DokumenQanunBerlaku

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi di Aceh, Inventarisasi dan Pemetaan Energi, Peran Badan Usaha Milik Aceh Dalam Rencana Umum Energi Aceh, Sistematika Rencana Umum Energi Aceh, Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa energi memiliki peran yang sangat vital dan strategis bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan kctahanan energi, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi serta Pasal 16 ayat (1) dan ayat

(5)Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, Pemerintah Aceh menyusun Rencana Umum Energi Aceh dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional dan ditetapkan dengan Qanun Aceh;
1. e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Rencana Umum Energi Aceh; /w/ Mengingat... / / »— T Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukar. Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633):
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ÿ959);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Redua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
12.Peraturan...
12.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6021);
16.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Keijasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
17.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
18.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Menetapkan

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI ACEH. Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur. dan GUBERNUR ACEH MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

3.Kabupaten/Kc
3.Kabupaten/Kota adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kependngan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4.Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5.Gdbernur adalah Kepola Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,jujur, dan adil.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
7.Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
8.Satuan Keija Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Pemerintah Aceh.
9.Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh.
10.Energi adalah kemampuan untuk melakukan keija yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. ll.Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. 12.Rencana Umum Energi Nasional yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran KEN.
13.Rencana Umum Energi Aceh yang selanjutnya disingkat RUEA adalah kebijakan Pemerintah Aceh mengenai rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
14.Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Aceh yang dipisahkan, kecualijika ditentukan lain oleh Undang-Undang. adil.

Pasal 2

RUEA berasaskan:

a.kemanfaatan;
b.efisiensi dan berkeadilan;
c.penir n...
c.peningkatan nilai tambah;
d.keberlanjutan;
e.kesejahteraan masyarakat,
f.pelestarian fungsi lingkungan hidup;
g.ketahanan nasional;
h.keterpaduan;
i.kekhususan dan keistimewaan Aceh; dan
j.kearifan lokal.

Pasal 3

RUEA bertujuan:

a.memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi Energi yang tersedia dan upaya-upaya untuk memenuhi permintaan Energi yang terus meningkat;
b.mewujudkan kemandirian Energi dan ketahanan Energi di wilayah Aceh dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya Energi secara terpadu dan berkelanjutan berdasarkan pada kekhususan dan kewenangan Pemerintah Aceh di bidang Energi;
c.meningkatkan efisiensi pemakaian Energi;
d.menjamin akses yang adil dan merata terhadap Energi;
e.mengembangkan kemampuan teknologi, industri Energi dan jasa Energi dalam negeri;
f.menciptakan lapangan keija; dan
g.mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan di sektor Energi.

Pasal 4

RUEA berfungsi sebagai rujukan dalam:

a.penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Aceh;
b.penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Aceh dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik; dan
c.penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Pasal 5

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

a.tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
b.kebijakan dan strategi pengelolaan Energi di Aceh;
c.inventarisasi dan pemetaan Energi;
d.peran BUMA dalam RUEA;
e.sistematika RUEA;
f.jangka waktu dan peninjauan kembali;
g.ketentuan penyidikan; dan
h.sanksi administratif.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 6

(1)Tanggung jawab Pemerintah Aceh, meliputi:
1. a.melaksanakan tata kelola Energi yang baik;
2. b.menetapkan kebijakan pengelolaan Energi yang mandiri;
3. c.melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Energi;
4. d.mengelola energi baru terbarukan;
5. e.melaksanakan konservasi Energi;
6. f.memastikan keberlanjutan ketahanan dan kebutuhan Energi;
7. g.menjamin adanya keandalan Energi;
8. h.memastikan pengelolaan, penggunaan teknologi terkini, dan pengadaan Energi selaras dengan asas pelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan risiko lingkungan;
9. i.menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan RUEA kepada Pemenncah Kabupaten/Kota dan pihak lain yang terkait; dan
10. j.melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
(2)Fasilitasi pelaksanaan RUEA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, diJaksanakan oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Energi.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:

a.menyiapkan Oanun Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota terkait energi sesuai kewenangannya;
b.memfasilitasi kegiatan sosialisasi RUEA yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh; dan
c.memberikan informasi dan data yang diperlukan terkait rencana pengembangan Energi di wilayah Kabupaten/Kota.
a.mewujudkan ketersediaan, ketahanan dan kedaulatan Energi;
b.meningkatkan persentase pemanfaatan energi baru terbarukan terhadap total konsumsi Energi;
c.menyediakan infrastruktur guna peningkatan ketersediaan Energi;
d.mendukung pembangunan Energi baru terbarukan bagi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota:
e.melindungi masyarakat tidak mampu terutama masyarakat di daerah terpencil dan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan Gampong atau nama lain mandiri Energi;
f.memfasilitasi kemitraan dengan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk melaksanakan pembangunan sektor Energi; dan
g.mendukung penelitian dan pengembangan Energi baru terbarukan.

(1)Strategi pengelolaan Energi meliputi:
1. a.mewujudkan stabilitas penyediaan/pasokan Energi;
2. b.meningkatkan kemampuan pasokan Energi baru terbarukan berbasis potensi lokal;
3. c.mewujudkan partisipasi aktif penyedia energi untuk mengutamakan alokasi kebutuhan Energi di Aceh;
4. d.mengembangkan pola konsumsi Energi yang efisien dan ramah lingkungan;
5. e.mengembangkan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia bidang Energi;
6. f.mengembangkan infrastruktur untuk peningkatan akses/pelayanan konsumen Energi;
7. g.meningkatkan kajian dalam rangka peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan bakar pembangkit;
8. h.meningkatkan investasi dalam bidang pembangkitan dengan menciptakan iklim yang kondusif serta mekanisme kompetisi yang sehat;
9. i.menggali potensi pengganti bahan bakar minyak dengan penelitian untuk mendapatkan pengganti bahan bakar minyak dari hasil hutan dan/atau perkebunan untuk bahan bakar minyak yang ramah lingkungan; dan
10. j.menerapkan konservasi Energi.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DI ACEH Kebijakan pengelolaan Energi di Aceh meliputi:

Pasal 8

Bagian Kedua Strategi Pengelolaan Energi

Pasal 9

(2)Ketentua
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi kebutuhan energi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2014