Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan jasa rumah pemotongan hewan guna terjaminnya peredaran daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), perlu didukung oleh dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), ||
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf g, Pasal 134 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang untuk memungut Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dan ditetapkan dalam Oanun, |
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Ganun Kota Banda Aceh tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan,

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
2.Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092):
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633):
5.Undang... . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan5. dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619): . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak6. Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang7. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang8. Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247): Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356): Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : : OANUN TENTANG RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN.

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan :

1.Kota adalah Kota Banda Aceh.
2.Pemerintah... PON 10. 11. 12. 13. 14. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan daerah yang berlaku. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu, serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan ternak untuk konsumsi masyarakat. Pemakaian kandang adalah penggunaan kandang hewan sebelum ternak sapi/kerbau, kambing/ domba dipotong. Hewan ternak adalah hewan-piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa- jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Hari-hari besar Islam adalah hari-hari besar yang dirayakan oleh umat islam khususnya hari-hari meugang bulan puasa dan meugang idul fitri serta meugang idul adha. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi RPH yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa fasilitas RPH ternak. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15.Surat...
15.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui. tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau saksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19.Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT Dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
20.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan sebelum dan sesudah dipotong oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

(1)Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota ) meliputi :
1. a.pemakaian kandang (karantina),
2. b.pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong: C. pemakaian RPH,
3. d.pemeriksaan hewan ternak yang dipotong khusus pada hari-hari besar Islam di dalam dan di luar RPH:
(2)Pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk juga hewan yang dipotong diluar RPH Kota.
(3)Dikecualikan...
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. '

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/menggunakan jasa fasilitas dan pelayanan RPH. . Pasal 5

(1)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaian fasilitas RPH.
(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi RPH digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, pemeriksaan, jenis hewan ternak dan jumlah hewan ternak yang dipotong.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. BAB ....

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1)Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan ternak dan jumlah hewan ternak yang dipotong.
(2)Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Kota. |
(3)Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per-satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
1. a.unsur biaya persatuan penyediaan jasa, dan
2. b.unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa.
(4)Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Tarif retribusi pelayanan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) akan di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
(2)Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB... No| Jenis Pelayanan Jenis Ternak Tarif 1 | Pemakaian Sapi/Kerbau Rp.10.000/hari/ekor Kandang Kambing/ Domba Rp.1.500/hari/ekor (Karantina) Ayam/Itik Rp.200/hari/ekor 2 | Pemeriksaan Sapi/ Kerbau Rp. 40.000/ekor Kesehatan Hewan | Kambing/Domba Rp. 5.000/ekor Ternak Ayam/ Itik Rp. 100/ekor 3 | Biaya Pemotongan | Sapi/Kerbau Rp. 50.000/ekor Hewan Kambing/Domba/ | Rp. 10.000/ekor Ayam /Itik Rp. 200/ekor 4 | Biaya pemeriksaan | Sapi/Kerbau Rp. 1.500/kg kesehatan daging Kambing/Domba/ | Rp. 750/kg dari luar RPH Ayam /Itik Rp. 300/ekor S5 | Biaya pemeriksaan | Sapi/kerbau Rp. 120.000/ekor kesehatan, dan Kambing Domba Rp. 15.000/ekor pemotongan di luar Jam Pelayanan RPH 6 | Pemeriksaan Sapi/ Kerbau Rp. 70.000/kg hewan ternak pada hari-hari besar Islam diluar RPH

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 2012