Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. ai. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Daerah. Desa adalah Desa di wilayah Daerah. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyaraka! desa. Musvawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menvepakati hal yang bersifat strategis. Musvawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antar Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisas: BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan ash Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil. Tenaga Pendamping adalah orang perorangan yang dapat diikutsertakan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Afiliasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara vertikal maupun horizontal. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Inkubasi adalah pelaksanaan proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama. 3. 4. 6. 7. 8. 9.