DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2009

Nomor: 38
Tahun: 2009
Ditetapkan: 14 Oktober 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. PENYELENGGARAAN POS 4. PRANGKO DAN KODE POS 5. HAK DAN KEWAJIBAN 6. PEMERIKSAAN KIRIMAN 7. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN POS 8. PENYIDIKAN 9. SANKSI ADMINISTRATIF 10. KETENTUAN PIDANA 11. KETENTUAN PERALIHAN 12. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pos merupakan sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, mendukung persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan hubungan antarbangsa;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276) tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi di bidang pos;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pos; Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 28F, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG POS BAB I . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
2.Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.
3.Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
4.Jaringan Pos adalah rangkaian titik layanan yang terintegrasi baik fisik maupun nonfisik dalam cakupan wilayah layanan tertentu dalam penyelenggaraan pos.
5.Interkoneksi adalah keterhubungan jaringan pos antarpenyelenggara pos.
6.Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.
7.Kode Pos adalah sederetan angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf yang dituliskan di belakang nama kota untuk memudahkan penyortiran, penyampaian kiriman, dan keperluan lain.
8.Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik, atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos.
9.Prangko adalah label atau carik, atau teraan di atas kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu, baik bergambar maupun tidak bergambar, yang memuat nama negara penerbit atau tanda gambar yang merupakan ciri khas negara penerbit, dan mempunyai nilai nominal tertentu berupa angka dan/atau huruf.
10.Pemerintah . . .
10.Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12.Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pos.
13.Orang adalah orang perseorangan ataupun badan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pos diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kemanfaatan;
b.keadilan;
c.kepastian hukum;
d.persatuan;
e.kebangsaan;
f.kesejahteraan;
g.keamanan dan keselamatan;
h.kerahasiaan;
i.perlindungan;
j.kemandirian; dan
k.kemitraan.

Pasal 3

Pos diselenggarakan dengan tujuan untuk:

a.meningkatkan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan hubungan antarbangsa dan antarnegara;
b.membuka . . .
b.membuka peluang usaha, memperlancar perekonomian nasional, dan mendukung kegiatan pemerintahan;
c.menjamin kualitas layanan komunikasi tertulis dan surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos; dan
d.menjamin terselenggaranya layanan pos yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan

BAB III

PENYELENGGARAAN POS

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.
(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.badan usaha milik negara;
2. b.badan usaha milik daerah;
3. c.badan usaha milik swasta; dan
4. d.koperasi.

Pasal 5

(1)Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat melakukan kegiatan:
1. a.layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik;
2. b.layanan paket;
3. c.layanan logistik;
4. d.layanan transaksi keuangan; dan
5. e.layanan keagenan pos.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan layanan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Pos dilakukan dengan pelayanan prima dan berpedoman pada standar pelayanan.
(2)Standar pelayanan dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan Pos dinas militer diatur oleh Menteri bersama-sama dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.
(2)Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pos dinas lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pos harus menggunakan perangkat yang memenuhi standar teknis yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (5)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 158 Tahun 2014

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 11 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (5)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 158 Tahun 2014

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 11 Tahun 2016