DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1974

Nomor: 4
Tahun: 1974
Ditetapkan: 4 Juni 1974
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih mengintensipkan dan memperlancar jalannya pemerintahan dan pembangunan dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh serta dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dipenuhi dan adanya persiapan-persiapan yang nyata, maka sebagian dari wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bekas Kewedanaan-kewedanaan Tanah Alas dan Gayo Luas perlu dipisahkan untuk dibentuk menjadi Kabupaten baru yaitu Kabupaten Aceh Tenggara yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Mengingat : 1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 18 dan 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973;
3.Undang-undang …
3.Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58) juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956;
4.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83) juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37) ;
5.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915). Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dibentuk Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 2

…

Pasal 2

(1)Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara meliputi dan terdiri dari Kecamatan-kecamatan :
1. a.Pulonas,
2. b.Bambel,
3. c.Lawe Sigala-gala,
4. d.Blangkejeren,
5. e.Kutapanjang,
6. f.Rikit.Gaib,
7. g.Lawe Alas,
8. h.Terangon,
9. i.Babussalam, yang dipisahkan dari Kabupaten Aceh Tengah yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956.
(2)Wilayah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 juncto Undang- undang Nomor 24 Tahun 1956, diubah sehingga meliputi dan terdiri dari Kecamatan-kecamatan :
1. a.Bukit,
2. b.Babasan,
3. c.Lingga,
4. d.Kota Takengon,
5. e.Badar,
6. f.Timang Gajah,
7. g.Sila Nara.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara berkedudukan di Kutacane.
(2)Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah (baru) berkedudukan di Takengon.

Pasal 4

(1)Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Deerah Kabupaten Aceh Tenggara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
(2)Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (baru) masing-masing mempunyai Anggota sekurang- kurangnya 20 (dua-puluh) orang dan sebanyak-banyakaya 40 (empat- puluh) orang.

BAB II

URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH

Pasal 5

Urusan rumah tangga Daerah yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 untuk Kabupaten Aceh Tengah (lama) berlaku pula bagi Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 6

…

Pasal 6

(1)Untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang ini, di Kabupaten Aceh Tenggara dibentuk Sekretariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah.
(2)Untuk melancarkan jalannya pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pengelolaan harta, dan milik serta lain-lain hal yang dipandang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1969

Peraturan turunan (6)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 65 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2023

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1969

Peraturan turunan (6)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2002

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 17 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 65 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2023

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2021