DokumenQanunBerlaku

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang beberapa pasal yang telah diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih mengefektifkan dan tepatnya sasaran pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana otonomi khusus serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat, perlu diatur diatur kembali mengenai tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4.Undang-Undang...
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
8.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN GUBERNUR ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS. Pasal I... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1.Diantara ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a dan angka 18a dihapus, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

16.a. Dana Otonomi Khusus Aceh yang selanjutnya disebut DOKA adalah dana yang diperuntukkan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan prioritas Aceh dan ditetapkan dalam APBA. 18a. Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (2a) diubah, setelah ayat (2a) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2b), dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Kriteria dan persyaratan seleksi program dan kegiatan pembangunan yang dapat dibiayai dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data dan dokumen pendukung yang lengkap.
(2a)Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang disampaikan kepada Gubernur, terlebih dahulu dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota dan disepakati bersama DPRK.
(2b)Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) disampaikan kepada Gubernur paling lambat bulan Maret tahun anggaran sebelumnya.

3.Ketentuan...
3.Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) diubah, ayat (1a), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pengalokasian Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sebagai berikut :
1. a.untuk program dan kegiatan bersama Aceh dan kabupaten/kota, yang besarnya setiap tahun ditetapkan dalam APBA; dan
2. b.setelah dikurangi untuk program bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh dan paling banyak 40% (empat puluh persen) dianggarkan untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dalam bentuk DOKA.
(1a)Dihapus
(2)DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kabupaten/kota setiap tahun berdasarkan usulan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dianggarkan dalam bentuk DOKA yang setiap tahun ditetapkan dalam APBA.
(7)Dihapus.

4.Pasal 11A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Kriteria dan persyaratan seleksi program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang dapat dibiayai dengan DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
(2)Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dibiayai dengan DOKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b kepada Gubernur setelah mendapat kesepakatan bersama DPRK.
(3)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah program dan kegiatan pembangunan yang menjadi urusan Kabupaten/Kota dan sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh.
(4)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) dievaluasi dan diseleksi serta ditetapkan oleh Gubernur untuk diusulkan dalam PPAS RAPBA.
(5)Seleksi...
(5)Seleksi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota.
(6)SiLPA dari program dan kegiatan yang bersumber dari DOKA menjadi SiLPA Pemerintah Aceh
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan, evaluasi, seleksi, pelaksanaan dan pembiayaan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

5.Ketentuan Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (7) dan ayat

(10)dihapus, ayat (8) diubah, diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (8a) dan ayat (8b) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada RPJP Aceh dan RPJP Kabupaten/Kota serta mengacu kepada RPJM Aceh dan RPJM Kabupaten/Kota .
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A, dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
(8a)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dapat dibantu oleh Satuan Kerja Khusus yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(8b)Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8a) dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
(9)Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran tertentu tidak dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan yang memenuhi kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Aceh wajib membantu Pemerintah Kabupaten/kota menyusun program dan kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(10)Dihapus.

6.Ketentuan...
6.Ketentuan Pasal 13A ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Program dan kegiatan yang bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas baik untuk alokasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Dana Otonomi Khusus alokasi Pemerintah Aceh dan DOKA diadministrasikan pada satu kode kegiatan khusus dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat

(1)dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Semua kekayaan/aset yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang merupakan urusan atau kewenangan Pemerintah Aceh menjadi kekayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Aceh.
(1a)Semua kekayaan/aset yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari DOKA yang merupakan urusan atau kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kekayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kabupaten/kota melalui proses hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
(2)Semua kekayaan/aset yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang merupakan urusan atau kewenangan Kabupaten/Kota diserahkan dalam bentuk hibah menjadi kekayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

8.Ketentuan Pasal 16A ayat (1) ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)DPRA melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus.
(1a)Pengawasan oleh DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Tim Pengawas Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRA.
(1b)Gubernur melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus.
(2)Koordinasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (8a).
(3)Dihapus.

9.Ketentuan Pasal 16B dihapus.
10.Ketentuan Pasal 17A dihapus.
11.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk Tahun Anggaran 2017 tetap dilaksanakan berpedoman kepada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan dana Otonomi Khusus.
(2)Kode kegiatan khusus DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Tahun Anggaran 2018. Pasal II... Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada saat proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 dimulai. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh. LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 13 NOREG QANUN ACEH (13/359/2016) Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2016 M 19 Rabiul Awal 1438 H Plt. GUBERNUR ACEH, SOEDARMO Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2016 M 19 Rabiul Awal 1438 H SEKRETARIS DAERAH ACEH, DERMAWAN LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR ..... \\\ NAMA PENJELASAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS I. UMUM Sebagai tindak lanjut dari keberadaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, telah dibentuk Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Dari pengalaman pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tersebut, ditemukan berbagai kelemahan dan kendala, baik dalam perencanaan program dan kegiatan maupun dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada tahun 2013 telah dibentuk Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Dalam pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tersebut, juga masih ditemukan berbagai kelemahan, baik dalam penyusunan, pengusulan maupun pelaksanaan program dan kegiatan terutama yang dibiayai dengan dana otonomi khusus. Salah satu pertimbangan dalam penentuan pembagian Dana Otonomi Khusus antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, adalah kebutuhan biaya untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi beban/kewajiban. Adanya perubahan regulasi baik ditingkat nasional maupun tingkat daerah, telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam beban/kewajiban tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menambah beban/kewajiban Pemerintah Aceh dalam 8 urusan pemerintahan, termasuk urusan pendidikan menengah yang menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, telah dialihkan dari kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Tambahan urusan pemerintahan yang menjadi beban Pemerintah Aceh tersebut membutuhkan tambahan anggaran. Berdasarkan pengalihan kewenangan tersebut, maka komposisi (persentase) pembagian alokasi Dana Otonomi Khusus antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang selama ini 60 : 40, sudah selayaknya dipertimbangkan untuk diubah. Atas dasar pertimbangan di atas, DPR Aceh dan Pemerintah Aceh memandang perlu dan mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008. Adapun Sasaran Perubahan dalam Qanun Aceh ini adalah:
1. a.perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008, memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Aceh dalam menyempurnakan tata kelola penggunaan Dana Otonomi Khusus, agar lebih tepat sasaran dan mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat.
2. b.penyempurnaan Qanun ini dapat mendorong dan menjadi referensi pembuatan Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur lebih rinci tentang perencanaan, penggunaan dan penganggaran Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Dana Otsus Aceh yang lebih fokus, tepat sasaran, monumental, tertib adminstrasi, efisien dan efektif sehingga manfaat dana tersebut dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Aceh.
3. c.dengan perubahan Qanun ini dan terbitnya Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur secara rinci tentang Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Dana Otsus Aceh, maka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan antar lembaga pemerintahan terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya tujuan perubahan Qanun Aceh ini adalah untuk menyempurnakan sebagian pasal dan ayat dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2013 sehingga menjadi lebih tepat, jelas dan relevan dengan maksud dan tujuan agar Qanun tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh secara optimal. Oleh karena itu, demi terwujudnya pengelolaan Dana Otonomi Khusus tersebut, perlu mengubah kembali (perubahan kedua) beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Angka 16a Cukup jelas Angka 2... Angka 2

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih mengefektifkan dan tepatnya sasaran pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana otonomi khusus serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat, perlu diatur diatur kembali mengenai tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4.Undang-Undang...
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
8.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN GUBERNUR ACEH

Menetapkan

1.Diantara ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a dan angka 18a dihapus, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

2.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (2a) diubah, setelah ayat (2a) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2b), dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Kriteria dan persyaratan seleksi program dan kegiatan pembangunan yang dapat dibiayai dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data dan dokumen pendukung yang lengkap.
(2a)Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang disampaikan kepada Gubernur, terlebih dahulu dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota dan disepakati bersama DPRK.
(2b)Usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) disampaikan kepada Gubernur paling lambat bulan Maret tahun anggaran sebelumnya.

3.Ketentuan...
3.Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) diubah, ayat (1a), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pengalokasian Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sebagai berikut :
1. a.untuk program dan kegiatan bersama Aceh dan kabupaten/kota, yang besarnya setiap tahun ditetapkan dalam APBA; dan
2. b.setelah dikurangi untuk program bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh dan paling banyak 40% (empat puluh persen) dianggarkan untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota dalam bentuk DOKA.
(1a)Dihapus
(2)DOKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kabupaten/kota setiap tahun berdasarkan usulan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dianggarkan dalam bentuk DOKA yang setiap tahun ditetapkan dalam APBA.
(7)Dihapus.

4.Pasal 11A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Kriteria dan persyaratan seleksi program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang dapat dibiayai dengan DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
(2)Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dibiayai dengan DOKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b kepada Gubernur setelah mendapat kesepakatan bersama DPRK.
(3)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah program dan kegiatan pembangunan yang menjadi urusan Kabupaten/Kota dan sesuai dengan prioritas pembangunan Aceh.
(4)Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) dievaluasi dan diseleksi serta ditetapkan oleh Gubernur untuk diusulkan dalam PPAS RAPBA.
(5)Seleksi...
(5)Seleksi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota.
(6)SiLPA dari program dan kegiatan yang bersumber dari DOKA menjadi SiLPA Pemerintah Aceh
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan, evaluasi, seleksi, pelaksanaan dan pembiayaan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

5.Ketentuan Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (7) dan ayat

(10)dihapus, ayat (8) diubah, diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (8a) dan ayat (8b) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada RPJP Aceh dan RPJP Kabupaten/Kota serta mengacu kepada RPJM Aceh dan RPJM Kabupaten/Kota .
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A, dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
(8a)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dapat dibantu oleh Satuan Kerja Khusus yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(8b)Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8a) dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
(9)Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran tertentu tidak dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan yang memenuhi kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Aceh wajib membantu Pemerintah Kabupaten/kota menyusun program dan kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(10)Dihapus.

6.Ketentuan...
6.Ketentuan Pasal 13A ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1)Program dan kegiatan yang bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas baik untuk alokasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Dana Otonomi Khusus alokasi Pemerintah Aceh dan DOKA diadministrasikan pada satu kode kegiatan khusus dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat

(1)dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Semua kekayaan/aset yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang merupakan urusan atau kewenangan Pemerintah Aceh menjadi kekayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Aceh.
(1a)Semua kekayaan/aset yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari DOKA yang merupakan urusan atau kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kekayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kabupaten/kota melalui proses hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
(2)Semua kekayaan/aset yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang merupakan urusan atau kewenangan Kabupaten/Kota diserahkan dalam bentuk hibah menjadi kekayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

8.Ketentuan Pasal 16A ayat (1) ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)DPRA melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus.
(1a)Pengawasan oleh DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Tim Pengawas Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRA.
(1b)Gubernur melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus.
(2)Koordinasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (8a).
(3)Dihapus.

9.Ketentuan Pasal 16B dihapus.
10.Ketentuan Pasal 17A dihapus.
11.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk Tahun Anggaran 2017 tetap dilaksanakan berpedoman kepada Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan dana Otonomi Khusus.
(2)Kode kegiatan khusus DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Tahun Anggaran 2018. Pasal II... Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada saat proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 dimulai. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh. LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 13 NOREG QANUN ACEH (13/359/2016) Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2016 M 19 Rabiul Awal 1438 H Plt. GUBERNUR ACEH, SOEDARMO Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2016 M 19 Rabiul Awal 1438 H SEKRETARIS DAERAH ACEH, DERMAWAN LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR ..... \\\ NAMA PENJELASAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS I. UMUM Sebagai tindak lanjut dari keberadaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, telah dibentuk Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Dari pengalaman pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tersebut, ditemukan berbagai kelemahan dan kendala, baik dalam perencanaan program dan kegiatan maupun dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada tahun 2013 telah dibentuk Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Dalam pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tersebut, juga masih ditemukan berbagai kelemahan, baik dalam penyusunan, pengusulan maupun pelaksanaan program dan kegiatan terutama yang dibiayai dengan dana otonomi khusus. Salah satu pertimbangan dalam penentuan pembagian Dana Otonomi Khusus antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, adalah kebutuhan biaya untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi beban/kewajiban. Adanya perubahan regulasi baik ditingkat nasional maupun tingkat daerah, telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam beban/kewajiban tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menambah beban/kewajiban Pemerintah Aceh dalam 8 urusan pemerintahan, termasuk urusan pendidikan menengah yang menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, telah dialihkan dari kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Tambahan urusan pemerintahan yang menjadi beban Pemerintah Aceh tersebut membutuhkan tambahan anggaran. Berdasarkan pengalihan kewenangan tersebut, maka komposisi (persentase) pembagian alokasi Dana Otonomi Khusus antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang selama ini 60 : 40, sudah selayaknya dipertimbangkan untuk diubah. Atas dasar pertimbangan di atas, DPR Aceh dan Pemerintah Aceh memandang perlu dan mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008. Adapun Sasaran Perubahan dalam Qanun Aceh ini adalah:
1. a.perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008, memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Aceh dalam menyempurnakan tata kelola penggunaan Dana Otonomi Khusus, agar lebih tepat sasaran dan mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat.
2. b.penyempurnaan Qanun ini dapat mendorong dan menjadi referensi pembuatan Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur lebih rinci tentang perencanaan, penggunaan dan penganggaran Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Dana Otsus Aceh yang lebih fokus, tepat sasaran, monumental, tertib adminstrasi, efisien dan efektif sehingga manfaat dana tersebut dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Aceh.
3. c.dengan perubahan Qanun ini dan terbitnya Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur secara rinci tentang Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Dana Otsus Aceh, maka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan antar lembaga pemerintahan terkait, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya tujuan perubahan Qanun Aceh ini adalah untuk menyempurnakan sebagian pasal dan ayat dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2013 sehingga menjadi lebih tepat, jelas dan relevan dengan maksud dan tujuan agar Qanun tersebut dapat berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh secara optimal. Oleh karena itu, demi terwujudnya pengelolaan Dana Otonomi Khusus tersebut, perlu mengubah kembali (perubahan kedua) beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Angka 16a Cukup jelas Angka 2... Angka 2

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 11A

Pasal 12

Pasal 13A

Pasal 15

Pasal 16A

Pasal 18

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2015

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 11A

Pasal 12

Pasal 13A

Pasal 15

Pasal 16A

Pasal 18

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2015

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013