DokumenQanunBerlaku

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan, Perubahan Bentuk Hukum, Peralihan Aset, Tempat Kedudukan, Bidang Usaha, Modal Dasar dan Penyertaan Modal, Saham, Tata Kelola, Organ Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh, Kepegawaian, Pembinaan,Pengawasan,dan Pengendalian, Rencana Kerja dan Laporan Tahunan, Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih, Penggabungan,Peleburan,Pengambilalihan dan Pemisahan, Pembubaran dan Likuidasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan Aceh dalam rangka menunjang kegiatan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan Aceh pada khususnya, perlu diupayakan penggalian sumber-sumber baru pendapatan Aceh antara lain melalui Badan Usaha Milik Aceh;
c.bahwa Perusahaan Daerah Pembangunan Daerah Aceh yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perusahaan sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh sebagai Badan Usaha Milik Aceh wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang Pemerintahan Daerah diundangkan;
e.bahwa...
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu dibentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1103);
3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7.Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN ACEH MENJADI PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2.Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyelengarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3.Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4.Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6.Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh yang selanjutnya disingkat PDPA adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Aceh.
7.Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh yang selanjutnya disingkat PTPA adalah Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha Milik Aceh.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PTPA yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan/atau Anggaran Dasar.
9.Direksi adalah Direksi PTPA.
10.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PTPA.
11.Karyawan adalah Tenaga Kerja yang dipekerjakan pada PTPA.
12.Akta Pendirian adalah akta pendirian PTPA.
13.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PTPA.
14.Saham adalah bukti kepemilikan modal PTPA yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

Pasal 2

PTPA dalam menjalankan usahanya berlandaskan pada asas demokrasi ekonomi dan/atau berbasis syariah

Pasal 3

(1)Perubahan bentuk hukum PDPA menjadi PTPA dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Aceh serta mengembangkan perekonomian Aceh dan memperluas pemerataan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.
(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perubahan bentuk hukum PDPA menjadi PTPA bertujuan:

a.meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada perseroan.
b.meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan.
c.memperluas wilayah dan produk perseroan.
d.meningkatkan keuntungan yang optimal berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan asli Aceh.
e.memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Aceh lebih efisien, efektif dan produktif.
f.turut serta dan berperan dalam pengembangan perekonomian Aceh; dan
g.mendorong percepatan investasi dan memperluas lapangan kerja.

Pasal 5

Ruang lingkup Qanun ini, meliputi:

a.perubahan bentuk hukum;
b.peralihan aset;
c.tempat kedudukan;
d.bidang usaha;
e.modal dasar dan penyertaan modal;
f.saham;
g.tata kelola;
h.organ perseroan;
i.kepegawaian;
j.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
k.rencana kerja dan laporan tahunan;
l.penetapan dan penggunaan laba bersih;
m.penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan;
n.pembubaran dan likuidasi; dan
h.ketentuan peralihan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 6

(1)Dengan Qanun ini bentuk hukum PDPA yang didirikan dengan Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, diubah menjadi PTPA.
(2)PTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang berhak melakukan usaha dan kegiatan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.
(3)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan melalui akta pendirian.
(4)Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PTPA.
(5)Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum PDPA menjadi PTPA, Gubernur memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian PTPA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(6)Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian PTPA di Kementerian Hukum dan HAM terdapat kesamaan nama PTPA dengan nama perseroan lain yang sudah terdaftar, Gubernur dapat menggunakan nama lain dengan mencantumkannya dalam Anggaran Dasar.

BAB III

PERALIHAN ASET

Pasal 7

(1)Dengan terbentuknya PTPA maka semua aset PDPA yang terdiri dari:
1. a.Aktiva dan pasiva;
2. b.perizinan; dan
3. c.perjanjian/kerjasama; beralih secara hukum kepada PTPA.
(2)Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PTPA.
(3)Peralihan aktiva dan pasiva sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan setelah audit terakhir yang dilaksanakan oleh akuntan publik.
(4)Peralihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan audit terakhir disampaikan oleh Gubernur Aceh kepada DPRA untuk mendapat persetujuan.
(5)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima laporan audit oleh DPRA.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 8

(1)PTPA berkedudukan dan berkantor Pusat di Banda Aceh.
(2)PTPA merupakan perusahaan induk yang dapat membuka kantor cabang, perwakilan atau unit usaha dan/atau mendirikan anak perusahaan, di tempat lain setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dengan pertimbangan Dewan Komisaris melalui RUPS.
(3)Dalam hal pendirian anak perusahaan, saham PTPA paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen).
(4)Pendirian perusahaan kerjasama (joint venture) antara PTPA dengan pihak ketiga khusus dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, saham PTPA paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
(5)Dalam hal pendirian perusahaan kerjasama (joint venture) antara PTPA dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), saham PTPA boleh dibawah 51 % (lima puluh satu persen) dengan persetujuan DPRA.
(6)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima permohonan pendirian perusahaan kerjasama oleh DPRA.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tempat kedudukan kantor cabang, perwakilan atau unit usaha dan/atau mendirikan anak perusahaan, ditetapkan dalam RUPS.
(1)Unt uk m enc ap a i t uj ua n se bag aim an a dim ak s ud dal am Pa sa l 4 , P TPA m ela ku ka n usa ha di b ida ng :
1. a.min ya k b um i ;
2. b.gas b umi ;
3. c.ket en aga li str ik a n;
4. d.per ta mba ng an , min er al da n b at u bar a;
5. e.per ce tak an d an p ene rb ita n;
6. f.ene rg i t er bar uk a n ;
7. g.kon se rva si e ner g i ;
8. h.ind us tri ;
9. i.kon st ruk si ;
10. j.jas a kon st ru ksi ;
11. k.per ta nia n;
12. l.per ke bun an ;
13. m.keh ut ana n;
14. n.perikanan...
15. n.per ik ana n;
16. o.pet er nak an ;
17. p.kem ar iti ma n;
18. q.per hu bun ga n da n t ra nsp or tas i;
19. r.per um aha n (r e al es tate );
20. s.par iwi sa ta ;
21. t.pen ga daa n ba ran g/j as a;
22. u.log ist ik d an pe rg uda ng an; da n
23. v.per da gan ga n um um.
(2)Bid an g u sah a se bag ai man a d im a ksu d p ad a a ya t ( 1) sec ar a r in ci di at ur da lam a kta p e ndi ri an P TPA .
(3)Pen am bah an d an pe ngu ra ng a n b id ang u sa ha dit et apk an ol eh RUP S.

BAB VI

MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 10

(1)Modal dasar PTPA ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(2)Pada saat pendirian PTPA, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar PTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
(3)Penambahan dan pengurangan modal dasar untuk selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.
(4)Perubahan modal dasar PTPA untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994

Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1994

Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013