Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2016
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 22
Ringkasan
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang beberapa pasal yang telah diubah.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang beberapa pasal yang telah diubah.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN GUBERNUR ACEH
MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS. Pasal I... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48), diubah sebagai berikut:
16.a. Dana Otonomi Khusus Aceh yang selanjutnya disebut DOKA adalah dana yang diperuntukkan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan prioritas Aceh dan ditetapkan dalam APBA. 18a. Dihapus.
Pasal 16A...
Pasal II... Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada saat proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 dimulai. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh. LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 13 NOREG QANUN ACEH (13/359/2016) Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2016 M 19 Rabiul Awal 1438 H Plt. GUBERNUR ACEH, SOEDARMO Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2016 M 19 Rabiul Awal 1438 H SEKRETARIS DAERAH ACEH, DERMAWAN LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR ..... \\\ NAMA PENJELASAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS I. UMUM Sebagai tindak lanjut dari keberadaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, telah dibentuk Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Dari pengalaman pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tersebut, ditemukan berbagai kelemahan dan kendala, baik dalam perencanaan program dan kegiatan maupun dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada tahun 2013 telah dibentuk Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Dalam pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tersebut, juga masih ditemukan berbagai kelemahan, baik dalam penyusunan, pengusulan maupun pelaksanaan program dan kegiatan terutama yang dibiayai dengan dana otonomi khusus. Salah satu pertimbangan dalam penentuan pembagian Dana Otonomi Khusus antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, adalah kebutuhan biaya untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi beban/kewajiban. Adanya perubahan regulasi baik ditingkat nasional maupun tingkat daerah, telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam beban/kewajiban tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menambah beban/kewajiban Pemerintah Aceh dalam 8 urusan pemerintahan, termasuk urusan pendidikan menengah yang menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, telah dialihkan dari kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Tambahan urusan pemerintahan yang menjadi beban Pemerintah Aceh tersebut membutuhkan tambahan anggaran. Berdasarkan pengalihan kewenangan tersebut, maka komposisi (persentase) pembagian alokasi Dana Otonomi Khusus antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang selama ini 60 : 40, sudah selayaknya dipertimbangkan untuk diubah. Atas dasar pertimbangan di atas, DPR Aceh dan Pemerintah Aceh memandang perlu dan mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008. Adapun Sasaran Perubahan dalam Qanun Aceh ini adalah:
Selanjutnya tujuan perubahan Qanun Aceh ini adalah untuk menyempurnakan sebagian pasal dan ayat dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2013 sehingga menjadi lebih tepat, jelas dan relevan dengan maksud dan tujuan agar Qanun tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh secara optimal. Oleh karena itu, demi terwujudnya pengelolaan Dana Otonomi Khusus tersebut, perlu mengubah kembali (perubahan kedua) beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Angka 16a Cukup jelas Angka 2... Angka 2
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen