DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1976

Nomor: 21
Tahun: 1976
Ditetapkan: 23 Agustus 1976
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha-usaha di bidang pertambangan tersebut, selain memerlukan penanaman modal yang besar serta pengetahuan yang khusus, mengandung pula unsur risiko yang lebih besar daripada usaha-usaha di bidang lain;
c.bahwa sekalipun terdapat kekhususan sifat usaha bidang pertambangan, dipandang perlu untuk tidak memberikan pembebasan pajak perseroan kepada perusahaan-perusahaan pertimbangan;
d.bahwa berhubung dengan faktor-faktor khusus dalam pengusahaan bidang pertambangan tersebut dan untuk keseragaman dalam pengaturan pungutan, perlu diadakan pengaturan khusus mengenai perpajakan dan pungutan-pungutan lain untuk usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Indische Tariefswet 1873 (Stbl. 1873 : 35) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 4);
2. 3.Ordonansi …
3. 3.Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Stbl. 1925 : 319) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940);
4. 4.Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Stbl. 1944 : 17) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2941);

Mengingat

5.Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 157) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan/Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan 1951 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2847);
6.Undang-undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1860);
7.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
8.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
9.Undang …
9.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
10.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
11.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Dividen 1959 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2942);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu-lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN ATAS USAHA PERTAMBANGAN BUKAN MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Perusahaan yang berusaha di bidang pertambangan bukan minyak dan gas bumi dengan suatu Kuasa Pertambangan/Hak Menambang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, wajib membayar pajak-pajak dan pungutan-pungutan tersebut dibawah ini:
1. a.Pajak Perseroan;
2. b.Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty;
3. c.Pajak Penjualan;
4. d.Bea Materai;
5. e.Bea Balik Nama;
6. f.Bea Masuk;
7. g.Cukai;
8. h.Pungutan-pungutan yang berhubungan dengan Kuasa Pertambangan/Hak Menambang; yakni : h.1. luran Tetap; h.2. luran Eksplorasi dan atau luran Eksploitasi;
9. i.Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA);
10. j.Pajak dan pungutan Daerah yang telah mendapatkan pengesahan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. k.Pungutan administrasi umum untuk sesuatu fasilitas atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah;
12. l.Pungutan sehubungan dengan penggunaan permukaan tanah untuk bangunan, pabrik atau fasilitas lain di luar Daerah Pertambangan, seperti dimaksud dalam Pasal 7;
13. m.Pungutan atas hasil penjualan devisa umum sehubungan dengan pelaksanaan ekspor.
(2)Pelaksanaan …
(2)Pelaksanaan pemungutan iuran, pajak dan pungutan tersebut pada huruf i, j, dan 1 ayat (1) dapat disatukan dalam suatu jumlah pembayaran tetap (lumpsum payment) yang besarnya ditetapkan dalam Kontrak Karya atau Izin Penanaman Modal yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pembayaran sedemikian itu dapat diberlakukan sebagai pengganti dan merupakan pembayaran atas semua iuran, pajak dan pungutan daerah lainnya termaksud.

Pasal 2

(1)Kepada Perusahaan yang menanamkan modalnya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 atau Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 diberikan kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain serta perangsang penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11.
(2)Kepada Perusahaan yang tidak termasuk dalam golongan Perusahaan termaksud pada ayat (1) diberikan kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, 9, dan Pasal 10 ayat (2).

BAB II

KELONGGARAN PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN

Pasal 3

(1)Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pertama sejak galian pertama mulai berproduksi, Perusahaan dikenakan Pajak Perseroan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari laba kena pajak.
(2)Setelah …
(2)Setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perusahaan dikenakan Pajak Perseroan sebesar,45% (empat puluh lima persen) dari laba kena pajak.
(3)Kepada Perusahaan tidak diberikan masa bebas pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1a ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

Pasal 4

Selama jangka waktu berlakunya Kuasa Pertambangan/Hak Menambang, akan tetapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) tahun terhitung dari saat mulai berproduksi, Perusahaan wajib memungut Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarip yang berlaku dan menyetorkannya kepada Pemerintah.

Pasal 5

Kepada Perusahaan diberikan pembebasan Bea Meterai Modal atas penempatan/penyetoran modalnya untuk jangka waktu terhitung mulai dari saat didirikannya Perusahaan sampai dengan berakhirnya Kuasa Pertambangan/ Hak Menambang.

Pasal 6

(1)Perusahaan dapat mengimpor bebas dari Bea Masuk dan Pajak Penjualan (impor) dalam jangka waktu sampai dengan tahun kesepuluh setelah saat mulainya berproduksi, alat-alat dan bahan- bahan yang diperlukan untuk menjalankan Perusahaan, sebagai berikut :
1. a.mesin, unit-unit mesin, alat-alat serta bagian-bagiannya;
2. b.kendaraan bermotor (kecuali kendaraan sedan dan sedan station wagon), pesawat terbang, kapal dan alat pengangkutan lainnya;
3. c.bahan baku (untuk produksi ekspor), bahan bangunan untuk pabrik, kantor, perumahan pegawai, sekolah, dan rumah sakit, dan;
4. d.alat-alat perlengkapan dan mesin kantor.
(2)Bagi …
(2)Bagi semua barang yang diimpor oleh Perusahaan tersebut pada ayat (1) berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. a.tidak boleh dipergunakan di Indonesia selain untuk dan dalam hubungan langsung dengan operasi Perusahaan;
2. b.tidak boleh dijual di dalam wilayah Republik Indonesia kecuali setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat penggantinya yang akan menetapkan syarat- syarat yang diperlukan sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Bea Cukai dan Impor yang berlaku pada saat penjualan itu, dan
3. c.apabila tidak diperlukan lagi oleh Perusahaan, dapat dijual di luar wilayah Republik Indonesia dan dire-ekspor bebas dari bea dan pungutan pabean, setelah mendapat izin dari Menteri Perdagangan.

Pasal 7

(1)Kecuali untuk pemakaian permukaan tanah bagi bangunan- bangunan dan atau fasilitas-fasilitas yang terbuka untuk umum, Perusahaan wajib membayar IPEDA dan pungutan-pungutan sehubungan dengan penggunaan permukaan tanah untuk bangunan- bangunan, pabrik-pabrik dalam wilayah kontrak karya, kuasa pertambangan dan wilayah izin pertambangan lainnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
(2)Untuk penggunaan permukaan tanah yang telah dikenakan pungutan luran Tetap dan luran Pembangunan Daerah (IPEDA), masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, tidak dikenakan lagi pungutan lain.
(3)Kecuali ditetapkan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), tatacara pengenaan pungutan luran Tetap dan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

…

Pasal 8

(1)Perusahaan tunduk pada ketentuan-ketentuan lalu-lintas devisa yang berlaku.
(2)Dengan persetujuan Direksi Bank Indonesia, Perusahaan dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menjual kepada Bank Indonesia seluruh devisa yang diperoleh dari hasil ekspor produksinya berdasarkan ketentuan ayat (1), dengan ketentuan bahwa pengecualian tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan atas sifat usaha, jenis produksi, permodalan dan pemasaran dari proyek yang bersangkutan serta harus dicantumkan dalam Kontrak Karya atau Izin Penanaman Modal yang bersangkutan.
(3)Persetujuan Direksi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa usaha-usaha di bidang pertambangan tersebut, selain memerlukan penanaman modal yang besar serta pengetahuan yang khusus, mengandung pula unsur risiko yang lebih besar daripada usaha-usaha di bidang lain;
c.bahwa sekalipun terdapat kekhususan sifat usaha bidang pertambangan, dipandang perlu untuk tidak memberikan pembebasan pajak perseroan kepada perusahaan-perusahaan pertimbangan;
d.bahwa berhubung dengan faktor-faktor khusus dalam pengusahaan bidang pertambangan tersebut dan untuk keseragaman dalam pengaturan pungutan, perlu diadakan pengaturan khusus mengenai perpajakan dan pungutan-pungutan lain untuk usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Indische Tariefswet 1873 (Stbl. 1873 : 35) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 4);
2. 3.Ordonansi …
3. 3.Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Stbl. 1925 : 319) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940);
4. 4.Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Stbl. 1944 : 17) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2941);

Mengingat

5.Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 157) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan/Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan 1951 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2847);
6.Undang-undang Nomor 11 Prp. Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1860);
7.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
8.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
9.Undang …
9.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
10.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
11.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Pajak Dividen 1959 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2942);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu-lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN ATAS USAHA PERTAMBANGAN BUKAN MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Perusahaan yang berusaha di bidang pertambangan bukan minyak dan gas bumi dengan suatu Kuasa Pertambangan/Hak Menambang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perusahaan, wajib membayar pajak-pajak dan pungutan-pungutan tersebut dibawah ini:
1. a.Pajak Perseroan;
2. b.Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty;
3. c.Pajak Penjualan;
4. d.Bea Materai;
5. e.Bea Balik Nama;
6. f.Bea Masuk;
7. g.Cukai;
8. h.Pungutan-pungutan yang berhubungan dengan Kuasa Pertambangan/Hak Menambang; yakni : h.1. luran Tetap; h.2. luran Eksplorasi dan atau luran Eksploitasi;
9. i.Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA);
10. j.Pajak dan pungutan Daerah yang telah mendapatkan pengesahan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. k.Pungutan administrasi umum untuk sesuatu fasilitas atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah;
12. l.Pungutan sehubungan dengan penggunaan permukaan tanah untuk bangunan, pabrik atau fasilitas lain di luar Daerah Pertambangan, seperti dimaksud dalam Pasal 7;
13. m.Pungutan atas hasil penjualan devisa umum sehubungan dengan pelaksanaan ekspor.
(2)Pelaksanaan …
(2)Pelaksanaan pemungutan iuran, pajak dan pungutan tersebut pada huruf i, j, dan 1 ayat (1) dapat disatukan dalam suatu jumlah pembayaran tetap (lumpsum payment) yang besarnya ditetapkan dalam Kontrak Karya atau Izin Penanaman Modal yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pembayaran sedemikian itu dapat diberlakukan sebagai pengganti dan merupakan pembayaran atas semua iuran, pajak dan pungutan daerah lainnya termaksud.

Pasal 2

(1)Kepada Perusahaan yang menanamkan modalnya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 atau Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 diberikan kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain serta perangsang penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11.
(2)Kepada Perusahaan yang tidak termasuk dalam golongan Perusahaan termaksud pada ayat (1) diberikan kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, 9, dan Pasal 10 ayat (2).

BAB II

KELONGGARAN PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN

Pasal 3

(1)Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pertama sejak galian pertama mulai berproduksi, Perusahaan dikenakan Pajak Perseroan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari laba kena pajak.
(2)Setelah …
(2)Setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Perusahaan dikenakan Pajak Perseroan sebesar,45% (empat puluh lima persen) dari laba kena pajak.
(3)Kepada Perusahaan tidak diberikan masa bebas pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1a ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

(1)Perusahaan dapat mengimpor bebas dari Bea Masuk dan Pajak Penjualan (impor) dalam jangka waktu sampai dengan tahun kesepuluh setelah saat mulainya berproduksi, alat-alat dan bahan- bahan yang diperlukan untuk menjalankan Perusahaan, sebagai berikut :
1. a.mesin, unit-unit mesin, alat-alat serta bagian-bagiannya;
2. b.kendaraan bermotor (kecuali kendaraan sedan dan sedan station wagon), pesawat terbang, kapal dan alat pengangkutan lainnya;
3. c.bahan baku (untuk produksi ekspor), bahan bangunan untuk pabrik, kantor, perumahan pegawai, sekolah, dan rumah sakit, dan;
4. d.alat-alat perlengkapan dan mesin kantor.
(2)Bagi …
(2)Bagi semua barang yang diimpor oleh Perusahaan tersebut pada ayat (1) berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. a.tidak boleh dipergunakan di Indonesia selain untuk dan dalam hubungan langsung dengan operasi Perusahaan;
2. b.tidak boleh dijual di dalam wilayah Republik Indonesia kecuali setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat penggantinya yang akan menetapkan syarat- syarat yang diperlukan sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Bea Cukai dan Impor yang berlaku pada saat penjualan itu, dan
3. c.apabila tidak diperlukan lagi oleh Perusahaan, dapat dijual di luar wilayah Republik Indonesia dan dire-ekspor bebas dari bea dan pungutan pabean, setelah mendapat izin dari Menteri Perdagangan.

Pasal 7

(1)Kecuali untuk pemakaian permukaan tanah bagi bangunan- bangunan dan atau fasilitas-fasilitas yang terbuka untuk umum, Perusahaan wajib membayar IPEDA dan pungutan-pungutan sehubungan dengan penggunaan permukaan tanah untuk bangunan- bangunan, pabrik-pabrik dalam wilayah kontrak karya, kuasa pertambangan dan wilayah izin pertambangan lainnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
(2)Untuk penggunaan permukaan tanah yang telah dikenakan pungutan luran Tetap dan luran Pembangunan Daerah (IPEDA), masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, tidak dikenakan lagi pungutan lain.
(3)Kecuali ditetapkan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), tatacara pengenaan pungutan luran Tetap dan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

…

Pasal 8

(1)Perusahaan tunduk pada ketentuan-ketentuan lalu-lintas devisa yang berlaku.
(2)Dengan persetujuan Direksi Bank Indonesia, Perusahaan dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menjual kepada Bank Indonesia seluruh devisa yang diperoleh dari hasil ekspor produksinya berdasarkan ketentuan ayat (1), dengan ketentuan bahwa pengecualian tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan atas sifat usaha, jenis produksi, permodalan dan pemasaran dari proyek yang bersangkutan serta harus dicantumkan dalam Kontrak Karya atau Izin Penanaman Modal yang bersangkutan.
(3)Persetujuan Direksi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1970

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1970