DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1955

Nomor: 20
Tahun: 1955
Ditetapkan: 31 Desember 1955
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa, dalam menghadapi kenyataan pada akhir tahun 1955 sebagian dari para anggota Angkatan Perang tidak terikat lagi oleh sesuatu ikatan dinas, menunggu peraturan yang dimaksud sub a di atas, perlu Pemerintah sekarang ini mengadakan beberapa ketentuan mengenai kedudukan mereka dalam dinas ketentaraan sesudah tahun 1955;
c.bahwa karena, keadaan-keadaan yang mendesak perlu ketentuan-ketentuan yang dimaksud sub b di atas diadakan dengan segera; Mengingat : 1. a. Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 42);
b.Undang-undang No. 13 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 43);
c.Undang-undang No. 16 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 46);
d.Undang-undang No. 17 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 47);

Mengingat

2.Pasal 8 ayat (2) dan pasal 34 Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertambahan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84); Mengingat pula : a. Pasal 124 dan pasal 125 dari Undang-undang Dasar Sementara

b.Pasal 96 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-33 pada tanggal 30 Desember 1955;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERATURAN SEMENTARA MENGENAI KEDUDUKAN ANTARA ANGKATAN PERANG DALAM DINAS KETENTARAAN SESUDAH AKHIR TAHUN 1955. Pasal 1. Anggota Angkatan Perang yang diterima berdasarkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950, Lembaran Negara tahun 1950 No. 5 (Undang-undang No. 12 tahun 1953, Lembaran Negara tahun 1953 No. 42), dengan tidak ada yang dikecualikan, sesudah akhir tahun 1955 dianggap tetap dalam dinas ketentaraan Perang untuk menyatakan keinginannya untuk berhenti dari dinas ketentaraan. Pasal 2. Pada prinsipnya, anggota Angkatan Perang yang ingin keluar dari dinas ketentaraan diperkenankan meninggalkan dinas tersebut. Pasal 3. Mereka yang tidak menyatakan keinginannya untuk berhenti dari dinas ketentaraan dianggap secara sukarela tetap dalam dinas tersebut. Pasal 4. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini tidak berlaku bagi para pelajar Angkatan Perang (PAP). Pasal 5. Pelaksanaan Undang-undang ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan. Pasal 6. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1956. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 31 Desember 1955. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO. MENTERI PERTAHANAN, ttd. BOERHANOEDIN HARAHAP Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1955. MENTERI KEHAKIMAN, ttd. LOEKMAN WIRIADINATA. PENJELASAN UMUM Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dimulai dengan penerimaan anggota tentara, berdasarkan Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 5) yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang- undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 43), dengan ikatan dinas yang lamanya 3 tahun, yang selanjutnya di sini disebut ikatan dinas tahun 1950. (Vide Pasal 2 Undang-undang Darurat/Undang-undang tersebut). Menurut pasal 8 Undang-undang Darurat/Undang-undang tersebut, maka sehabis dan selama ikatan dinas tahun 1950, anggota Angkatan Perang diperbolehkan mengadakan lagi ikatan dinas ("ikatan dinas khusus") yang akan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Dalam prakteknya, tidak seorangpun yang menggunakan kesempatan itu; lagi pula ketetapan menteri Pertahanan mengenai ikatan dinas khusus tadi tidak pernah diadakan. Buat waktu sesudah selesainya ikatan dinas tahun 1950 berlaku ketentuan-ketentuan, yaitu dalam Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 84) yang kemudian disusul oleh Undang-undang No. 13 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 43), yang singkatnya adalah sebagai berikut:

a.Mereka yang tidak menyatakan ingin diberhentikan dari dinas ketentaraan, dianggap tetap dalam dinas ketentaraan. (Mengenai golongan ini, tidak disebut tentang adanya suatu ikatan dinas atau suatu ikatan dinas buat waktu tertentu).
b.Menteri Pertahanan diberi kekuasaan untuk mewajibkan anggota Angkatan Perang yang menyatakan ingin diberhentikan dari dinas ketentaraan, tetap dalam dinas tersebut, apabila tenaga anggota itu masih dibutuhkan. (Berkenaan dengan mereka yang diwajibkan itu, dinyatakan dalam Pasal 2 dari Undang-undang No. 17 tahun 1953 (Lembaran Negara ahun 1953 No. 47) bahwa hal untuk tetap dalam dinas ketentaraan termaksud ialah buat selama-lamanya 3 tahun). Untuk jelasnya dapat disebut di sini Instruksi Menteri Pertahanan No. III/E/10/52 tanggal 26 Desember 1952 yang dikeluarkan berhubung dengan keluarnya Undang- undang Darurat No. 12 tahun 1952. Hal sub b membawa akibat bahwa 3 tahun sesudah selesainya ikatan dinas tahun 1950 (yaitu akhir tahun 1955) terdapat sebagian dari Angkatan Perang kita terdiri dari anggota-anggota yang tidak terikat lagi oleh suatu ikatan dinas, yaitu karena selesainya waktu yang diuraikan dalam pasal 2 Undang- undang No. 17 tahun 1953 tersebut. Dapat dimengerti bahwa keadaan sekitar golongan sub a dan golongan sub b atas itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dalam pada itu perlu dicatat bahwa Undang-undang No. 13 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 43) tentang kewajiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan, semata-mata untuk melayani keadaan sesudah selesainya ikatan dinas tahun 1950 (yaitu pada tanggal 31 Desember 1952). Dengan perkataan lain: Undang-undang tersebut tidak dapat dipergunakan buat melayani masa depan. (Terkecuali pasal 1 yang hingga kini masih berlaku bagi golongan sub a). Tidak lama lagi selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan terhitung mulai hari Undang-undang Darurat ini ditetapkan, akan dikeluarkan peraturan yang mengatur ikatan dinas baru secara integral, yang mengatur syarat-syarat dan akibat- akibat daripada ikatan dinas tersebut, dan segala sesuatu yang bagi pada anggota Angkatan Perang dalam menentukan sikapnya, yaitu: berhenti dari dinas ketentaraan atau tetap dalam dinas tersebut. Sekiranya, setelah uraian di atas itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat sekarang ini sangat perlu bagi Pemerintah untuk segera mengadakan ketentuan- ketentuan yang sedikit-dikitnya menetapkan kedudukan para anggota Angkatan Perang dalam dinas ketentaraan sesudah akhir tahun 1955; terutama kedudukan dari pada mereka yang sesudah saaat tersebut merasa tidak terikat lagi untuk tetap dalam dinas ketentaraan. Dalam pada itu dipikirkan kepada suatu sistim yang lebih sesuai dengan suasana demokrasi, jika dibandingkan dengan sistim yang dipergunakan dalam menyusun Undang-undang no. 13 tahun 1953 tersebut. Peraturan dalam Undang-undang Darurat ini lebih mengutamakan sifat sukarela, dengan harapan agar para anggota Angkatan Perang ikut juga memperhitungkan kebutuhan Angkatannya masing-masing dalam masa pembangunan pada dewasa ini, setidak-tidaknya padanya ada kesabaran untuk menunggu kedatangan peraturan mengenai ikatan dinas baru sebagai yang telah disebut di atas. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Ketentuan dalam pasal ini adalah sangat penting bagi penyelenggaraan administrasi di lingkungan Angkatan Perang/Kementerian Pertahanan. Sebagaimana telah diketahui, sebagian dari anggota-anggota Angkatan Perang dulunya (dengan mengingat akan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 atau Undang-undang No. 13 tahun 1953) telah pernah menyatakan keinginannya agar diberhentikan dari dinas ketentaraan. Ada juga yang, sekalipun tidak pernah menyatakan keinginannya itu secara tertulis, merasa tergolong mereka yang tetap dalam dinas ketentaraan karena diwajibkan untuk itu; pokoknya, mereka ini merasa termasuk golongan yang diuraikan dalam pasal 2 Undang-undang Darurat/Undang-undang tersebut yang bunyinya sebagai berikut: "Menteri Pertahanan diberi kekuasaan untuk mewajibkan anggota Angkatan Perang yang menyatakan ingin diperhentikan dari dinas ketentaraan, baik karena selsainya waktu ikatan dinas tersebut di atas( Yang dimaksud ialah ikatan dinas tahun 1950), ataupun karena hal-hal lainnya, tetap dalam dinas ketentaraan, apabila tenaga itu masih dibutuhkan." Mengenai golongan tersebut, ditetapkan (dalam Pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang No. 17 tahun 1954 tentang akibat-akibat daripada Undang-undang tentang kewajiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan, yaitu Undang-undang No. 13 tahun 1953), bahwa Menteri Pertahanan dapat mewajibkan anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan itu, buat selama-lamanya 3 tahun. Mengingat ini, maka golongan termaksud setelah akhir tahun 1955, jika tidak diadakan ketentuan lain, dengan sendirinya akan lepas dari ikatan dinas tentara. Sudah barang tentu, di antara mereka itu terdapat juga yang bermaksud untuk tetap dalam dinas ketentaraan setelah berakhirnya tahun 1955. Bagaimanapun juga perlu diadakan ketentuan-ketentuan guna keberesan administrasinya. Bagi mereka yang tidak pernah menyatakan ingin diberhentikan dari dinas ketentaraan (yaitu mereka yang disebut dalam pasal 1 Undang-undang No. 13 tahun 1953), ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang Darurat ini adalah pengulangan belaka.

Pasal 2

Pasal ini pun ketentuan dalam bagian kalimat kedua dari pasal 1 adalah sesuai dengan prinsip sukarela sebagai yang telah diuraikan juga dalam Penjelasan Umum. Mewajibkan seseorang untuk tetap dalam dinas ketentaraan setelah liwat ikatan dinasnya, di luar bentuk wajib militer, dirasakan sebagai hal mengurangi hak azasi untuk memilih lapang pekerjaan secara bebas. Sementara ini, belum dirasakan kebutuhan untuk menyimpang dari prinsip tersebut. Pemerintah berkeyakinan penuh bahwa bagian terbesar, terutama mereka yang tenaganya sungguh masih dibutuhkan buat pemeliharaan dan pembangunan Angkatan Perang, tidak akan meninggalkan Angkatan Perang begitu saja, sekalipun tidak lagi terikat oleh waktu ikatan dinas tertentu. Selanjutnya dalam pasal ini tercantum perkataan pada prinsipnya. Maksud perkataan tersebut tak lain, bahwa segala sesuatu hendaknya disalurkan kepada procedure yang teratur yang akan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Lagipula, hendaknya pernyataan ingin keluar dari dinas ketentaraan itu dikemukakan setelah memahami peraturan tentang ikatan dinas baru, yang tidak lama lagi, yaitu selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan lagi, akan dikeluarkan. Pasal 3. Sesuai dengan makna pasal-pasal yang mendahuluinya, maka mereka yang tidak menyatakan keinginannya untuk berhenti/diberhentikan dari dinas ketentaraan, dianggap secara sukarela tetap dalam dinas tersebut.

Pasal 4

Mengenai soal ikatan dinas, maka golongan Pelajar Angkatan Perang diperlakukan peraturan (peraturan-peraturan) khusus, sehingga perlu ada penegasan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini tidak berlaku bagi mereka.

Pasal 5

dan Pasal 6 Cukup jelas. LN 1955/78; TLN NO. 924

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa, dalam menghadapi kenyataan pada akhir tahun 1955 sebagian dari para anggota Angkatan Perang tidak terikat lagi oleh sesuatu ikatan dinas, menunggu peraturan yang dimaksud sub a di atas, perlu Pemerintah sekarang ini mengadakan beberapa ketentuan mengenai kedudukan mereka dalam dinas ketentaraan sesudah tahun 1955;
c.bahwa karena, keadaan-keadaan yang mendesak perlu ketentuan-ketentuan yang dimaksud sub b di atas diadakan dengan segera; Mengingat : 1. a. Undang-undang No. 12 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 42);
b.Undang-undang No. 13 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 43);
c.Undang-undang No. 16 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 46);
d.Undang-undang No. 17 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 47);

Mengingat

2.Pasal 8 ayat (2) dan pasal 34 Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertambahan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1954 No. 84); Mengingat pula : a. Pasal 124 dan pasal 125 dari Undang-undang Dasar Sementara

b.Pasal 96 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-33 pada tanggal 30 Desember 1955;

Menetapkan

a.Mereka yang tidak menyatakan ingin diberhentikan dari dinas ketentaraan, dianggap tetap dalam dinas ketentaraan. (Mengenai golongan ini, tidak disebut tentang adanya suatu ikatan dinas atau suatu ikatan dinas buat waktu tertentu).
b.Menteri Pertahanan diberi kekuasaan untuk mewajibkan anggota Angkatan Perang yang menyatakan ingin diberhentikan dari dinas ketentaraan, tetap dalam dinas tersebut, apabila tenaga anggota itu masih dibutuhkan. (Berkenaan dengan mereka yang diwajibkan itu, dinyatakan dalam Pasal 2 dari Undang-undang No. 17 tahun 1953 (Lembaran Negara ahun 1953 No. 47) bahwa hal untuk tetap dalam dinas ketentaraan termaksud ialah buat selama-lamanya 3 tahun). Untuk jelasnya dapat disebut di sini Instruksi Menteri Pertahanan No. III/E/10/52 tanggal 26 Desember 1952 yang dikeluarkan berhubung dengan keluarnya Undang- undang Darurat No. 12 tahun 1952. Hal sub b membawa akibat bahwa 3 tahun sesudah selesainya ikatan dinas tahun 1950 (yaitu akhir tahun 1955) terdapat sebagian dari Angkatan Perang kita terdiri dari anggota-anggota yang tidak terikat lagi oleh suatu ikatan dinas, yaitu karena selesainya waktu yang diuraikan dalam pasal 2 Undang- undang No. 17 tahun 1953 tersebut. Dapat dimengerti bahwa keadaan sekitar golongan sub a dan golongan sub b atas itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dalam pada itu perlu dicatat bahwa Undang-undang No. 13 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 43) tentang kewajiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan, semata-mata untuk melayani keadaan sesudah selesainya ikatan dinas tahun 1950 (yaitu pada tanggal 31 Desember 1952). Dengan perkataan lain: Undang-undang tersebut tidak dapat dipergunakan buat melayani masa depan. (Terkecuali pasal 1 yang hingga kini masih berlaku bagi golongan sub a). Tidak lama lagi selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan terhitung mulai hari Undang-undang Darurat ini ditetapkan, akan dikeluarkan peraturan yang mengatur ikatan dinas baru secara integral, yang mengatur syarat-syarat dan akibat- akibat daripada ikatan dinas tersebut, dan segala sesuatu yang bagi pada anggota Angkatan Perang dalam menentukan sikapnya, yaitu: berhenti dari dinas ketentaraan atau tetap dalam dinas tersebut. Sekiranya, setelah uraian di atas itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat sekarang ini sangat perlu bagi Pemerintah untuk segera mengadakan ketentuan- ketentuan yang sedikit-dikitnya menetapkan kedudukan para anggota Angkatan Perang dalam dinas ketentaraan sesudah akhir tahun 1955; terutama kedudukan dari pada mereka yang sesudah saaat tersebut merasa tidak terikat lagi untuk tetap dalam dinas ketentaraan. Dalam pada itu dipikirkan kepada suatu sistim yang lebih sesuai dengan suasana demokrasi, jika dibandingkan dengan sistim yang dipergunakan dalam menyusun Undang-undang no. 13 tahun 1953 tersebut. Peraturan dalam Undang-undang Darurat ini lebih mengutamakan sifat sukarela, dengan harapan agar para anggota Angkatan Perang ikut juga memperhitungkan kebutuhan Angkatannya masing-masing dalam masa pembangunan pada dewasa ini, setidak-tidaknya padanya ada kesabaran untuk menunggu kedatangan peraturan mengenai ikatan dinas baru sebagai yang telah disebut di atas. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Ketentuan dalam pasal ini adalah sangat penting bagi penyelenggaraan administrasi di lingkungan Angkatan Perang/Kementerian Pertahanan. Sebagaimana telah diketahui, sebagian dari anggota-anggota Angkatan Perang dulunya (dengan mengingat akan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1952 atau Undang-undang No. 13 tahun 1953) telah pernah menyatakan keinginannya agar diberhentikan dari dinas ketentaraan. Ada juga yang, sekalipun tidak pernah menyatakan keinginannya itu secara tertulis, merasa tergolong mereka yang tetap dalam dinas ketentaraan karena diwajibkan untuk itu; pokoknya, mereka ini merasa termasuk golongan yang diuraikan dalam pasal 2 Undang-undang Darurat/Undang-undang tersebut yang bunyinya sebagai berikut: "Menteri Pertahanan diberi kekuasaan untuk mewajibkan anggota Angkatan Perang yang menyatakan ingin diperhentikan dari dinas ketentaraan, baik karena selsainya waktu ikatan dinas tersebut di atas( Yang dimaksud ialah ikatan dinas tahun 1950), ataupun karena hal-hal lainnya, tetap dalam dinas ketentaraan, apabila tenaga itu masih dibutuhkan." Mengenai golongan tersebut, ditetapkan (dalam Pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang No. 17 tahun 1954 tentang akibat-akibat daripada Undang-undang tentang kewajiban anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan, yaitu Undang-undang No. 13 tahun 1953), bahwa Menteri Pertahanan dapat mewajibkan anggota Angkatan Perang untuk tetap dalam dinas ketentaraan itu, buat selama-lamanya 3 tahun. Mengingat ini, maka golongan termaksud setelah akhir tahun 1955, jika tidak diadakan ketentuan lain, dengan sendirinya akan lepas dari ikatan dinas tentara. Sudah barang tentu, di antara mereka itu terdapat juga yang bermaksud untuk tetap dalam dinas ketentaraan setelah berakhirnya tahun 1955. Bagaimanapun juga perlu diadakan ketentuan-ketentuan guna keberesan administrasinya. Bagi mereka yang tidak pernah menyatakan ingin diberhentikan dari dinas ketentaraan (yaitu mereka yang disebut dalam pasal 1 Undang-undang No. 13 tahun 1953), ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang Darurat ini adalah pengulangan belaka.

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

dan Pasal 6 Cukup jelas. LN 1955/78; TLN NO. 924

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1955

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (6)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1953

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1954

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (6)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1953

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1954