DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1980

Nomor: 45
Tahun: 1980
Ditetapkan: 27 Desember 1980
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mengubah persentase tunjangan perbaikan penghasilan pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun/ Tunjangan Bersifat Pensiun Dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2812);
3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
4.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);
5.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);
6.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3182);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Duda (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 16);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1977 tentang Pensiun Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Yang Tidak Merangkap Jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 26);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 29);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1977 tentang Penetapan Kembali Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu, Dan Anak Yatim Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3111);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pensiun Bagi Bekas Ketua Dan Bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Serta Jandanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 15);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan /Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160).
15.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun Bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 22);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PENSIUN BAGI PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN. Pasal I Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1.

(1)Kepada penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun diberikan setiap bulan tunjangan perbaikan penghasilan pensiun sebesar 50% lima puluh persen) dari panghasilan.
(2)Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pensiun Pokok;
2. b.Tunjangan isteri/suami;
3. c.Tunjangan anak. dengan ketentuan bahwa penghasilan sebagaimana dimaksud sekurang- kurangnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebulan. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1981. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1980. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA SUDHARMONO, SH. LN 1980/73

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1966

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1978

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1980

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1980

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (16)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1966

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1978

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1980

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1980