Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1965
- Nomor
- 6
- Tahun
- 1965
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), 18, 20 dan 21 ayat (1) Undang-undang Dasar;
6) seperti itu telah diubah dan ditambah;
25); Dengan… Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
Memutuskan : Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otnom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1.
12 tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu, setelah sebagian wilayahnya dipisahkan dimaksud pada ayat (1), sehingga wilayahnya meliputi wilayah kecamatan:
Pasal 2.
Pasal 3. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957, pasal 7 ayat (1), Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6, junctis Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu dan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir masing-masing terdiri atas 20 orang anggota. Pasal 4. Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1, berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 12 tahun 1956, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. BAB II... BAB II. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 5. Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-perundangan Negara atau Daerah yang berlaku bagi Daerah Tingkat II Inderagiri, mutatis-mutandis berlaku bagi Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir sampai pada saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut. Pasal 6. Kepala Daerah Tingkat II inderagiri pada saat Undang-undang ini berlaku tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu. Pasal 7.
Pasal 8. Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk penguasa yang dimaksud pada Pasal 75, ayat (5), Undang-undang No. 1 tahun 1957. Pasal 9.
Pasal 10.
Pasal 11.
BAB II. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 12. Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 13. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1965. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 49 PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDERAGIRI HILIR DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH.
Kepala Daerah dan para anggota Badan Pemerintah Harian i.c. Inderagiri Hulu. Dalam pada itu dengan sendirinya untuk mengadakan penyegaran, maka pejabat- pejabat Pemerintah Daerah yang tidak sesuai atau tidak dapat lagi mengikuti jalannya Revolusi, seperti bekas anggota partai/organisasi terlarang, Revolusi, seperti kontra revolusi, yang tidak dapat membuktikan kesetiaannya terhadap Panca Sila sebagai falsafah Negara, tidak turut serta aktif melaksanakan Manipol- Usdek, perlu diberhentikan untuk diganti dengan tenaga-tenaga baru yang progresif revolusioner, serta mewakili golongan/aliran yang hidup dalam daerah.
12 tahun 1956, seraya mengubah itu seperlunya, agar perwujudan dua Daerah Tingkat II dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dalam bentuk dan isinya. Penyeragaman isi rumah tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan ketentuan tersendiri.
Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun pertama Pemerintah Pusat dapat membantu mendorong Pemerintah Daerah menyediakan biaya-biayanya.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 dan 2 Lihat penjelasan umum.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan hasil sensus penduduk yang baru lalu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II akan berjumlah 15 untuk Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu dan 20 untuk Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir. Mengingat… Mengingat bahwa Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir sampai saat perubahan wilayah telah memiliki 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, maka wajarlah bahwa dalam kelanjutan jumlah anggota itu tidak dikurangi. Pasal 4, 5 dan 6 Cukup jelas.
Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong termaktub pada pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan). Makna Pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menepati ketentuan tersebut. Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan seperti dimaksud pada angka 5 penjelasan umum, harus diberhentikan. Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional serta fihak yang bersangkutan.
Cukup jelas.
Pada dasarnya ketentuan mengenai penyegaran yang berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, berlaku pada bagi anggota Badan Pemerintah Harian. Selain persyaratan keanggotaan Badan Pemerintah Harian berdasarkan pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) juncto pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1960, dalam Undang- undang ini diperlukan pula persyaratan perjuangan sebagaimana berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong. Pasal 10, 11, 12 dan 13 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2754
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Bupati (Perbup)