MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1970/1971. Pasal 1.
(1)Pendapatan Negara tahun anggaran 1970/1971 diperoleh dari:
a.Sumber-sumber Anggaran Rutin, dan
b.Sumber-sumber Anggaran Pembangunan.
(2)Pendapatan Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp. 320.583.547.000,00.
(3)Pendapatan Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp. 124.316.000,00,
(4)Jumlah seluruh Pendapatan Negara 1970/1971 menurut perkiraan berjumlah Rp. 444.899.547.000,00.
(5)Perincian Pendapatan dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini. Pasal 2.
(1)Anggaran Belanja Negara tahun anggaran 1970/1971 terdiri atas:
a.Anggaran Belanja Rutin, dan
b.Anggaran Belanja Pembangunan.
(2)Anggaran ...
(2)Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada ayat (1) sub a menurut perkiraan berjumlah Rp. 283.475,547.000,000.
(3)Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada ayat (1) sub b menurut perkiraan berjumlah Rp. 161.424.000.000,00.
(4)Jumlah seluruh Anggaran Belanja Negara tahun anggaran 1970/1971 menurut perkiraan Rp. 444.899.547.000,00;
(5)Perincian Pengeluaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas berturut-turut dimuat dalam Lampiran III dan IV Undang-undang ini;
(6)Perincian dalam Lampiran III dimaksud dalam ayat (5) pasal ini hanya sampai pada pos-posnya, sedang perincian lebih lanjut sampai pada mata anggaran yang disusun untuk Lembaga-lembaga Negara / Departemen-departemen / Lembaga-lembaga non Departemen ditentukan menurut ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (indische Comptabiliteitswet).
(7)Perincian dalam Lampiran IV dimaksud dalam ayat (5) pasal ini adalah memuat Bidang dan Sektor, sedang perincian lebih lanjut sampai pada proyek-proyek ditentukan dengan Keputusan Presiden. Pasal 3.
(1)Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai:
a.Anggaran Pendapatan Rutin,
b.Anggaran Pendapatan Pembangunan,
c.Anggaran Belanja Rutin,
d.Anggaran Belanja Pembangunan.
(2)Setiap triwulan dibuat laporan realisasi mengenai :
a.Kebijaksanaan Perkreditan,
b.Perkembangan lalu-lintas pembayaran luar negeri.
(3)Dalam laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, disusun pula prognosa untuk setiap triwulan mendatang.
(4)Badan ...
(4)Badan Pemeriksa Keuangan memberitahukan hasil pemeriksaannya atas laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
(5)Laporan-laporan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dalam pasal ini dibahas bersama antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
(6)Penyesuaian anggaran dengan Perkembangan/perubahan keadaan, dibahas bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Pasal 4. Selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran 1970/1971 oleh Pemerintah diajukan Rancangan Undang-undang tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1970/1971 berdasarkan tambahan dan perubahan sebagai hasil penyesuaian dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) untuk mendapatkan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Pasal 5.
(1)Setelah tahun anggaran 1970/1971 berakhir, dibuat Perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
(2)Perhitungan Anggaran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Pasal 6. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan (Indische Comptabiliteitswet) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1970. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 1970. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO. Jenderal TNI. Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 30 Maret 1970. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ALAMSJAH. Mayor Jenderal TNI. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1970 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1970/1971. UMUM Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 1970/1971 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun kedua setelah Tahun Dinas Anggaran diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 53). Sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kedua yang anggaran pembangunannya disusun berdasarkan program yang merupakan manifestasi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun I (1969-1974), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971 tetap menempatkan bidang pertanian sebagai titik sentral pembangunan. Dengan didasarkan pada pengertian bahwa penentuan sektor pertanian sebagai prioritas utama kegiatan-kegiatan pembangunan mengandung arti pula diusahakan secara simultan pembangunan sektor-sektor perekonomian yang akan menunjang sektor pertanian tersebut. Sebagaimana lazimnya, sesuatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana kerja Pemerintah yang dituangkan dalam angka-angka; dan untuk tahun anggaran 1970/1971, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971 adalah pengungkapan yang sedemikian itu dari pada tugas-tugas pokok Kabinet Pembangunan. Maka adalah suatu kebijaksanaan yang wajar jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimaksud terutama mementingkan perampungan usaha pembangunan yang telah dimulai dalam tahun anggaran 1969/1970, disamping menyediakan dana untuk menampung bantuan proyek serta usaha pembangunan baru. Dalam hubungan dengan adanya pengutamaan perampungan dari usaha pembangunan yang telah dilaksanakan dalam anggaran 1969/1970 dan untuk kepentingan taraf kecepatan pembangunan menurut Rencana Pembangunan Lima Tahun I, maka pembiayaan-pembiayaan yang telah disediakan pada setiap tahap pembangunan menurut Rencana Pembangunan Lima Tahun I, diusahakan dapat dipergunakan sesuai dengan perencanaannya, satu dan lainnya tetap dalam daya absorbsi Lembaga-lembaga Negara/Departemen-departemen/Lembaga- lembaga non-Departemen yang bersangkutan. Dalam pada itu sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kedua dalam masa Pembangunan Lima Tahun 1969-1974, maka perlu diusahakan adanya peningkatan dari usaha-usaha penunjang dan pendorong sektor pertanian dengan mengutamakan adanya perluasan kesempatan kerja dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi. Dengan tetap dilandaskannya kebijaksanaan ekonomi Indonesia pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966, serta dipertahankannya prinsip anggaran berimbang yang luwes dan dinamis di mana aspek dinamikanya bertujuan untuk menciptakan public savings, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971 disusun berdasarkan asumsi-asumsi umum sebagai berikut:
a.Dipertahankannya kestabilan moneter yang telah tercapai dalam tahun anggaran 1969/1970 serta terselenggaranya perkembangan harga ke arah yang lebih mantap lagi dengan selalu diusahakan dalam jangkauan daya beli masyarakat;
b.Dapat ditingkatkannya penerimaan Negara meskipun akan diberikan fasilitas-fasilitas dan perangsang-perangsang fiskal kepada industri-industri baik industri yang telah ada maupun industri baru dalam rangka penanaman modal;
c.Target penerimaan Negara yang ditetapkan dari sektor perdagangan Internasional dapat dipertahankan, meskipun adanya penyesuaian dalam kebijaksanaan ekonomi, antara lain penyesuaian pola impor yang mendorong kegiatan pembangunan;
d.Tidak terjadi perubahan yang menyolok dalam situasi Internasional yang dapat membawa pengaruh negatif dalam hubungan ekonomi Internasional Republik Indonesia. Adapun sistimatika daripada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1970/1971 adalah sama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1969/1970, sedangkan prinsip, bahwa Anggaran Belanja Rutin disusun sedemikian rupa agar mempunyai effek bagi peningkatan kemampuan pelaksanaan pembangunan, tetap dipegang teguh. Sejalan dengan prinsip balanced budget tersebut di atas dan dengan tidak meninggalkan dasar pertanggungan-jawab menurut ketentuan perbendaharaan yang ada dan berlaku, maka penggeseran antara mata- anggaran, pasal dan pos dari sesuatu bagian anggaran, jika perlu dapat dilakukan. Pergeseran antar mata anggaran dari sesuatu pos dari sesuatu bagian anggaran dilakukan dengan persetujuan Presiden, sedang penggeseran antar pos adalah materi Undang-undang. Adapun jika terdapat kelebihan dalam target tabungan Pemerintah, maka kelebihan itu hendaknya dipergunakan bagi pembiayaan yang dapat lebih menunjang pembangunan menurut skala prioritas yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun I. Kemungkinan untuk mengadakan pergeseran dan atau penambahan pembiayaan adalah bertujuan untuk mempertahankan kemantapan dan perkembangan ekonomi. Agar supaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berfungsi sebagai alat pelaksana program Pemerintah dan penggerak kegiatan ekonomi dalam masyarakat, maka di dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
a.Pelaksanaan sistim Planning-Programming-Budgeting (PPB) perlu lebih ditingkatkan.
b.Adanya single management di dalam pengelolaan keuangan Negara berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
c.Disiplin di dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
d.Peningkatan daya-guna di dalam Aparatur Negara yang menyangkut segi-segi strukturil, proseduril dan personil.
e.Administrasi Keuangan Negara termasuk prosedur pembelian agar diperbaiki dengan memperhatikan sistim tender dan standardisasi harga maupun standardisasi materil. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Cukup jelas. Pasal 2. Cukup jelas. Pasal 3. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Maksud daripada adanya ketentuan, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan mengadakan pemeriksaan atas tiap Laporan Triwulan ini, yang hasil pemeriksaannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, khususnya Panitia Anggaran, sebagai bahan bila diadakan pembahasan sesuatu Laporan Triwulan oleh panitia Anggaran. Ayat (5) Pembahasan dimaksudkan untuk menemukan prinsip-prinsip dalam menentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun berikutnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 1) jo pasal 23 ayat (1). Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 4. Cukup jelas. Pasal 5. Cukup jelas. Pasal 6. Cukup jelas. Pasal 7. Cukup jelas. CATATAN Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG