Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1969
- Nomor
- 16
- Tahun
- 1969
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
Undang-undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum jo No. XLII/MPRS/ 1968 tentang perobahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia. No. XI/MPRS/ 1966 tentang Pemilihan Umum, perlu segera dibentuk Undang-undang mengenai lembaga-lembaga tersebut. Mengingat : 1. Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 19 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BAB I. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.
Pasal 1.
Pasal 2.
Pasal 3. Masa jabatan keanggotaan M.P.R. adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotannya berakhir. Pasal 4.
Pasal 5. Pemberhentian anggota M.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden. Pasal 6.
Pasal 7. Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagai berikut: "Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara. Undang-undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta. peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara
Pasal 8.
Pasal 9.
BAB II
.
Pasal 12. Masa keanggotaan D.P.R. adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir. Pasal 13.
Pasal 14.
Pasal 15. Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 14 adalah sebagai berikut: "Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabtan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa menjungjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara. Undang-undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia; bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia" 7.Pimpinan D.P.R. Pasal 16.
sendiri.
BAB III. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I. 8.Susunan. Pasal 17.
Pasal 18.
Pasal 19. Masa-keanggotaan D.P.R.D. I adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir. Pasal 20.
Pasal 21.
Pasal 22. Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 21 adalah sebagai berikut: "Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sunguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua)a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat; bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia; bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara Republik Indonesia".
BAB IV. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II.
Pasal 24.
Pasal 25.
Pasal 26. Masa keanggotaan D.P.R.D. II adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir. Pasal 27.
Pasal 28.
Pasal 29. Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 28 adalah sebagai berikut: "Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah(berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjungjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga, memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia".
Pasal 30.
BAB V. KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT.
Pasal 31. Untuk dapat melaksanakan fungsinya, M.P.R. mempunyai hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Pasal 32.
Pasal 33. Untuk dapat melaksanakan fungsinya, D.P.R.D. mempunyai hak-hak yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.
Pasal 34. Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat tidak dapat dituntut dimuka Pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam rapat Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat atau kepada Pemerintah, kecuali jika mereka mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku Kedua Bab I. K.U.H.P.
Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan/anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diatur oleh badan masing-masing tersebut bersama-sama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah. Pasal 36. Agar M.P.R./D.P.R. dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan sifat dan martabat M.P.R./D.P.R. dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disediakan bagian anggaran tersendiri.
Pasal 37. Peraturan Tata-tertib dari masing-masing Badan Permusyawaratan/Perwakilan diatur sendiri oleh masing-masing badan tersebut.
Pasal 38.
Pasal 39.
setelah ia terpilih baginya berlaku ketentuan tersebut dalam ayat (1). Pasal 40. Selain jabatan-jabatan yang tersebut dalam pasal 38, keanggotaan D.P.R.D. tidak boleh dirangkap dengan:
Pasal 41. Anggota D.P.R.D. tidak boleh melakukan pekerjaan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 42. Bagi Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diadakan Undang-undang tersendiri mengenai pemanggilan, permintaan keterangan berhubung dengan suatu tindak pidana, penangkapan, penahan, pengeledahan dan penyitaan. BAB VI. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN. 20 Hak mengganti. Pasal 43.
Pasal 44. Bagi Badan Perwakilan Rakyat yang akan dibentuk untuk Daerah Tingkat III berlaku prinsip-prinsip dan azas-azas dalam Undang-undang ini. BAB VII. KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP. Pasal 45. Semua Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang telah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang ini mulai menjalankan tugas dan wewenang. Pasal 46. Hal-hal yang belum diatur dalam, Undang-undang ini, akan diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Pasal 47. Segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 48. Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D", dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar ... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta. pada tanggal 17 Desember 1969. Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 17 Desember 1969. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSYAH. Mayor Jenderal T.N.I. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. I. UMUM :
Susunan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus terbentuk atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan perwakilan. Oleh karena itu maka susunan Badan Permusyawaratan /Perwakilan Rakyat tersebut harus mencerminkan azas-azas demokrasi Pancasila. Azas-azas tersebut harus dapat disalurkan dalam wadah-wadah yang dalam sistim Negara Republik Indonesia merupakan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik yang bertingkat nasional maupun bertingkat daerah. Badan-badan tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan tertinggi, Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif. Disusunnya badan-badan ini bukan untuk menyusun dan membentuk atau mendirikan Negara baru dan juga bukan untuk merubah Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 baik sebagian maupun keseluruhannya, tetapi untuk menegakkan, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai yang diperjoangkan Orde Baru.
Sebagai kenyataan pertumbuhan tata kehidupan masyarakat yang khas Indonesia, maka Masyarakat Indonesia telah mengelompokan kehendak dan isi hati nurani rakyat Indonesia, maka susunan anggotanya harus mencakup kedua golongan tersebut. Hal demikian sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XI/MPRS/ 1966 tentang Pemilihan Umum jo. Ketetapan M.P.R.S. No. XLII/MPRS/ 1968 tentang Perubahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XI/MPRS/ 1966 tentang Pemilihan Umum yang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa susunan D.P.R. dan D.P.R.D. terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya. Telah menjadi prinsip bahwa kedua golongan tersebut di atas adalah sama pentingnya. Undang-undang Dasar 1945 sendiri tidak menentukan cara pengisian badan-badan tersebut, mengingat pula situasi dan kondisi pada saat ini, maka pengisian dilakukan dengan jalan pemilihan dan pengangkatan. Pemilihan umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan musyawarah perwakilan yang digariskan oleh Undang-undang Dasar Negara. Pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Pancasila yang menghendaki ikut sertanya segala kekuatan representatif dalam badan-badan tersebut. Pengisian dengan jalan pengangkatan dilakukan bagi golongan Karya Angkatan Bersenjata dan sebagian Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata. Golongan Karya Angkatan Bersenjata. Mengingat Dwifungsi ABRI sebagai alat Negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila/Undang-undang Dasar 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri. Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut di atas tidak akan tercapai jika anggota ABRI ikut serta dalam pemilihan umum, yang berarti bahwa anggota ABRI berkelompok-kelompok berlain-lain pilihan dan pendukungnya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat. Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak pilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dengan melalui pengangkatan. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata. Sebagian Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang karena sifat keanggotaan Organisasinya tidak ikut serta dalam pemilihan umum, tetapi merupakan kekuatan dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, keagamaan dan sebagai pioner yang tidak dapat diabaikan, secara representatif perlu ada dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Perwakilan mereka itu diadakan melalui pengangkatan.
Anggota dari Golongan Politik, mewakili paham politik yang telah hidup secara meluas dan mendalam dikalangan rakyat. Dengan berpedoman dan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan, yang dimaksudkan dengan Golongan Politik ialah Partai Politik yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang tersebut. Dalam pemilihan umum pertama yang dimaksud dengan Golongan Politik ialah organisasi Golongan Politik sebagaimana termaksud dalam pasal 34 Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi wakil/utusan dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat menurut Undang-undang ini digunakan hasil yang dicapai dalam pemilihan umum. B. GOLONGAN KARYA. Golongan Karya sebagai subyek politik yang hidup dalam masyarakat, sudah seyogyanya mendapat perwakilan di dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dengan berpedoman dan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan, maka yang dimaksud dengan Golongan Karya adalah yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang tersebut. Di dalam pemilihan umum pertama yang dimaksud dengan Golongan Karya ialah Golongan Karya sebagaimana termaksud dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Sebagai dasar telah digariskan bahwa organisasi Golongan Karya ikut serta pemilihan umum supaya duduknya dalam Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat merupakan hasil pemilihan umum. Dengan ikut sertanya pemilihan umum organisasi Golongan Karya dapat mencalonkan/menentukan Wakil Golongannya. Namun ada Golongan Karya yang tidak ikut pemilihan umum, ialah Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan sebagian dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata sebagian dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata. Perwakilan golongan ini dalam Badan Permusyawarah/ Perwakilan Rakyat dilakukan dengan pengangkatan. Anggota Golongan Karya Angkatan bersenjata dalam Badan permusyawaratan Perwakilan diangkat atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata. Anggota-anggota Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang tidak ikut dalam pemilihan umum, dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diangkat atas usul organisasi yang bersangkutan atau atas prakarsa pejabat yang berwenang.
Bagi Lembaga Permusyawaratan Rakyat Tertinggi yang tidak harus membawakan suara rakyat secara langsung, tetapi juga harus dapat membina keutuhan dan kesatuan Negara dan Bangsa Indonesia di samping anggota-anggotanya yang mencakup dua golongan, yaitu Utusan Daerah. Sesuai dengan namanya, maka Utusan Daerah adalah seorang yang diutus oleh Daerah, untuk menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu Urusan Daerah merupakan perutusan yang dianggap dapat membawakan kepentingan rakyat yang ada di daerah masing-masing di samping dianggap mengetahui dan mempunyai tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan Negara pada umumnya. Maksudnya Utusan Daerah dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah dengan jalan dipilih oleh D.P.R.D. I. Pemilihan oleh D.P.R.D. I tersebut sesungguhnya merupakan pemilihan yang demokratis pula, karena para anggota D.P.R.D. telah mendapat kepercayaan Rakyat disebabkan keanggotaannya diperoleh dengan jalan dipilih dalam pemilihan umum.
Anggota-anggota Badan Perwakilan harus terdiri dari Anggota yang benar-benar mempunyai martabat dan memenuhi syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal 2, sehingga diharapkan dapat menyelenggarakan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1.
Jadi Utusan-utusan Daerah seharusnya mencerminkan juga kekuatan sosial-politik yang hidup dalam masyarakat di daerah masing-masing. Walaupun Utusan Daerah itu kebetulan terpilih dari salah satu golongan yang ada dalam D.P.R.D. I tetapi ia bukan semata-mata mewakili golongannya, melainkan dalam hal ini ia mewakili daerahnya. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketata-negaraan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan maka pengertian Utusan Golongan di dalam M.P.R. ini adalah Utusan Golongan Karya (menurut Penjelasan Undang-undang Dasar 1945) dan Utusan Golongan Politik (sesuai dengan perkembangan tersebut di atas). Hal ini sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XI/MPRS/ 1966 pasal 3 yang menentukan bahwa susunan D.P.R. dan D.P.R.D. terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya.
(3), (4), 5). Cukup jelas. Pasal 2.
ialah :
Yang dimaksud dengan "terlibat secara tidak langsung" dalam G.30.S./P.K.I. ialah :
Yang dimaksud dengan organisasi yang terlarang dalam pasal ini ialah organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan telah mendapat amnesti atau abolisi atau grasi.
Bagi anggota tambahan M.P.R. Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Anggota Angkatan Bersenjata, pengangkatan anggota tersebut adalah peresmian yang dimaksud dalam ayat ini. Pasal 3. Perkembangan yang terjadi selama lima tahun cukup wajar untuk dipakai sebagai dasar pembaharuan, dan sesuai pula dengan fungsi M.P.R. yang harus memilih Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali. Pasal 4.
Yang dimaksud dengan instansi adalah misalnya D.P.R.D. I dan bagi ABRI Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata. Anggota yang berhenti antar waktu menurut ayat (1) pasal ini tempatnya diisi menurut ketentuan sebagai berikut :
(3), (4). Cukup jelas. Pasal 5. Cukup jelas. Pasal 6. Cukup jelas. Pasal 7. Pada waktu pengambilan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu, sesuai dengan agama masing-masing yaitu, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya". Pasal 8. Dasar untuk menentukan jumlah Utusan Daerah yang terutama ialah kepentingan daerah dan kepentingan Rakyat di daerah, karena kepadatan penduduk merupakan dasar pertimbangan juga untuk menentukan batas minimum dan maksimum jumlah anggota. Gubernur/Kepala Daerah sebagai eksponen daerah yang mengetahui persoalan daerah sewajarnya dipilih untuk mewakili daerahnya di M.P.R. sebagai Utusan Daerah. Pasal 9. Cukup jelas. Pasal 10. Dari jumlah anggota D.P.R. sebanyak 460, maka yang dipilih berdasarkan pemilihan umum adalah 360. Untuk menentukan besarnya wakil dalam tiap-tiap daerah pemilihan diwilayah Republik Indonesia, maka untuk pemilihan anggota D.P.R., daerah pemilihan adalah daerah tingkat I. Untuk menentukan banyaknya wakil dalam tiap-tiap daerah pemilihan dipakai dasar perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk warga negara Indonesia memperoleh seorang wakil, dengan ketentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihan mempunyai wakil sekurang-kurangnya sebanyak daerah tingkat II yang terdapat dalam daerah tingkat I tersebut, dan tiap-tiap daerah tingkat II mempunyai sekurang-kurangnya seorang wakil. Ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang cara pembagian jumlah 360 kursi kepada daerah-daerah tingkat II diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 11. Cukup jelas. Pasal 12. Cukup jelas. Pasal 13. Cukup jelas. Pasal 14. Cukup jelas. Pasal 15. Cukup jelas. Pasal 16. Cukup jelas. Pasal 17. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I ditetapkan dengan perhitungan tiap-tiap, sekurang-kurangnya 200.000 jiwa penduduk mendapat Seorang Wakil dalam D.P.R.D. I. Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata diseluruh wilayah Negara, maka perlu diadakan syarat minimum dan maksimum agar dengan demikian Daerah yang sedikit sekali penduduknya mempunyai wakil dalam D.P.R.D. I yang cukup representatif untuk menjamin terpeliharanya kepentingan umum diseluruh wilayah daerah yang bersangkutan secara baik. Pasal 18. Cukup jelas. Pasal 19. Cukup jelas. Pasal 20.
(2), (3), (4). Cukup jelas. Pasal 21. Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 23. Cukup jelas. Pasal 24. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Tingkat II ditetapkan dengan perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 10.000 penduduk mendapat seorang wakil dalam D.P.R.D. II. Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata di seluruh wilayah Negara, maka perlu diadakan syarat minimum dan maksimum agar dengan demikian Daerah yang sedikit sekali penduduknya mempunyai wakil dalam D.P.R.D. II yang cukup representatif untuk menjamin terpeliharanya kepentingan umum diseluruh wilayah daerah yang bersangkutan secara baik. Pasal 25. Cukup jelas. Pasal 26. Cukup jelas. Pasal 27. Lihat penjelasan pasal 20. Pasal 28. Cukup jelas. Pasal 29. Cukup jelas. Pasal 30. Cukup jelas. Pasal 31. Cukup jelas.
Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas D.P.R. mempunyai hak-hak tersebut dalam pasal ini, yang penggunaannya tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga dapat merubah sistim Pemerintahan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. "Hak interpelasi" adalah salah satu hak yang penting D.P.R. dalam menjalankan tugasnya mengawasi/mengoreksi tindakan Pemerintah. Hak interpelasi ini dapat diakhiri dengan suatu pernyataan pendapat yang pemakaiannya dilakukan dengan bijaksana. Pernyataan pendapat yang disebut dalam pasal 32 ayat (1) sub e. dapat berbentuk memorandum, resolusi dan atau mosi. Pasal 33. Cukup jelas. Pasal 34. Pasal ini mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat yang memang sejogyanya harus dijamin dalam Negara Demokrasi. Namun demikian para anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, wajib memegang teguh kode yang mengandung prinsip suatu hal yang harus dirahasiakan tidak boleh dibocorkan. Yang dimaksud dengan rapat dalam pasal ini adalah rapat Perlementer, yang diadakan baik di dalam maupun di luar gedung Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat, baik terbuka maupun tertutup. Pasal 35. Cukup jelas. Pasal 36. Mengingat kedudukannya dan fungsinya maka adalah tepat bila M.P.R./D.P.R. mempunyai anggaran sendiri. Penguasaan atas kredit-kreditnya yang disediakan dalam bagian anggaran yang termaksud dalam pasal ini, dilakukan dengan cara seperti yang berlaku bagi suatu Departemen. Pasal 37. Dalam peraturan tata-tertib juga diatur antara lain bahwa:
Pasal 38. Jabatan keanggotaan Badan Perwakilan pada hakekatnya tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan tersebut dalam pasal ini. Pasal 39.
Anggota M.P.R. yang berkedudukan sebagai anggota tambahan temaktub dalam Pasal 1 ayat (3) yang tidak menjalankan tugas secara terus-menerus tidak termasuk dalam ketentuan ini.
Pasal 40. Selain jabatan-jabatan yang termaksud dalam pasal 38, bagi anggota D.P.R.D. diadakan larangan perangkapan,dengan jabatan yang bertanggung jawab mengenai keuangan Daerah dari Daerah yang bersangkutan dan larangan ini meliputi semua Pejabat yang bersangkutan dengan keuangan Daerah termasuk Kepala Biro, Kepala Bagian yang bertugas di Biro Bagian Keuangan dari Daerah yang bersangkutan. Pasal 41. Yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu dalam pasal ini antara lain:
Apabila kepentingan Daerah sangat memerlukan maka terhadap larangan-larangan tersebut dalam pasal ini, Kepala Daerah semufakat Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan pengetahuan. Pasal 42. Pasal ini menginginkan agar supaya anggota-anggota M.P.R./D.P.R. dapat leluasa melakukan tugasnya sebagai anggota M.P.R./D.P.R. dengan sebaik-baiknya, dan mendapat jaminan hukum sebagaimana mestinya. Pasal 43. Musyawarah yang lebih bersifat konsultasi dengan Pimpinan Badan Permusyawaratan/Perwakilan dipandang perlu agar diperoleh pertimbangan yang seobyektif-obyektinya dan guna menghindari hal-hal yang bersifat subjektif dan sewenang-wenang. Karena Utusan Daerah dipilih oleh D.P.R.D. I, dan terutama berkedudukan sebagai Wakil Daerah, maka yang berhak untuk menggantikannya juga adalah pada D.P.R.D. I yang bersangkutan. Pasal 44. Karena pembentukan Daerah Tingkat III masih dalam taraf pertumbuhan, maka ketentuan-ketentuan mengenai lembaga perwakilannya tidak dimasukkan dalam Undang-undang ini, Cukup jika prinsip-prinsip dan azas-azas yang diatur di dalam Undang-undang ini dipakai sebagai pedoman selanjutnya. Pasal 45. Cukup jelas. Pasal 46. Cukup jelas. Pasal 47. Cukup jelas. Pasal 48. Cukup jelas. CATATAN Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)