DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1977

Nomor: 21
Tahun: 1977
Ditetapkan: 30 Maret 1977
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak merangkap jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pada kenyataannya melaksanakan tugasnya secara penuh seperti Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang merangkap jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu mengatur pensiun Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak merangkap jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang bersifat Pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 36), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2973);
3.Peraturan …
3.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 18), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 15);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENSIUN WAKIL KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK MERANGKAP JABATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak merangkap jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)kepada bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan pensiun.
(2)Besarnya ...
(2)Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah 3/4% (tiga perempat persen) untuk tiap 1 (satu) bulan masa jabatan, dengan ketentuan sedikit-dikitnya 4 1/2% (empat setengah persen) dan sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) dari dasar pensiun.
(3)Dasar pensiun adalah gaji pokok Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Bagi bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 36), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2973).

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama maupun tersendiri menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 1971 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 1977 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, SH. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1977 NOMOR 26

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak merangkap jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pada kenyataannya melaksanakan tugasnya secara penuh seperti Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang merangkap jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu mengatur pensiun Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak merangkap jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang bersifat Pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 36), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2973);
3.Peraturan …
3.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 18), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 15);

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

(1)kepada bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan pensiun.
(2)Besarnya ...
(2)Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah 3/4% (tiga perempat persen) untuk tiap 1 (satu) bulan masa jabatan, dengan ketentuan sedikit-dikitnya 4 1/2% (empat setengah persen) dan sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) dari dasar pensiun.
(3)Dasar pensiun adalah gaji pokok Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1977

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1977

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1980

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1971

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1977

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1980