6.Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9.Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
10.Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenag Aceh adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan tertentu dalam bidang agama di Aceh.
11.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
12.Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan tertentu dalam bidang agama di Kabupaten/Kota.
13.lbadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, Masyair, serta pada tempat, waktu, dan syarat tertentu.
14.Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji untuk melaksanakan rukun umrah.
15.J amaa::9
15.Jamaah Haji adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
16.Jamaah Haji Aceh adalah penduduk Aceh yang beragama Islam yang sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menunaikan Ibadah Haji.
17.Kuota Tambahan Khusus Haji Aceh adalah Kuota Tambahan Khusus Jamaah Haji Aceh Non-Reguler.
18.Jamaah Haji Aceh Kuota Tambahan Khusus adalah penduduk Aceh berwarga negara Indonesia yang beragama Islam yang sudah terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai pengisi Kuota Tambahan Khusus Jamaah Haji Aceh Non-Reguler.
19.Badan Haji Aceh yang selanjutnya disingkat dengan BHA adalah Satuan Kerja pada Pemerintah Aceh yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola Kuota Tambahan Khusus Haji Aceh dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
20.Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Haji adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji.
21.Penyelenggaraan dan Pengelolaan Ibadah Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Umrah.
22.Penyelenggaraan lbadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanannya bersifat umum.
23.Panitia Penyelenggaraan lbadah Haji Aceh yang selanjutnya disingkat PPIHA adalah panitia haji yang mengelola pelayanan kepada jamaah haji di Aceh dan unsur pendukung lainnya.
24.Panitia Penyelenggaraan Tbadah Haji Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PPIHK adalah panitia haji yang mengelola pelayanan kepada Jamaah Haji di Kabupaten/Kota dan unsur pendukung lainnya.
25.Petugas Haji Aceh yang selanjutnya disingkat PHA adalah petugas yang menyertai Jamaah Haji yang bertugas memberikan pelayanan berupa bimbingan Ibadah Haji, pelayanan umum dan pelayanan Kesehatan.
26.Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan umrah yang telah mendapat izin dari Menteri.
27.Daerah Asal adalah tempat domisili atau keberangkatan Jamaah Haji Aceh dari Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh.
28.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jamaah Haji ke Arab Saudi.
29.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jamaah Haji dari Arab Saudi.
30.Pelayanan adalah perlakuan yang disediakan bagi Jamaah .
Haj� Aceh atau Jamaah Haji Aceh Kuota Tambahan Khusus m� hput1 transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, pemb1naan, keamanan, dan infrastruktur.