DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1953

Nomor: 12
Tahun: 1953
Ditetapkan: 20 Mei 1953
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 140 jo. Pasal 127 Konstitusi R.I.S.;

Mengingat

2.Pasal 142, Pasal 97 jo. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Pasal I. Menetapkan peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1950 tentang penerimaan anggauta Angkatan Perang R.I.S. (Lembaran Negara Nomor 5 tahun 1950) sebagai undang-undang dengan perubahan-perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut: UNDANG-UNDANG … UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG REPUBLIK INDONESIA. BAB 1. SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN. Pasal 1.

(1)Yang dapat diterima menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia ialah: warganegara Republik Indonesia bekas anggota Angkatan Perang Republik Indonesia (Tentara Nasional Indonesia) dan warganegara Republik Indonesia bekas anggota Angkatan Darat, yang disusun oleh/atau di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dan warganegara bekas anggota Angkatan Laut Kerajaan Belanda, menurut peraturan-peraturan dalam Pasal 2 yang tersebut di bawah ini.
(2)Dengan menyimpang dari yang ditetapkan dalam pasal ini ayat 1, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dapat menerima warganegara Republik Indonesia yang tidak memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam pasal ini ayat 1, sebagai anggota Angkatan Perang Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Untuk dapat diterima menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia tiap-tiap calon harus mengadakan ikatan dinas yang lamanya 3 tahun.
(2)Untuk ...
(2)Untuk keperluan ikatan dinas tersebut di atas diadakan perjanjian tertulis seperti contoh terlampir.
(3)Mengadakan ikatan dinas tidak disertai pemberian hadiah.

Pasal 3

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal ini ayat 2 dan 4 maka mereka yang tersebut pada Pasal 1 ayat 1 diterima menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia di dalam pangkat yang sama dijabatnya terakhir.
(2)Masa kerja yang diperoleh di dalam Angkatan Perang Republik Indonesia atau di dalam Angkatan Darat, yang disusun oleh/atau di bawah kekuasaan Pemerintah Hlndia Belanda dan Angkatan Laut Kerajaan Belanda dihitung menurut peraturan penyesuaian (inpassing) masa kerja dari Peraturan Gaji Militer.
(3)Penerimaan mereka yang tersebut dalam Pasal 1 ayat 1 dengan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang dijabatnya terakhir, hanya dijalankan dengan penetapan khusus dari Presiden atau Menteri Pertahanan.
(4)Presiden atau Menteri Pertahanan berhak untuk mengadakan peninjauan kembali tentang pangkat-pangkat yang berlaku bagi mereka yang tersebut dalam Pasal 1 ayat 1, pada waktu mereka diterima menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia.

Pasal 4

(1)Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia diperhentikan karena:
1. a.keadaan ...
2. a.keadaan sakit, sehingga menurut keterangan dokter Militer ia tidak dapat lagi menjalankan tugas militer;
3. b.menurut keputusan hakim dihukum yang lamanya lebih dari 2 bulan karena melanggar hukum-hukum pidana atau hukum- hukum pidana tentara, karena melanggar hukum-hukum pidana atau hukum-hukum pidana tentara;
4. c.ternyata mempunyai tabiat yang nyata-nyata dapat merugikan tata-tertib dan hukum tentara;
5. d.kelebihan tenaga (overcompleet), disebabkan penghapusan sebagian maupun seluruhnya dari bagian atau kesatuannya;
6. e.perubahan susunan Angkatan Perang berdasarkan atas perubahan politik pertahanan.
(2)Permintaan berhenti sebelum waktu ikatan dinas selesai hanya dapat dipenuhi, jika menurut pertimbangan dari Menteri Pertahanan pemberhentian tersebut tidak merugikan Republik Indonesia.

BAB II

PERATURAN UMUM

Pasal 5

(1)Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia diangkat, diperhentikan dan sebagainya menurut peraturan yang akan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
(2)Sumpah bagi Angkatan Perang Republik Indonesia dilakukan menurut peraturan yang akan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 6

…

Pasal 6

Gaji tunjangan dan lain-lain sebagainya dan penghasilan lain-lain yang sah, perlengkapan, perawatan dalam hal sakit dilakukan menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang akan ditetapkan.

Pasal 7

Pensiun, onderstand, tunjangan dan uang tunggu bagi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan/atau keluarganya dilakukan menurut Peraturan Pemerintah yang akan ditetapkan.

BAB III

IKATAN DINAS SUKARELA

Pasal 8

Sehabis dan selama ikatan dinas yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, anggota Angkatan Perang Republik Indonesia diperbolehkan mengadakan lagi ikatan dinas yang lebih lama daripada ikatan dinas yang tersebut dalam Pasal 2 ayat 1, menurut suatu ikatan dinas khusus yang akan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 9

Mereka yang tersebut pada Pasal 1 ayat 1 tidak diperbolehkan masuk Angkatan Perang Republik Indonesia, jika menurut pertimbangan Menteri Pertahanan atau penjabat yang ditunjuk oleh beliau, mereka dahulu melakukan kejahatan dan tindakan-tindakan lain baik yang dijalankan di luar kedinasan maupun dijalankan di dalam kedinasan dengan kehendaknya sendiri, yang melanggar peri kemanusiaan dan merugikan rakyat Indonesia. Pasal II Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar … Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1953 WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMMAD HATTA MENTERI PERTAHANAN A.I. ttd WILOPO Diundangkan pada tanggal 11 Juni 1953 MENTERI KEHAKIMAN, ttd LOEKMAN WIRIADINATA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 42 LAMPIRAN. 1 SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS TENTARA Yang bertanda tangan di bawah ini : Jawatan/Senjata : Nama : Pangkat : mengakui bahwa ia telah mengadakan ikatan dinas sesuai dengan maksud dan tujuan yang tersebut dalam Bab I dari Undang-undang No. 12 tahun 1953 tentang penerimaan anggota Tentara Republik Indonesia, bahwa ia mengetahui dan mengerti dengan sesungguhnya peraturan-peraturan tersebut dalam Undang-undang sebagai dimaksud di atas dan sanggup pula menjalankan dan tunduk kepada Peraturan itu. Di............................ (Tanda tangan) Mengetahui dan menyetujui MENTERI PERTAHANAN, a.n.b (...................) LAMPIRAN. 2 TANDA CIRI (signalement) dari orang yang membuat ikatan dinas Hari lahir:.............Tempat kelahiran:.................... Berdiam yang terakhir di:.................................... Suku Bangsa...................Agama:......................... Tinggi:.......................Golongan darah:................ Warna mata:...................Warna rambut:.................. Tanda-tanda yang dapat dikena:............................... Nama lengkap dari ayah Nama lengkap dari ibu (Jika telah meninggal di belakang namanya dibubuhi keterangan: meninggal). Kawin/tidak kawin:........................................... Alamat keluarganya yang berdekatan hubungannya:............... ............................................................... --------------------------------------------------------------- Pendidikan Umum. Dinas pen- Tamat Tahun dapat- didikan. atau tidak nya ijazah. ---------------------------------------------------------------- a) Sekolah Rendah: b) Sekolah Menengah Pertama: c) Sekolah Menengah Atasan: d) Sekolah Tinggi : ----------------------------------------------------------------- Pendidikan vak : a) Pendidikan Vak Rendah : b) Pendidikan Vak Menengah : c) Pendidikan Vak Tinggi : ----------------------------------------------------------------- Dulu pernah-masuk dinas ketentaraan dengan nomor Stamboek. ................... (Diterangkan perubahan-perubahan berturut-turut secara chronologis mulai untuk masuk dinas, atau hanya cukup dengan melampirkan sebuah kutipan dari Stamboek). Dibuat dengan sesungguhnya dan berani angkat sumpah. Cap dari tangan kanan, mulai jari penunjuk. Di..........tgl........... (Tanda tangan)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 140 jo. Pasal 127 Konstitusi R.I.S.;

Mengingat

2.Pasal 142, Pasal 97 jo. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menetapkan

(1)Yang dapat diterima menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia ialah: warganegara Republik Indonesia bekas anggota Angkatan Perang Republik Indonesia (Tentara Nasional Indonesia) dan warganegara Republik Indonesia bekas anggota Angkatan Darat, yang disusun oleh/atau di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dan warganegara bekas anggota Angkatan Laut Kerajaan Belanda, menurut peraturan-peraturan dalam Pasal 2 yang tersebut di bawah ini.
(2)Dengan menyimpang dari yang ditetapkan dalam pasal ini ayat 1, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dapat menerima warganegara Republik Indonesia yang tidak memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam pasal ini ayat 1, sebagai anggota Angkatan Perang Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Untuk dapat diterima menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia tiap-tiap calon harus mengadakan ikatan dinas yang lamanya 3 tahun.
(2)Untuk ...
(2)Untuk keperluan ikatan dinas tersebut di atas diadakan perjanjian tertulis seperti contoh terlampir.
(3)Mengadakan ikatan dinas tidak disertai pemberian hadiah.

Pasal 3

(1)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal ini ayat 2 dan 4 maka mereka yang tersebut pada Pasal 1 ayat 1 diterima menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia di dalam pangkat yang sama dijabatnya terakhir.
(2)Masa kerja yang diperoleh di dalam Angkatan Perang Republik Indonesia atau di dalam Angkatan Darat, yang disusun oleh/atau di bawah kekuasaan Pemerintah Hlndia Belanda dan Angkatan Laut Kerajaan Belanda dihitung menurut peraturan penyesuaian (inpassing) masa kerja dari Peraturan Gaji Militer.
(3)Penerimaan mereka yang tersebut dalam Pasal 1 ayat 1 dengan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang dijabatnya terakhir, hanya dijalankan dengan penetapan khusus dari Presiden atau Menteri Pertahanan.
(4)Presiden atau Menteri Pertahanan berhak untuk mengadakan peninjauan kembali tentang pangkat-pangkat yang berlaku bagi mereka yang tersebut dalam Pasal 1 ayat 1, pada waktu mereka diterima menjadi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia.

Pasal 4

(1)Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia diperhentikan karena:
1. a.keadaan ...
2. a.keadaan sakit, sehingga menurut keterangan dokter Militer ia tidak dapat lagi menjalankan tugas militer;
3. b.menurut keputusan hakim dihukum yang lamanya lebih dari 2 bulan karena melanggar hukum-hukum pidana atau hukum- hukum pidana tentara, karena melanggar hukum-hukum pidana atau hukum-hukum pidana tentara;
4. c.ternyata mempunyai tabiat yang nyata-nyata dapat merugikan tata-tertib dan hukum tentara;
5. d.kelebihan tenaga (overcompleet), disebabkan penghapusan sebagian maupun seluruhnya dari bagian atau kesatuannya;
6. e.perubahan susunan Angkatan Perang berdasarkan atas perubahan politik pertahanan.
(2)Permintaan berhenti sebelum waktu ikatan dinas selesai hanya dapat dipenuhi, jika menurut pertimbangan dari Menteri Pertahanan pemberhentian tersebut tidak merugikan Republik Indonesia.

BAB II

PERATURAN UMUM

Pasal 5

(1)Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia diangkat, diperhentikan dan sebagainya menurut peraturan yang akan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
(2)Sumpah bagi Angkatan Perang Republik Indonesia dilakukan menurut peraturan yang akan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 6

…

Pasal 6

Gaji tunjangan dan lain-lain sebagainya dan penghasilan lain-lain yang sah, perlengkapan, perawatan dalam hal sakit dilakukan menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang akan ditetapkan.

Pasal 7

Pensiun, onderstand, tunjangan dan uang tunggu bagi anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan/atau keluarganya dilakukan menurut Peraturan Pemerintah yang akan ditetapkan.

BAB III

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1953

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERATURAN UMUM

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

IKATAN DINAS SUKARELA

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1955

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERATURAN UMUM

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

IKATAN DINAS SUKARELA

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1955