DokumenQanunBerlaku

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penambahan Penyertaan Modal, Besaran Penambahan Penyertaan modal, Keuntungan atas Penyertaan Modal, Evaluasi, Pengurangan Modal, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy untuk memberikan konstribusi terhadap pelayanan air minum yang lebih baik untuk kebutuhan masyarakat di Kota Banda Aceh: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) dan ayat

(2)dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Oanun Kota Banda Aceh tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh:

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik | Indonesia 1945: . Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang 1 2 Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): N

4.Undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756): | Oanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Oanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Oanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 seri A Nomor 3): A A3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : OANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH.

Pasal 1

Dalam Ganun ini yang dimaksud dengan : PON Kota adalah Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

5.Perusahaan S5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Daroy adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh. 6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan kota yang semula merupakan tidak dipisahkan sehingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Kota pada PDAM Tirta Daroy dengan prinsip saling menguntungkan.
7.Penambahan Penyertaan Modal adalah kegiatan menambah Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada PDAM Tirta Daroy. 8. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat. APBK adalah Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
9.Modal adalah kekayaan Kota yang dipisahkan dan dinilai dengan uang.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota dilakukan dengan cara penempatan modal pada PDAM Tirta Daroy.
(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan konstribusi terhadap pelayanan air minum yang lebih baik untuk kebutuhan masyarakat Kota dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
(3)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dananya bersumber dari APBK.

BAB III

BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Kota melakukan penambahan Penyertaan Modal Non Kas pada PDAM Tirta Daroy sebesar Rp. 49.226.202.000,00 (empat puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus dua ribu rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal Non Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Oanun Kota Banda Aceh tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2016.
(3)Penambahan Penyertaan Modal Non Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari hibah non kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota.
(4)Penambahan Y
(4)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan modal dari keseluruhan jumlah modal yang telah disetorkan sebelumnya sebesar Rp. 31.478.439.369,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). | BAB IV KEUNTUNGAN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Keuntungan yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota kepada PDAM Tirta Daroy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara langsung merupakan komponen pendapatan Kota.

BAB V

EVALUASI

Pasal 5

(1)Walikota melakukan evaluasi terhadap Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Daroy.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam bentuk tertulis kepada DPRK paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI

PENGURANGAN MODAL

Pasal 6

(1)Pemerintah Kota dapat mengurangi sebagian modal yang disetorkan pada PDAM Tirta Daroy setelah mendapat persetujuan DPRK.
(2)Pengurangan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Walikota apabila penyertaan modal tidak lagi memberikan keuntungan yang layak dan/atau Pemerintah Kota membutuhkan Modal dimaksud.
(3)Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Modal Pemerintah Kota yang telah dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kota. BAB 1

Pasal 7

Ganun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Oanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 17 Oktober 2016 M IL Muharram 1438 H d WALIKOTA BAN DA ACEH, Kasza Ker ran DJAMAL Diundangkan di Banda Aceh Di Pada tanggal iz Oktober 2016 M Il Muharram 1438 H SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, Gd Al BAHAGIA LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR..3. NOREG OANUN KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH : ( 4/60/2016)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005