DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1988

Nomor: 2
Tahun: 1988
Ditetapkan: 1 Maret 1988
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sukarela, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Wajib, dan anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 1988, pada hakikatnya adalah prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.bahwa dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3), terdapat delapan Undang- undang yang mengatur tentang pembinaan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia serta pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga Undang-undang tersebut perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan Undang- undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945,

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan mencabut :

1.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1953 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 42);
2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1953 tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 43);
3.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1953 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 45);
4.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 46);
5.Undang-undang Nomor 17 Tahun 1953 tentang Akibat-akibat Daripada Undang-undang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 47);
6.Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Undang-undang Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 60);
7.Undang-undang Nomor 55 Tahun 1958 tentang Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 105);
8.Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 117) juncto Undang-undang Nomor 40 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 125); Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a.Warga negara, adalah warga negara Republik Indonesia;
b.Tentara, adalah Tentara Nasional Indonesia;
c.Menteri, adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia;
d.Panglima, adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara.
(2)Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

(1)Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia wajib menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara dan pembangunan nasional dengan bertekad seperti termuat dalam Sumpah Prajurit.
(2)Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut Demi Allah saya bersumpah berjanji : Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan; Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan; Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia; Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Pasal 4

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkewajiban membentuk kepribadian diri yang memancarkan sikap dan perilaku prajurit rakyat, prajurit pejuang, serta prajurit nasional, yang patriotik dan profesional, pengemban amanat penderitaan rakyat demi cita-cita bangsa sebagai perwujudan hakikat prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia seperti tercermin dalam Sapta Marga.

Pasal 5

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia adalah aparatur negara yang taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta ber-Sumpah Prajurit dan ber-Sapta Marga.

Pasal 6

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik.

Pasal 7

(1)Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara terdiri atas :
1. a.prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka panjang sebagai Prajurit Karier;
2. b.prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Prajurit Sukarela Dinas Pendek;
3. c.prajurit sukarela yang berdinas secara penggal waktu sebagai Prajurit Cadangan Sukarela;
4. d.prajurit wajib yang berdinas selama 2 tahun penuh sebagai Prajurit Wajib;
5. c.prajurit wajib yang berdinas secara penggal waktu untuk selama-lamanya 5 tahun, sebagai Prajurit Cadangan Wajib.
(2)Prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :
1. a.prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka panjang sebagai Prajurit Karier;
2. b.prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Prajurit Sukarela Dinas Pendek.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas perwira, bintara, dan tamtama.

Pasal 9

(1)Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberi berpangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarkhi keprajuritan.
(2)Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana di-maksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sukarela, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Wajib, dan anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 1988, pada hakikatnya adalah prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.bahwa dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3), terdapat delapan Undang- undang yang mengatur tentang pembinaan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia serta pertumbuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga Undang-undang tersebut perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan Undang- undang tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945,

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan mencabut :

1.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1953 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 42);
2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1953 tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 43);
3.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1953 tentang Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 45);
4.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1953 tentang Kedudukan Hukum Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 46);
5.Undang-undang Nomor 17 Tahun 1953 tentang Akibat-akibat Daripada Undang-undang Kewajiban Anggota Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 47);
6.Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958 tentang Undang-undang Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 60);
7.Undang-undang Nomor 55 Tahun 1958 tentang Kedudukan Anggota Angkatan Perang Dalam Dinas Ketentaraan Sesudah Akhir Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 105);
8.Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 117) juncto Undang-undang Nomor 40 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 125); Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a.Warga negara, adalah warga negara Republik Indonesia;
b.Tentara, adalah Tentara Nasional Indonesia;
c.Menteri, adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia;
d.Panglima, adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 2

(1)Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara.
(2)Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

(1)Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia wajib menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara dan pembangunan nasional dengan bertekad seperti termuat dalam Sumpah Prajurit.
(2)Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut Demi Allah saya bersumpah berjanji : Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan; Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan; Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia; Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik.

Pasal 7

(1)Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara terdiri atas :
1. a.prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka panjang sebagai Prajurit Karier;
2. b.prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Prajurit Sukarela Dinas Pendek;
3. c.prajurit sukarela yang berdinas secara penggal waktu sebagai Prajurit Cadangan Sukarela;
4. d.prajurit wajib yang berdinas selama 2 tahun penuh sebagai Prajurit Wajib;
5. c.prajurit wajib yang berdinas secara penggal waktu untuk selama-lamanya 5 tahun, sebagai Prajurit Cadangan Wajib.
(2)Prajurit Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :
1. a.prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka panjang sebagai Prajurit Karier;
2. b.prajurit sukarela yang berdinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Prajurit Sukarela Dinas Pendek.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas perwira, bintara, dan tamtama.

Pasal 9

(1)Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberi berpangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarkhi keprajuritan.
(2)Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana di-maksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1988

Peraturan turunan (6)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1990

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1988

Peraturan turunan (6)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1990