Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1976
- Nomor
- 21
- Tahun
- 1976
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 29
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN ATAS USAHA PERTAMBANGAN BUKAN MINYAK DAN GAS BUMI.
BAB I
h.1. luran Tetap; h.2. luran Eksplorasi dan atau luran Eksploitasi;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 diberikan kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain serta perangsang penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11.
BAB II KELONGGARAN PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN
BAB II
Selama jangka waktu berlakunya Kuasa Pertambangan/Hak Menambang, akan tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) tahun terhitung dari saat mulai berproduksi, Perusahaan wajib memungut Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarip yang berlaku dan menyetorkannya kepada Pemerintah.
Kepada Perusahaan diberikan pembebasan Bea Meterai Modal atas penempatan/penyetoran modalnya untuk jangka waktu terhitung mulai dari saat didirikannya Perusahaan sampai dengan berakhirnya Kuasa Pertambangan/ Hak Menambang.
…
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen