DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 172

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini berisi 13 (tiga belas) Bab dan 91 (sembilan puluh satu) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pendirian Bum Desa/Bum Desa Bersama, Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga; Organisasi Dan Pegawai BUM Desa/Bum Desa Bersama; Pembinaan Dan Pengembangan BUM Desa/Bum Desa Bersama; Rencaana Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset Dan Pinjaman BUM Desa/Bum Desa Bersama; Unit Usaha, Pengadaan Barang/Jasa Kerjasama BUM Desa/Bum Desa Bersama; Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian Dan Penghentian Kegiatan Usaha; Perpajakan Dan Retribusi; Pembiayaan; Larangan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahar: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Permeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2/)15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. ai. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Daerah. Desa adalah Desa di wilayah Daerah. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyaraka! desa. Musvawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menvepakati hal yang bersifat strategis. Musvawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antar Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisas: BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan ash Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil. Tenaga Pendamping adalah orang perorangan yang dapat diikutsertakan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Afiliasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara vertikal maupun horizontal. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Inkubasi adalah pelaksanaan proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama. 3. 4. 6. 7. 8. 9.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan pelaksanaan BUM Desa di daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. a9 pendinan BUM Desa/BUM Desa bersama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; organisasi dan pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama; pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama; rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman BUM Desa/ BUM Desa bersama; unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama, pengadaan barang/jasa, dan kerjasama; pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian dan penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama; perpajakan dan retribusi; pembiavaan; larangan; sanksi administratif;, ketentuan peralihan. e. f. i.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA, ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 4

BUM Desa terdiri atas :

a.BUM Desa; dan
b.BUM Desa Bersama.

Pasal 5

BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan : a. b. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dai mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas s.umber daya ekonomi masyarakat Desa; . pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa;d. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa; dan/atau membuka lapangan kerja. €.

Pasal 6

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip: a. b c. d. € profesional; terbuka dan bertanggung jawab; partisipatif; prioritas sumber daya lokal; dan berkelanjutan. f.

Pasal 7

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi : konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa; produksi barang dan/atau jasa; penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa; inkubasi usaha masyarakat Desa; stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa; pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa; peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan Pendapatan asli Desa. a. c. d. e. f. g.

Pasal 8

BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

BUM Desa didirikan oleh | (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUM Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musvawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah. Pendinan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada avat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif. Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :

a.penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
b.anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;dan
c.penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Isi peraturan

Teks172PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018