DokumenQanunBerlaku

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 144

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang : Ketentuan Umum; Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Aceh; Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda; Perencanaan Pembangunan Kepemudaan Aceh; Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Aceh; Prasarana dan Sarana; Organisasi Kepemudaan; Koordinasi; Penghargaan; Kerjasama dan Kemitraan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pembangunan Aceh, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan segala potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan Aceh:
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia:
d.bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah: X)
e.bahwa... tuoD 5372 10. 11 bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Aceh mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan di Aceh sesuai kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Oanun Aceh untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan Kepemudaan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Oanun Aceh tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh, f Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103): Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893): Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967): Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238), . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169): 12. Undang-Undang... X) :

l..
1. 12.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
2. 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657),
3. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
4. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238),
5. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272),
6. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444):
7. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH dan GUBERNUR ACEH MEMUTUSKAN: Menetapkan: OANUN ACEH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN ACEH. 1 BABI...

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksudkan dengan: 1. 10. 11 12. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Repubik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing- masing. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh. Gubernur adalah kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah penyelenggaraan urusan Gampong atau nama lain yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lan yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalar" penyelenggaraan Pemerintah Gampong. Pemuda adalah Warga Negara yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda. . Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan Pemuda.

13.Penyadaran...
13.Penyadaran Kepemudaan adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
14.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
15.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta penggerakan Pemuda.
16.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah. 17.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
18.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
19.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan non materiil.
20.Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
21.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan dan kegiatan Kepemudaan. 22.Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh untuk mendukung pengembangan kewirausahaan Pemuda guna memperoleh modal usaha.

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan Aceh dilaksanakan berdasarkan asas keislaman dan kearifan lokal.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan Aceh bertujuan untuk mewujudkan Pemuda Aceh yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan.

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan Aceh berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

Ruang lingkup Oanun Aceh ini meliputi: 4

a.tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Aceh:
b.peran... peran, tanggungjawab dan hak Pemuda, perencanaan Pembangunan Kepemudaan, penyelenggaraan Penibangunan Kepemudaan, prasarana dan sarana, Organisasi Kepemudaan,£ koordinasi,g Penghargaan, kerjasama dan Kemitraan,
j.peran serta Masyarakat,
k.pembinaan dan pengawasan,
1. 1.pendanaan, dan
m.sanksi administratif.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH ACEH

Pasal 6

Pemerintah Aceh bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan kebijakan nasional di Aceh, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan “Kepemudaan.

Pasal 7

Pemerintah Aceh bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan kearifan lokal Aceh.

Pasal 8

(1)Tugas dan wewenang Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi tanggung jawab Gubernur.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Gubernur menunjuk SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
(3)Gubernur dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan kewenangan:
1. a.penetapan kebijakan Pembangunan Kepemudaan Aceh yang selaras dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan:,
2. b.penetapan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan Aceh: C. penetapan kebijakan, melakukan kerjasama dan Kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan Aceh dengan Masyarakat, lembaga, dan pelaku usaha:
3. d.pengkoordinasian program Pembangunan Kepemudaan Aceh: €E. perencanaan... i y
4. e.perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Pembangunan Kepemudaan Aceh,
5. f.penyediaan prasarana dan sarana Pembangunan Kepemudaan Aceh,
6. g.Fasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Aceh:
7. h.Fasilitasi kepada Masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Aceh,
8. i.pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi: J. pemberian Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Aceh, dan
9. k.pemberian sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Aceh.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 9

Pemuda berperan aktif: a. b C. d

(2)dalam pelaksanaan syari'at Islam, sebagai kekuatan moral: sebagai kontrol sosial, dan sebagai pelopor perubahan dalam segala aspek pembangunan Aceh.

Pasal 10

Peran aktif Pemuda dalam pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diwujudkan dengan: (1

a.menjalankan syari'at Islam,
b.meningkatkan pemahaman ilmu tauhid, ilmu akhlak, dan ilmu figh, dan Cc. meningkatkan ketahanan agidah dan akhlag. Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diwujudkan dengan:
a.memperkuat iman dan tagwa kepada Allah SWT dan mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual:
b.menumbuh kembangkan aspek etik moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan, Cc. meningkatkan... “3

(4)Cc. meningkatkan kesadaran hukum, dan
1. d.meningkatkan kedisiplinan. Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diwujudkan dengan:
2. a.memperkuat wawasan ke-Aceh-an,
3. b.memperkuat pemahaman MoU Helsinki dan Undang- Undang Pemerintahan Aceh: Cc. membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga Masyarakat, dan
4. d.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Peran aktif Pemuda sebagai pelopor perubahan dalam segala aspek pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diwujudkan melalui:
5. a.pendidikan syari'at Islam, pendidikan politik, pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan sumberdaya ekonomi, peningkatan kepedulian terhadap Masyarakat: pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi:f£ pengembangan olahraga, seni, dan budaya:8. peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup, pad».pelaksanaan pendidikan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda, dan J. pelaksanaan keterampilan dan keahlian.

Isi peraturan

Teks144PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH ACEH

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH ACEH

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009