Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1983
- Nomor
- 5
- Tahun
- 1983
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
www.djpp.depkumham.go.id
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH
BAB II
www.djpp.depkumham.go.id
27 Lam Pulo; 28 Gampong Pande; 29 Gampong Jawa; 30 Lam Paloh;
www.djpp.depkumham.go.id
Sebagaimana terdapat pada peta terlampir.
15 Ateuk Anggok;
www.djpp.depkumham.go.id
dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Kelurahan Lambaro.
www.djpp.depkumham.go.id
dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Krueng Raya pada Desa Meunasah Mon.
dibentuk satu kecamatan baru, yaitu dengan nama Kecamatan Pulo Aceh di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Desa Lam Puyang.
www.djpp.depkumham.go.id
Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh dibagi dalam 4 (empat) wilayah kecamatan, yaitu :
www.djpp.depkumham.go.id
www.djpp.depkumham.go.id
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan yang mengatur batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh, dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dinyatakan tidak berlaku lagi.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.depkumham.go.id Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 1983 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 5 www.djpp.depkumham.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH I.UMUM.
Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh selain sebagai Ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan sosial ekonomi, serta sebagai pusat pelayanan regional khususnya bidang kegiatan distribusi, sebagai pusat perdagangan hinterlandnya, sebagai pusat industri dan sebagai pusat pendidikan.
Selain itu masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, hutang- hutang, barang-barang inventaris, dan lain-lain diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian tersebut selanjutnya dilaporkan oleh Gubernur Kepala Daerah www.djpp.depkumham.go.id Istimewa Aceh kepada Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
II.PASAL DEMI PASAL.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Qanun